Biaya Naturalisasi di ASEAN: RI Termahal, Malaysia Termurah

Indonesia memegang status sebagai negara dengan biaya naturalisasi tertinggi di kawasan ASEAN, mencapai US$4.187,61 atau sekitar Rp67 juta (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS). Malaysia berada di ujung sebaliknya dengan biaya hanya US$75,81, atau selisih lebih dari 50 kali lipat. Data ini dirangkum dalam laporan perbandingan biaya naturalisasi antarnegara ASEAN yang dikutip CNBC Indonesia.

Angka tersebut menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai yang termahal di Asia Tenggara, tetapi juga salah satu yang paling mahal di dunia untuk urusan mengubah status kewarganegaraan. Bagi orang asing yang menetap lama di Indonesia, biaya ini menjadi pertimbangan serius sebelum memutuskan pindah status dari warga negara asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Baca juga: Jaket Legendaris Michael Jackson Dilelang, Harga Bisa Tembus Rp166 M

Posisi Indonesia di Puncak Daftar ASEAN

Dengan biaya US$4.187,61, Indonesia jauh meninggalkan negara-negara tetangga. Selisih dengan Malaysia, negara termurah di daftar, mencapai lebih dari US$4.100. Bahkan jika dibandingkan dengan negara dengan ekonomi besar lain di ASEAN, posisi Indonesia tetap di puncak.

Tingginya biaya ini sebagian besar berkaitan dengan komponen administrasi dan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon. Proses naturalisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mensyaratkan sejumlah dokumen, verifikasi, dan biaya resmi yang harus dilunasi ke kas negara.

Selain biaya resmi, pemohon biasanya juga mengeluarkan dana untuk penerjemahan dokumen, legalisasi, pengurusan izin tinggal tetap (KITAP), hingga pendampingan hukum. Komponen-komponen ini kerap tidak tercatat dalam angka resmi, tetapi menambah beban pengeluaran secara signifikan.

Malaysia dan Negara Tetangga dengan Biaya Terjangkau

Malaysia menjadi kontras paling tajam. Dengan biaya sekitar US$75,81, atau di bawah Rp1,3 juta, proses naturalisasi di sana relatif jauh lebih ringan secara finansial. Angka ini menjadikan Malaysia sebagai negara ASEAN dengan biaya naturalisasi paling murah menurut data yang sama.

Baca juga: Karena Kapoor Kena Tegur Usai Pakai Liontin Ayat Al-Quran saat Diwali

Perbedaan ini tidak lepas dari kebijakan masing-masing negara dalam mengelola arus kewarganegaraan. Sebagian negara memandang naturalisasi sebagai instrumen untuk menarik tenaga kerja terampil dan investor jangka panjang, sehingga biaya dibuat rendah. Negara lain memposisikannya sebagai proses selektif yang menuntut komitmen finansial tinggi dari pemohon.

Beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan biaya antarnegara ASEAN antara lain:

• Besaran biaya resmi yang ditetapkan pemerintah dan masuk ke kas negara.
• Jumlah dokumen dan prosedur verifikasi yang harus dilalui pemohon.
• Kewajiban tinggal minimum dan kepemilikan izin tinggal tetap sebelum mengajukan.
• Biaya pendampingan hukum dan penerjemahan dokumen.
• Kebijakan negara terhadap dual citizenship dan durasi proses.

Mengapa Biaya Naturalisasi Indonesia Tinggi

Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Artinya, seseorang yang menjadi WNI harus melepaskan kewarganegaraan asalnya, kecuali dalam kondisi terbatas yang diatur undang-undang. Prinsip ini membuat proses naturalisasi di Indonesia tidak sekadar soal biaya, tetapi juga soal konsekuensi hukum dan sosial yang besar.

Prosedur naturalisasi di Indonesia melibatkan beberapa tahap. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri, melengkapi dokumen seperti akta kelahiran, surat keterangan catatan sipil, bukti penghasilan, dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian negara asal. Setelah itu, berkas diproses melalui serangkaian verifikasi dan pertimbangan sebelum keputusan akhir dikeluarkan.

Panjangnya rantai birokrasi ini berkontribusi pada besarnya biaya yang harus ditanggung pemohon. Setiap tahap punya konsekuensi administratif dan finansial sendiri, mulai dari pengurusan dokumen di negara asal hingga pengesahan di Indonesia.

Dampak bagi WNA yang Menetap di Indonesia

Bagi WNA yang sudah lama tinggal di Indonesia, biaya naturalisasi sebesar itu bisa menjadi penghalang. Banyak dari mereka memilih tetap memegang izin tinggal terbatas atau tetap (KITAS/KITAP) daripada mengubah status kewarganegaraan, meski sudah menetap puluhan tahun.

Pilihan itu membawa konsekuensi tersendiri, seperti keterbatasan dalam hak kepemilikan properti, akses ke layanan tertentu, dan partisipasi dalam urusan politik. Namun bagi sebagian orang, menanggung biaya puluhan juta rupiah plus melepaskan kewarganegaraan asal dianggap terlalu berat.

Di sisi lain, tingginya biaya naturalisasi bisa dibaca sebagai upaya negara menjaga selektivitas. Kewarganegaraan Indonesia bukan status yang diberikan dengan mudah, dan biaya menjadi salah satu filter alami bagi mereka yang benar-benar berkomitmen menetap.

Perbandingan dengan Standar Global

Dalam konteks global, biaya naturalisasi memang bervariasi tajam. Sejumlah negara maju mematok biaya tinggi karena prosesnya kompleks dan melibatkan uji bahasa serta sejarah. Negara lain justru menggratiskan atau menetapkan tarif sangat rendah untuk mendorong integrasi.

Data perbandingan lintas negara soal biaya kewarganegaraan bisa ditelusuri melalui laporan lembaga riset migrasi internasional, seperti yang dirangkum Migration Policy Institute. Dari laporan semacam itu terlihat bahwa biaya bukan satu-satunya penentu, tetapi kerap menjadi cermin prioritas kebijakan tiap negara.

Untuk kawasan ASEAN, posisi Indonesia sebagai yang termahal dan Malaysia sebagai yang termurah menunjukkan bahwa integrasi regional belum berjalan seragam di ranah kewarganegaraan. Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka arus tenaga kerja terampil, tetapi aturan naturalisasi tetap sepenuhnya kewenangan masing-masing negara.

Analisis Redaksi

Angka US$4.187,61 versus US$75,81 bukan sekadar statistik. Di balik selisih itu ada pilihan kebijakan yang berbeda soal siapa yang layak menjadi warga negara dan seberapa besar negara ingin membuka pintunya. Indonesia memilih pintu yang sempit dan mahal. Malaysia memilih pintu yang lebar dan murah.

Pilihan Indonesia bisa dibela dengan alasan selektivitas dan prinsip kewarganegaraan tunggal. Tetapi ada biaya sosial yang jarang dihitung: WNA yang sudah puluhan tahun berkontribusi, membayar pajak, dan berkeluarga di Indonesia tetap hidup sebagai penduduk tanpa hak penuh. Mereka menetap, tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah biaya naturalisasi harus diturunkan, melainkan apakah struktur biaya saat ini benar-benar mencerminkan nilai layanan atau justru menutup akses bagi orang-orang yang sudah lama berkomitmen pada Indonesia. Tanpa evaluasi, posisi termahal di ASEAN akan terus disandang Indonesia, bukan sebagai prestise, melainkan sebagai cermin jarak antara negara dan mereka yang ingin menjadi bagiannya.