Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Singgung Ijazah dan HMP

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang. Ia menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR, sekitar pukul 11.15 WIB.

Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia membawa map putih. Wartawan yang menunggu sejak pagi tidak mendapat sepatah kata pun darinya.

Langkahnya cepat. Ia langsung menuju akses yang mengarah ke ruang tempat para pimpinan MPR menunggu. Sekitar pukul 11.37 WIB, Gibran keluar sambil tersenyum, didampingi Ketua DPR Ahmad Muzani, lalu meninggalkan kompleks parlemen.

Selepas kepergian Gibran, Muzani berbicara kepada wartawan. "Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI," katanya. "Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," sambungnya.

Kronologi: dari Halim sampai Senayan

Kabar pengunduran diri Gibran bukan cerita satu hari. Sehari sebelumnya, Rabu sore, putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu disebut telah menyampaikan draf surat pengunduran diri kepada Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/11/2026).

Kamis pagi, informasi itu mengalir ke DPR. Ketua Komisi III DPR yang juga politikus Gerindra, Habiburokhman, membocorkannya di tengah rapat kerja komisi dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Rapat itu membahas kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto yang diduga dilakukan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Momennya terjadi saat Habib memberi kesempatan kepada anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, untuk bertanya kepada kapolri. "Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya pak," ujar Habib.

Rapat pun dipercepat. Habib menyebut para pimpinan komisi dan fraksi diminta ikut rapat pimpinan DPR terkait maksud Gibran. "Mohon maaf ada informasi mendadak, ini para pimpinan Komisi III dipanggil pimpinan DPR terkait perkembangan terakhir akan ada penyerahan surat pengunduran diri ke MPR," katanya. Rapat ditutup pukul 10.04 WIB.

Di sisi lain, pimpinan MPR ramai-ramai datang lebih awal menjelang penyerahan surat tersebut. Ketua DPR Ahmad Muzani ikut mendampingi Gibran saat keluar dari ruang pertemuan.

Pemicu: Polemik Ijazah dan Hak Menyatakan Pendapat

Pengunduran diri Gibran tidak muncul di ruang kosong. Ia terjerat polemik keabsahan ijazah atau dokumen setara SMA sederajat yang digunakan sebagai syarat calon pada Pilpres 2024.

Rabu sore, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin rapat penyerahan usulan 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Rapat terbatas itu dihadiri Saan dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rincian pengusul HMP dari delapan fraksi:

• PDIP: 14 orang
• Golkar: 11 orang
• Gerindra: 11 orang
• PKB: 18 orang
• NasDem: 19 orang
• PKS: 28 orang
• PAN: 1 orang
• Demokrat: 18 orang

Dalam paparannya, masing-masing fraksi umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Sebelumnya, Kemendikdasmen resmi mencabut surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian menyebut Rapat Paripurna akan digelar Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB. Menurut Dasco, dinamika yang sedang terjadi sudah masuk proses awal di DPR. "Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, ya mengikuti dinamika yang ada," katanya.

Baca juga liputan CNN Indonesia soal kedatangan Gibran ke MPR dan pemberitaan kanal nasional CNN Indonesia untuk perkembangan terbaru.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga nama yang paling menonjol dalam peristiwa Kamis ini. Pertama, Gibran sendiri, yang memilih bungkam di depan wartawan dan hanya tersenyum saat keluar dari ruang pimpinan MPR.

Kedua, Ahmad Muzani. Ketua DPR itu menjadi satu-satunya pejabat yang berbicara resmi soal isi surat. Pernyataannya singkat, tetapi jelas: surat pengunduran diri disampaikan ke MPR, dan salinan yang sama sudah diterima Presiden Prabowo.

Ketiga, Habiburokhman. Politikus Gerindra itu yang pertama membuka informasi ke publik lewat rapat Komisi III. Pernyataannya di ruang rapat menjadi pemicu percepatan agenda DPR hari itu.

Saan Mustopa dan Sufmi Dasco Ahmad melengkapi rangkaian tersebut dari sisi DPR. Saan menangani penyerahan usulan HMP dari 120 anggota, sementara Dasco mengumumkan jadwal paripurna pukul 14.00 WIB.

Yang tidak berbicara juga penting dicatat. Gibran tidak memberi keterangan apa pun. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan tertulis yang dibacakan di lobi. Semua informasi soal isi surat datang dari Muzani.

Dampak: Agenda DPR Berubah dalam Hitungan Jam

Kedatangan Gibran mengubah jadwal DPR secara mendadak. Rapat Komisi III dengan Kapolri yang semula membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden dipangkas dan ditutup pukul 10.04 WIB, hanya beberapa jam sebelum Gibran tiba.

Usulan HMP yang diserahkan Rabu sore kini berada di persimpangan. Jika Gibran resmi mundur, posisi Wakil Presiden kosong dan DPR harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. Paripurna pukul 14.00 WIB menjadi forum pertama untuk membaca arah politik setelah surat itu berpindah tangan.

Bagi partai-partai pengusul HMP, situasinya rumit. Delapan fraksi yang menandatangani usulan berasal dari basis massa berbeda, termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Mereka kini harus memutuskan apakah proses HMP dilanjutkan atau dihentikan karena objeknya sudah mengundurkan diri.

Dari sisi eksekutif, pengunduran diri Gibran meninggalkan satu kursi kosong di pemerintahan Prabowo. Surat yang menurut Muzani sudah diterima Presiden di Halim membuat langkah berikutnya berada di tangan Istana, bukan parlemen.

Reaksi publik belum terlihat seragam. Sebagian kalangan menilai pengunduran diri sebagai jalan keluar cepat dari polemik ijazah. Sebagian lain mempertanyakan mengapa proses di DPR berjalan beriringan dengan penyerahan surat, seolah dua jalur disiapkan sekaligus.

Langkah Selanjutnya: Paripurna dan Keputusan Istana

Rapat paripurna DPR dijadwalkan pukul 14.00 WIB, Kamis (12/11/2026). Agenda awalnya adalah memutuskan nasib Gibran melalui HMP. Setelah surat pengunduran diri diserahkan ke MPR, agenda itu hampir pasti berubah arah.

Pertanyaan yang belum terjawab: apakah DPR tetap melanjutkan pembahasan HMP, atau mengalihkan fokus ke proses pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua jalur punya konsekuensi politik berbeda, dan keduanya menuntut dasar hukum yang jelas.

Dari Istana, belum ada pernyataan resmi soal isi surat yang diterima Prabowo di Halim. Yang beredar hanya keterangan orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com dan pernyataan Muzani di Senayan.

Yang pasti, Kamis siang ini Gibran datang membawa map putih, masuk ke Gedung Nusantara III, dan keluar dengan senyum. Dalam waktu kurang dari setengah jam, status Wakil Presiden RI berubah di atas kertas. Sisanya kini bergantung pada paripurna pukul 14.00 dan keputusan Presiden Prabowo.

Analisis Redaksi

Ada yang ganjil dari urutan peristiwa Kamis ini. Surat pengunduran diri diserahkan ke Presiden di Halim pada Rabu sore, tetapi baru sampai ke MPR pada Kamis siang. Di antara dua momen itu, Habiburokhman sudah mengumumkan di ruang rapat Komisi III bahwa Gibran akan menyerahkan surat pada pukul 11.00. Informasi yang seharusnya bersifat resmi dan tertutup justru bocor lebih dulu lewat rapat terbuka.

Urutan itu menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan bagian dari manuver antarlembaga yang sudah diperhitungkan. DPR menyiapkan HMP dengan 120 tanda tangan dari delapan fraksi. MPR menyiapkan ruang pertemuan. Istana menerima surat lebih awal. Semua berjalan dalam hitungan jam, bukan hari.

Yang luput dari keramaian itu adalah substansinya. Polemik ijazah yang memicu dua putusan mahkamah dan pencabutan surat penyetaraan oleh Kemendikdasmen tidak selesai hanya karena seseorang mundur. Pertanyaan soal keabsahan dokumen, proses verifikasi syarat calon, dan tanggung jawab lembaga yang meloloskannya tetap terbuka. Pengunduran diri menutup jabatan, bukan menutup persoalan. Paripurna pukul 14.00 WIB akan menjadi ujian pertama apakah DPR mengejar jawaban itu atau memilih berhenti di permukaan.