Polri Selidiki Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo dkk Diperiksa

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan Polri mulai menyelidiki dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain penyadapan, polisi menerbitkan laporan baru soal dugaan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11) pagi. Ia hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polri, termasuk Irwasum Komjen Asep Edi Suheri, Kabareskrim Irjen Pol Asep Safrudin, dan Dirtipidium Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo.

"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi, dikutip dari CNN Indonesia.

Laporan Baru dan Fokus Penyelidikan Makar

Laporan polisi soal dugaan makar bukan perkara kecil. Suyudi menegaskan penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang menuntut pembuktian terpisah dari kasus penyadapan.

"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," ujar dia.

Menurut Suyudi, dugaan perbuatan maupun pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih butuh pendalaman. Alasannya, dugaan penyadapan dan akses ilegal yang dilakukan para tersangka belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadinya makar.

Polri memusatkan penyelidikan pada tiga hal utama:

• Penelusuran perintah dan tujuan penyadapan;
• Pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut;
• Pendalaman tugas dan kegiatan yang dijalankan para tersangka.

"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," jelas Suyudi.

Dengan kata lain, arah penyelidikan kini bergerak dari soal teknis penyadapan menuju persoalan motif dan siapa yang memberi perintah. Dua hal itu yang selama ini menjadi pertanyaan besar di ruang publik.

Empat Jenderal Polri Berstatus Tersangka

Dalam perkara penyadapan, Bareskrim sudah menetapkan empat jenderal aktif Polri sebagai tersangka. Nama pertama adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tiga tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Pasal-pasal itu berkaitan dengan penyadapan, akses ilegal, hingga penghilangan dokumen elektronik.

Penetapan tersangka terhadap empat jenderal aktif membuat kasus ini berbeda dari perkara biasa. Ketiganya masih menjabat saat status tersangka diumumkan, sementara Listyo merupakan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Publik menunggu bagaimana proses hukum berjalan tanpa intervensi. Sejauh ini Bareskrim baru membuka sebagian informasi, terutama soal pasal yang dijeratkan dan arah penyelidikan makar yang baru dimulai.

Dorongan Komisi III DPR Membongkar Dalang

Rapat kerja Kamis pagi itu digelar atas permintaan Komisi III DPR. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut pertemuan dengan Kapolri dimaksudkan untuk mengusut dalang hingga motif penyadapan.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habib akhir pekan lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama para Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Habib menegaskan Komisi III akan mengawal penanganan perkara sampai tuntas. "Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar politikus Gerindra itu.

Posisi Habiburokhman menarik dicermati. Ia berasal dari Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina. Tekanan politik atas kasus ini pun tak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan di Senayan.

Di sisi lain, DPR memakai hak pengawasannya untuk memastikan Polri tidak berhenti di level tersangka. Pertanyaan soal siapa yang memerintah dan untuk apa penyadapan dilakukan menjadi fokus utama rapat tersebut.

Istana dan Sejumlah Pejabat Sebut Perbuatan Itu Makar

Isu makar sebenarnya sudah mencuat sebelum Kapolri berbicara di DPR. Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan dugaan perbuatan Listyo dkk bisa dikategorikan makar.

Pandangan serupa disampaikan sejumlah pejabat negara lain, termasuk Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Pernyataan mereka memperkuat tekanan agar kasus ini tidak berhenti pada delik penyadapan.

Namun Polri memilih hati-hati. Suyudi tidak langsung menyimpulkan adanya makar, melainkan membuka penyelidikan baru untuk membuktikan unsurnya secara terpisah.

Perbedaan penekanan ini penting. Penyadapan dan akses ilegal punya alat bukti yang lebih teknis, sementara makar menuntut pembuktian niat dan pemufakatan. Dua ranah itu tidak bisa dicampur begitu saja dalam satu berkas.

Publik kini menanti apakah penyelidikan baru akan menguatkan dugaan makar atau justru berhenti di delik penyadapan. Semua bergantung pada hasil penelusuran perintah, tujuan, dan pemeriksaan personel yang mengetahui kegiatan tersebut.

Analisis Redaksi

Langkah Polri membuka laporan dugaan makar adalah pilihan yang menempatkan institusi ini di posisi sulit. Di satu sisi, Kapolri ingin menunjukkan kasus ditangani serius dan tidak berhenti pada empat tersangka. Di sisi lain, membuka penyelidikan makar tanpa bukti permulaan yang cukup berisiko menjadi bumerang, terutama karena tekanan politik datang dari Istana dan sejumlah pejabat negara.

Yang perlu dijaga adalah batas antara delik penyadapan dan delik makar. Penyadapan ilegal sudah punya dasar hukum yang jelas lewat Pasal 32 Ayat 1 UU ITE dan pasal terkait di KUHP. Sementara makar menuntut pembuktian niat menggulingkan pemerintah, bukan sekadar tindakan teknis mengambil data. Jika penyelidikan makar dipaksakan tanpa bukti yang kuat, kasus ini bisa berubah menjadi perkara politik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Sebaliknya, jika benar ada perintah dan tujuan penyadapan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintah, publik berhak mengetahuinya. Karena itu, penelusuran perintah dan pemeriksaan personel yang mengetahui kegiatan tersebut menjadi kunci. DPR melalui Komisi III sudah menyatakan akan mengawal sampai tuntas. Kini giliran Polri membuktikan bahwa penyelidikan ini berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan politik dari pihak mana pun.

Sumber: hukumonline.com