Mobil Hybrid Diharap Bebas Ganjil Genap, Ini Kata Menperin Sarmuji

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan produsen mobil berharap mobil hybrid mendapat insentif non-fiskal berupa pembebasan aturan ganjil genap di Jakarta. Saat ini, hanya kendaraan listrik yang menikmati pengecualian tersebut.

Harapan itu disampaikan Sarmuji dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (11/11/2026). Menurut dia, insentif non-fiskal menjadi permintaan utama pelaku industri otomotif di samping insentif fiskal yang sudah berjalan.

"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," kata Sarmuji.

Isi Permintaan Produsen Mobil Hybrid

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Di Jakarta, pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap membuat sebagian konsumen menimbang ulang pilihan kendaraannya. Mobil listrik yang bebas aturan ini mendapat keuntungan praktis yang sulit ditandingi mobil berbahan bakar konvensional.

Produsen mobil hybrid ingin keuntungan serupa. Mereka menilai kendaraan rendah emisi, termasuk hybrid, layak mendapat perlakuan setara karena turut menekan konsumsi bahan bakar dan emisi dibanding mobil bensin murni.

Sarmuji menyebut insentif non-fiskal seperti ini bisa menjadi dorongan tambahan bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Menurut dia, insentif fiskal saja belum cukup menggerakkan pasar.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih semangat," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan insentif untuk mobil hybrid yang belum tuntas. Sejumlah pihak masih mempertanyakan bentuk dan besaran dukungan yang akan diberikan pemerintah.

Hanya Mobil Listrik yang Kini Bebas Ganjil Genap

Hingga sekarang, di antara kendaraan rendah emisi, baru kendaraan listrik yang dikecualikan dari aturan ganjil genap di Jakarta. Pengecualian itu tertuang dalam regulasi pembatasan lalu lintas yang berlaku di ibu kota.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap. Aturan ini mengatur waktu dan lokasi pembatasan, sekaligus daftar kendaraan yang dikecualikan.

Pembatasan berlaku Senin sampai Jumat, pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB. Aturan ini tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan lewat Keputusan Presiden.

Ada 13 jenis kendaraan yang boleh melintas di kawasan ganjil genap tanpa kena tilang. Daftarnya tidak hanya mobil listrik, tetapi juga kendaraan penyandang disabilitas hingga kendaraan dengan kepentingan tertentu.

• Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
• Kendaraan ambulans;
• Kendaraan pemadam kebakaran;
• Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
• Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;
• Sepeda motor;
• Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
• Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara, seperti Presiden/Wakil Presiden, Ketua MPR/DPR/DPD, serta Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;
• Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;
• Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
• Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
• Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI;
• Kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.

Mengapa Insentif Non-Fiskal Dianggap Penting

Bagi pelaku industri, insentif fiskal dan non-fiskal punya fungsi berbeda. Insentif fiskal menyentuh harga jual dan beban pajak, sementara insentif non-fiskal menyentuh kenyamanan pemakaian sehari-hari.

Bebas ganjil genap masuk kategori kedua. Bagi pengguna mobil di Jakarta, aturan ini menentukan apakah kendaraan bisa dipakai pada hari dan jam tertentu. Akses yang lebih longgar menjadi nilai jual yang nyata, bukan sekadar angka di brosur.

Karena itu, produsen melihat pembebasan ganjil genap sebagai katalis permintaan. Ketika kendaraan rendah emisi bisa dipakai lebih leluasa, insentif fiskal yang sudah dikucurkan tidak berhenti di tahap pembelian.

Namun keputusan soal ganjil genap bukan berada di tangan Kementerian Perindustrian. Kebijakan itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola lalu lintas ibu kota. Sarmuji hanya menyampaikan harapan industri agar kebijakan itu dipertimbangkan.

Pembahasan lintas lembaga ini yang membuat wacana pembebasan hybrid belum menemui titik terang. Butuh koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebelum aturan bisa diterapkan.

Dampak bagi Pasar Otomotif dan Konsumen

Jika terealisasi, pembebasan ganjil genap untuk hybrid berpotensi mengubah peta persaingan kendaraan rendah emisi di Jakarta. Mobil hybrid yang selama ini bersaing ketat dengan mobil listrik akan mendapat daya tarik tambahan.

Bagi konsumen, pilihan menjadi lebih terbuka. Mereka yang belum siap beralih sepenuhnya ke mobil listrik karena pertimbangan infrastruktur pengisian daya bisa menjadikan hybrid sebagai jalan tengah, dengan syarat mendapat kemudahan akses yang setara.

Dari sisi industri, permintaan yang meningkat berpotensi mendorong produksi dan investasi di lini hybrid. Rantai pasok komponen, termasuk baterai dan mesin, turut merasakan efeknya jika volume penjualan naik.

Sebaliknya, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan soal keadilan bagi pengguna mobil konvensional. Mereka tetap terikat ganjil genap meski membayar pajak yang sama. Inilah yang membuat wacana pembebasan hybrid sensitif secara politik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi soal permintaan ini. Belum ada kepastian apakah aturan ganjil genap akan direvisi untuk mengakomodasi mobil hybrid.

Langkah Selanjutnya yang Dinantikan Industri

Pelaku industri kini menunggu sinyal dari pemerintah pusat dan daerah. Harapan mereka sederhana: kepastian apakah kendaraan rendah emisi selain mobil listrik akan mendapat perlakuan serupa.

Sarmuji menegaskan dukungannya terhadap insentif non-fiskal ini. Menurut dia, semakin luas kendaraan rendah emisi yang mendapat kemudahan, semakin besar pula dorongan bagi masyarakat untuk beralih.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih semangat," kata Menperin, seperti dikutip dari laman detikcom.

Yang jelas, wacana ini masih sebatas harapan industri. Tanpa revisi regulasi ganjil genap di tingkat provinsi, mobil hybrid tetap terikat aturan yang sama dengan mobil konvensional.

Analisis Redaksi

Permintaan produsen hybrid masuk akal dari sisi pasar. Selama ini mobil listrik mendapat dua keuntungan sekaligus: insentif fiskal dan pembebasan ganjil genap. Mobil hybrid hanya mendapat sebagian, sehingga daya saingnya di Jakarta selalu tertinggal di titik krusial.

Masalahnya, kebijakan ganjil genap dirancang untuk mengendalikan jumlah kendaraan di ruas jalan protokol, bukan semata-mata mendorong kendaraan rendah emisi. Membuka pengecualian untuk hybrid berarti menambah volume kendaraan yang boleh melintas. Efektivitas pembatasan bisa tergerus jika pengecualian terus diperluas tanpa kajian dampak lalu lintas yang serius.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan DKI perlu menyamakan bahasa. Kementerian Perindustrian berbicara soal insentif industri, sementara Pemprov DKI berbicara soal manajemen lalu lintas. Selama dua kepentingan ini tidak dipertemukan dalam satu kebijakan yang terukur, harapan industri akan berputar di ruang wacana. Yang dibutuhkan bukan janji, melainkan kepastian aturan dan kajian dampak yang terbuka.