Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Sahroni Desak Listyo Sigit Menyusul

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipecat dari Polri setelah Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Desakan itu disampaikan Sahroni kepada wartawan pada Kamis, 12 November 2026.

Menurut Sahroni, status Listyo Sigit sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif berpotensi mengganggu jalannya proses hukum. Ia menilai pemecatan bisa ditempuh asalkan bukti pelanggaran sudah cukup kuat.

Sidang KEPP Vonis Ahrie Sonta dengan PTDH

Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Keputusan itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di lingkungan Polri.

"Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujar pihak Polri dalam keterangan resminya.

"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," lanjut keterangan tersebut. Dengan putusan itu, Ahrie tidak lagi berstatus anggota Polri dan kehilangan haknya sebagai personel aktif.

Sahroni menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai vonis KEPP memperjelas posisi hukum Ahrie sebagai tersangka sekaligus mempermudah langkah pemeriksaan hingga persidangan nanti.

Alasan Sahroni Minta Listyo Sigit Ikut Dipecat

Bagi Sahroni, pemecatan Ahrie bukan titik akhir. Ia justru mendorong agar Listyo Sigit segera menyusul. Politikus Partai NasDem itu menilai posisi Listyo sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif menjadi persoalan tersendiri dalam penanganan perkara.

"Untuk Listyo Sigit, kalau memang sekarang posisi dia sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif, itu bisa mengganggu proses hukum, ya seharusnya bisa saja asal bukti-buktinya sudah kuat," ucap Sahroni saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan dukungannya atas langkah Polri memecat Ahrie. Menurutnya, keputusan itu sejalan dengan temuan penyidik yang menyebut Ahrie terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan.

"Tentunya saya setuju dengan langkah ini karena Ahrie Sonta memang terbukti melakukan hal yang disangkakan. Selain itu, beliau dipecat kan memang tujuannya, selain karena sudah terbukti dan tersangka, buktinya juga jelas. Hal ini juga agar lebih memudahkan dalam pemeriksaan dan persidangan nanti," kata Sahroni.

Ia juga membuka ruang rehabilitasi bila Listyo Sigit nantinya tidak terbukti melakukan pelanggaran etik berat. "Kalaupun nanti di persidangan tidak terbukti, kan bisa direhabilitasi nama dan posisi jabatannya," imbuhnya.

Kronologi Kasus Penyadapan yang Menjerat Tiga Perwira Tinggi

Perkara ini bermula dari penetapan tersangka pada Selasa, 3 November. Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Ahrie, dua perwira tinggi lain juga masuk daftar tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangan penyidikan, Polri kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Penyidik menyebut penyadapan tanpa prosedur hukum itu diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Aksi tersebut dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Para tersangka juga diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Sasaran Penyadapan Bukan Hanya Presiden

Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik lainnya. Jaringan sasaran penyadapan itu cukup luas dan menyentuh banyak kalangan.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep. Pernyataan itu memberi gambaran bahwa penyadapan tidak terbatas pada satu institusi, tetapi menyebar ke sejumlah kelompok strategis.

Berikut daftar tersangka yang telah ditetapkan penyidik dalam perkara ini:

• Irjen Ahrie Sonta — telah dijatuhi sanksi PTDH lewat Sidang KEPP.
• Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo — eks Kapolri, kini berstatus jenderal aktif.
• Irjen Eko Hadi Santoso — perwira tinggi yang turut ditetapkan sebagai tersangka.
• Irjen Slamet Uliandi — tersangka baru hasil pengembangan penyidikan.

Penetapan tersangka baru menunjukkan penyidikan masih bergerak. Polri belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terseret.

Jalan Panjang Listyo Sigit Menuju Sidang Etik

Nama Listyo Sigit kini berada di persimpangan. Sebagai eks Kapolri yang masih berstatus jenderal aktif, posisinya berbeda dari Ahrie yang sudah dipecat. Status itu pula yang disorot Sahroni sebagai potensi gangguan terhadap proses hukum.

Polri sebelumnya mengisyaratkan Listyo Sigit akan segera menjalani sidang etik. Namun hingga Kamis, 12 November, belum ada keterangan resmi soal jadwal sidang tersebut. Publik menunggu apakah perlakuan terhadap Listyo akan setara dengan Ahrie.

Di sisi lain, perkara ini menyentuh ranah politik yang lebih luas. Penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik menyangkut keamanan negara. Karena itu, transparansi penanganan menjadi kunci agar publik tidak menilai ada tebang pilih dalam proses hukum.

Bagi Sahroni, urutan penanganan sudah jelas: bukti dulu, baru pemecatan. Ia menegaskan pemecatan Listyo bisa dilakukan bila bukti pelanggaran kuat. Jika tidak terbukti, rehabilitasi nama dan jabatan tetap terbuka.

Analisis Redaksi

Desakan Sahroni membuka satu pertanyaan mendasar: apakah status jenderal aktif benar-benar bisa mengganggu proses hukum, atau justru sebaliknya, status itu yang membuat pengawasan terhadap Listyo Sigit lebih ketat? Dalam logika hukum, status seseorang tidak seharusnya memengaruhi penyidikan. Namun dalam praktik, perwira tinggi yang masih memegang posisi struktural punya akses dan pengaruh yang tidak dimiliki tersangka biasa. Di titik inilah kekhawatiran Sahroni masuk akal.

Yang patut dicatat, Polri sudah bergerak cepat terhadap Ahrie Sonta. Sidang KEPP digelar, vonis PTDH dijatuhkan. Standar yang sama kini dituntut publik untuk Listyo Sigit. Jika proses etik terhadap eks Kapolri berjalan lambat sementara Ahrie sudah dipecat, muncul kesan ada perlakuan berbeda. Kesan itu berbahaya bagi kredibilitas institusi, terutama karena perkara ini menyangkut penyadapan terhadap Presiden.

Namun desakan pemecatan juga perlu dibaca hati-hati. Pemecatan bukan pengganti pembuktian. Sahroni sendiri menyebut rehabilitasi tetap mungkin bila Listyo tidak terbukti. Artinya, yang seharusnya didorong bukan sekadar vonis cepat, melainkan proses etik dan pidana yang transparan, terukur, dan tuntas. Publik berhak tahu kapan sidang etik digelar dan apa hasilnya. Tanpa itu, desakan pemecatan hanya akan menjadi tekanan politik yang mengaburkan substansi perkara.

Sumber: detik.com, polri.go.id