Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Berhenti: MPR Punya 60 Hari Pilih Cawapres

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri itu membuat proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR otomatis berhenti karena kehilangan objek hukum.

Surat pengunduran diri Gibran diserahkan ke MPR pada Kamis (12/11). Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, memastikan proses HMP yang ia usulkan bersama 120 anggota DPR dari delapan fraksi tidak akan dilanjutkan.

"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin di kompleks parlemen, Kamis (12/11).

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Berhentinya HMP

Desakan terhadap Gibran memuncak setelah dua putusan mahkamah mempersoalkan dokumen ijazahnya. Putusan pertama datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober. Sehari sebelum Gibran mundur, Rabu (11/11), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan.

Dalam paparan masing-masing fraksi, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Usulan HMP itu menjadi puncak tekanan politik terhadap mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Namun, tekanan itu berakhir sebelum sempat masuk ke tahap pemungutan suara di DPR. Pada Kamis (12/11), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR. Khozin menegaskan, dengan mundurnya Gibran, HMP tidak lagi memiliki objek yang bisa diproses.

"Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" kata Khozin menegaskan alasan berhentinya proses HMP.

Pengunduran diri Gibran juga mengubah peta politik di parlemen. Fokus kini beralih dari pemakzulan ke mekanisme konstitusional pengisian kursi wakil presiden yang kosong.

Prabowo Punya 14 Hari untuk Menyerahkan Dua Nama Cawapres

Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari atau dua pekan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Tenggat itu terhitung sejak MPR menyerahkan surat pemberitahuan kekosongan kursi wakil presiden.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden 14 hari," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam jumpa pers usai menerima surat pengunduran diri Gibran di kompleks parlemen, Kamis (12/11).

Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. MPR kemudian memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang paripurna dan memilih wakil presiden baru.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden," demikian bunyi Pasal 46 ayat 1 UU MD3.

Dalam paripurna itu, seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.

Dasar Hukum Pengunduran Diri dan Pengisian Kekosongan Jabatan

Mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal 46 ayat 1 UU MD3 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden.

Setelah terpilih, wakil presiden baru dilantik dalam sidang paripurna MPR. "MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR," bunyi Pasal 47 ayat 1 UU MD3.

Proses ini menempatkan MPR sebagai lembaga penentu dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Seluruh tahapan memiliki tenggat yang jelas, mulai dari penyerahan dua nama oleh Presiden hingga pelantikan.

Dampak Politik dan Reaksi Parlemen

Pengunduran diri Gibran mengakhiri proses HMP yang sebelumnya digulirkan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan itu tidak sampai memasuki tahap pemungutan suara karena objeknya hilang.

Khozin, sebagai pengusul HMP, menerima kenyataan itu. Menurut dia, proses HMP memang tidak bisa dilanjutkan tanpa objek yang jelas. "Kalau HMP jelas tidak lanjutlah," ujarnya.

Di sisi lain, MPR kini menjadi pusat perhatian. Ahmad Muzani memastikan MPR akan mengikuti prosedur sesuai UU MD3, mulai dari surat pemberitahuan kekosongan kursi hingga pemilihan dalam sidang paripurna.

Partai politik juga disebut mulai menyiapkan nama-nama kandidat. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diajukan Presiden ke MPR.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dua Nama dari Prabowo

Setelah surat pengunduran diri Gibran diterima MPR, langkah berikutnya adalah MPR mengirim surat pemberitahuan kekosongan kursi wakil presiden kepada Presiden. Sejak surat itu keluar, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon.

MPR kemudian membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas kedua kandidat. Setelah itu, sidang paripurna digelar dalam waktu maksimal 60 hari untuk memilih satu dari dua nama.

Seluruh anggota MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, akan memberikan suara. Kandidat dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih dan dilantik dalam sidang paripurna MPR.

Publik menantikan siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo. Sebab, posisi wakil presiden akan menentukan arah pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Analisis Redaksi

Pengunduran diri Gibran menutup babak politik yang sempat memanas di DPR. Namun, keputusan itu juga membuka pertanyaan baru: siapa yang akan mendampingi Prabowo di sisa masa jabatan? Proses HMP yang tadinya menjadi jalan pemakzulan kini berubah menjadi mekanisme konstitusional biasa.

Yang perlu dicermati adalah bagaimana Prabowo memilih dua nama. Sebab, pilihan itu bukan sekadar soal loyalitas, tetapi juga soal stabilitas pemerintahan. MPR hanya punya waktu 60 hari, dan publik berhak tahu kriteria yang dipakai.

Khozin mengatakan HMP tidak relevan karena objeknya hilang. Pernyataan itu benar secara hukum, tetapi secara politik tetap menyisakan pertanyaan tentang akuntabilitas. Sebab, desakan terhadap Gibran muncul dari persoalan dokumen ijazah yang diputuskan mahkamah. Mundurnya Gibran tidak otomatis menjawab persoalan itu.

Kini bola ada di tangan Prabowo dan MPR. Dua nama yang diajukan Presiden akan menentukan arah pemerintahan. Publik akan menilai apakah proses ini berjalan transparan atau sekadar bagi-bagi kekuasaan.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id