Pertalite Ditimbun di Kendal: Pria 52 Tahun Ditangkap, 140 Liter Disita

Seorang pria berinisial H (52) di Kabupaten Kendal ditangkap polisi karena diduga menimbun Pertalite subsidi di jeriken untuk dijual kembali lewat mesin pom mini miliknya. Polisi menyita sekitar 140 liter BBM dan satu unit Suzuki Carry.

Penangkapan itu berawal dari patroli rutin anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kendal di wilayah Dusun Karangturi, Desa Gemuhblanten, Kecamatan Gemuh, pada Rabu (28/10/2026). Kasus ini diungkap ke publik oleh Radar Bangsa pada Minggu (15/11/2026).

Baca juga: Pungli Rekrutmen Pemkot Surabaya Terbongkar, 1 Pegawai Positif Sabu

H bukan warga yang kebetulan melintas. Ia diduga membeli Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), memindahkannya ke jeriken, lalu menjualnya lagi lewat pom mini. Selisih harga menjadi sumber keuntungannya.

Polisi menahan H di Rumah Tahanan Polres Kendal pada hari yang sama dengan penangkapan. Penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.

Kronologi Penangkapan di Gemuhblanten

Sekitar pukul 07.45 WIB, petugas melihat sebuah mobil Suzuki Carry berwarna merah metalik sedang mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Gerak-gerik kendaraan itu memicu kecurigaan anggota yang tengah berpatroli.

Polisi lalu mengikuti mobil tersebut hingga ke sebuah rumah di Dusun Karangturi. Setibanya di lokasi, petugas mendapati pengemudi sedang memindahkan Pertalite dari tangki kendaraan ke sejumlah jeriken.

Baca juga: Pembacokan di Bantul: Polisi Tangkap Pelaku Setelah 3 Bulan Buron

Pemindahan itu dilakukan dengan alat penyedot atau alkon. Dari aktivitas tersebut, polisi menduga BBM yang dibeli di SPBU tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan ditampung untuk dijual kembali kepada konsumen melalui mesin pom mini yang berada di rumah tersangka.

Petugas kemudian menghampiri dan mengamankan H untuk dibawa ke Mapolres Kendal guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti dikumpulkan di lokasi, termasuk BBM yang masih berada di dalam jeriken dan tangki mobil.

Pengungkapan ini terjadi pada 28 Oktober 2026, tetapi baru diumumkan ke publik hampir tiga pekan kemudian. Polisi menyampaikan rincian perkara melalui keterangan resmi pada Sabtu (15/11/2026).

Barang Bukti 140 Liter dan Peran Pom Mini

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sekitar 140 liter Pertalite. Rinciannya, dua jeriken berisi Pertalite masing-masing sekitar 30 liter dan 20 liter, serta tambahan BBM jenis Pertalite sekitar 90 liter.

Selain BBM, polisi menyita sejumlah barang yang diduga terkait perkara:

• Satu unit mobil Suzuki Carry berwarna merah metalik
• Alat penyedot BBM atau alkon
• Satu unit telepon genggam
• STNK kendaraan
• Sepasang pelat nomor kendaraan
• Barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara

Mesin pom mini di rumah tersangka menjadi kunci dugaan penyalahgunaan. Lewat mesin itu, Pertalite bersubsidi yang seharusnya dijual di SPBU resmi berpindah tangan ke konsumen dengan harga yang ditentukan sendiri oleh penjual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga membeli Pertalite di SPBU, memindahkannya ke dalam jeriken, kemudian menjualnya kembali melalui mesin pom mini dengan mengambil keuntungan dari selisih penjualan.

Jumlah 140 liter bukan angka kecil untuk ukuran pembelian eceran. Volume itu setara dengan lebih dari empat kali kapasitas tangki mobil penumpang biasa, dan cukup untuk memasok puluhan pembeli pom mini dalam sehari.

Pernyataan Kasat Reskrim Polres Kendal

Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Dody Wahyu Kurniawan, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polres Kendal dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya sesuai dengan peruntukannya," ujar AKP Dody Wahyu Kurniawan, Sabtu 15/11/2026.

Pernyataan itu menempatkan kasus H sebagai bagian dari penegakan aturan distribusi energi, bukan sekadar penangkapan kriminal biasa. Polisi memposisikan patroli sebagai instrumen pengawasan di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal berapa lama praktik tersebut berjalan, berapa volume BBM yang sudah terjual, atau dari mana pasokan jeriken tersangka diperoleh. Penyidik juga belum menyebut apakah ada pihak lain yang terlibat.

Jerat Pasal dan Ancaman Hukum

Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 40 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal itu merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tersebut mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi.

Penyidik Satreskrim Polres Kendal saat ini masih melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut. Berkas perkara akan disusun sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Dalam praktik penegakan hukum, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi biasanya bergantung pada pembuktian dua hal: asal pasokan dan tujuan penjualan. Keduanya menjadi titik yang harus diurai penyidik dari barang bukti yang sudah disita.

Mengapa Penyalahgunaan Pertalite Sulit Dicegah

Pertalite adalah jenis BBM penugasan yang dijual dengan harga di bawah keekonomian. Selisih antara harga SPBU dan harga jual eceran menjadi insentif bagi oknum untuk menimbun lalu menjualnya kembali.

Praktik semacam ini merugikan dua pihak sekaligus. Negara menanggung subsidi yang tidak sampai ke konsumen yang berhak, sementara konsumen di pom mini membayar lebih mahal dari harga resmi.

Pengawasan di SPBU menjadi titik terlemah. Pembelian berulang dengan kendaraan yang sama, apalagi dalam volume besar, seharusnya bisa terdeteksi lewat pencatatan transaksi dan pemantauan petugas.

Keberadaan pom mini di permukiman memperumit persoalan. Mesin itu memberi kemudahan bagi warga, tetapi juga membuka pasar bagi BBM yang asal-usulnya tidak jelas. Tanpa pengawasan rantai pasok, pom mini bisa menjadi pintu masuk bagi BBM hasil penimbunan.

Data resmi soal volume penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kendal tidak disebutkan dalam keterangan polisi. Yang tersedia hanya angka barang bukti dari satu kasus ini, yakni sekitar 140 liter.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Distribusi

Setelah ditahan, H menunggu proses penyidikan rampung. Penyidik akan menyusun berkas perkara, melengkapi alat bukti, dan menyerahkannya ke JPU.

Polres Kendal menyatakan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim saat mengumumkan kasus ini.

Bagi warga, kasus ini menjadi pengingat bahwa pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali bukan sekadar pelanggaran administratif. Ada ancaman pidana yang menyertainya.

Yang belum terjawab: apakah pengawasan di SPBU akan diperketat setelah kasus ini, dan bagaimana nasib pom mini di rumah tersangka. Dua hal itu menentukan apakah praktik serupa bisa berulang di wilayah lain.

Analisis Redaksi

Kasus H menunjukkan bahwa celah penyalahgunaan Pertalite tidak selalu berbentuk mafia besar. Ia bisa beroperasi dari rumah di dusun, dengan satu mobil, satu alkon, dan satu pom mini. Skala kecil justru membuatnya sulit terdeteksi karena tidak mencolok.

Polisi layak diapresiasi karena bergerak dari kecurigaan saat patroli, bukan dari laporan. Namun pengungkapan pada 28 Oktober yang baru diumumkan pada 15 November menyisakan pertanyaan soal transparansi informasi. Publik berhak tahu lebih cepat, terutama karena kasus ini menyangkut uang subsidi.

Yang paling perlu dibenahi adalah hulu persoalannya. Selama SPBU tidak memiliki mekanisme pembatasan pembelian yang ketat dan pom mini beroperasi tanpa verifikasi pasokan, penindakan terhadap perorangan seperti H hanya menyentuh gejala. Penegakan hukum tanpa penguatan pengawasan distribusi akan terus berulang dengan pelaku yang berganti.

Sumber: esdm.go.id