SOKSI Jambi Tegaskan Dukungan ke Bahlil, Tolak Wacana Munaslub Golkar

SOKSI Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di tengah wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang beredar lewat selebaran digital. Kader diminta tidak terprovokasi isu yang dinilai berpotensi memecah soliditas partai.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Depidar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dalam pernyataan sikap organisasi yang dikutip detikSumbagsel, Kamis (12/11/2026). Ia menilai kepemimpinan Bahlil masih memiliki legitimasi organisasi yang sah.

"Kami tetap tegak lurus mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Jangan sampai isu-isu yang berkembang justru dimanfaatkan untuk mengganggu soliditas dan persatuan Partai Golkar," kata Ivan.

Dasar Hukum Munas XI 2024 dan Legitimasi Bahlil

Ivan menempatkan hasil Munas XI Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 sebagai pijakan utama sikap SOKSI Jambi. Dalam forum tersebut, Bahlil terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Menurut Ivan, hasil munas adalah mandat organisasi yang wajib dihormati seluruh kader.

Ia menilai legitimasi kepemimpinan tidak bisa diganggu hanya karena munculnya selebaran digital, opini media sosial, maupun gerakan yang belum memiliki dasar organisasi yang jelas. Bagi SOKSI Jambi, aklamasi dalam munas menutup ruang bagi klaim kepemimpinan tandingan.

"Kalau memang ada persoalan internal, selesaikan sesuai aturan organisasi. Jangan membuat gerakan yang justru menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memecah kekuatan partai," ujar Ivan.

Ia menegaskan Munaslub bukan forum yang bisa digelar hanya berdasarkan ajakan melalui selebaran. Seluruh tahapan dan persyaratan harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Dalam praktik organisasi partai, munaslub umumnya mensyaratkan pengajuan resmi dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau organ partai lain, lalu diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Pusat sebelum diputuskan. Tanpa jalur itu, ajakan munaslub hanya berhenti sebagai wacana politik di ruang digital.

Selebaran Munaslub 29 November 2026 dan Sikap SOKSI Jambi

SOKSI Jambi menyoroti beredarnya selebaran digital yang mengajak kader menggelar Munaslub Golkar pada 29 November 2026. Hingga pernyataan sikap disampaikan, Ivan menilai belum ada dasar mekanisme organisasi yang jelas untuk pelaksanaan forum tersebut.

Menurutnya, ajakan lewat poster tanpa identitas penyusun tidak cukup menjadi dasar menggulirkan forum tertinggi partai. Ia menyebut partai sebesar Golkar tidak semestinya dikendalikan oleh selebaran tanpa nama.

"Munaslub bukan jalan keluar, melainkan jalan menuju perpecahan. Partai sebesar Golkar tidak boleh dikendalikan oleh poster tanpa nama. Sekarang waktunya seluruh kader bersatu, satu komando dan satu barisan untuk membesarkan serta memenangkan Golkar pada Pemilu 2029," pungkas Ivan.

Ia juga meminta seluruh kader SOKSI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjaga komunikasi dan memperkuat konsolidasi bersama DPD Partai Golkar. Kader diminta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum menyebarkannya.

Isu Penyadapan dan Seruan Menyerahkan ke Aparat Hukum

Selain soal Munaslub, SOKSI Jambi menanggapi isu yang mengaitkan nama Bahlil dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ivan meminta persoalan itu tidak dijadikan bahan menggiring opini maupun membangun tuduhan tanpa dukungan fakta hukum.

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Proses hukum diminta berjalan profesional, transparan, dan tuntas sehingga tidak ada pihak yang dihakimi berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kalau kasus penyadapan, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Biarlah fakta yang berbicara, bukan podcast dan selebaran. Pak Bahlil sendiri yang meminta kasus ini diusut tuntas. Itu sikap seorang pemimpin yang tidak punya beban," tegas Ivan.

Pernyataan itu menempatkan SOKSI Jambi pada posisi membela Bahlil tanpa menutup ruang penyelidikan. Sikap tersebut sejalan dengan pola organisasi sayap Golkar yang memilih menunggu hasil hukum ketimbang berspekulasi di ruang publik.

Belajar dari Dualisme SOKSI Selama 15 Tahun

Ivan mengangkat pengalaman SOKSI menghadapi dualisme kepengurusan selama kurang lebih 15 tahun. Kondisi itu, kata dia, sempat membuat kader di berbagai daerah terbelah dan menghambat konsolidasi organisasi.

Persoalan dualisme SOKSI berakhir setelah Munas XII SOKSI pada Mei 2025 memilih Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI periode 2025-2030. Penyelesaian itu menjadi rujukan SOKSI Jambi dalam membaca dinamika di tubuh Golkar.

"Kami di daerah merasakan langsung pahitnya dualisme SOKSI bertahun-tahun. Kader terbelah, energi habis untuk saling klaim. Pak Bahlil datang dengan ketegasan dan memberi kepastian bahwa SOKSI hanya satu. Karena itu, ketika hari ini beliau difitnah dan digoyang dengan isu Munaslub, SOKSI Jambi tidak akan diam," ungkapnya.

Dari pengalaman itu, Ivan menyimpulkan konflik internal hanya menguras energi organisasi. Ia tidak ingin persoalan serupa menimpa Partai Golkar yang tengah menyiapkan mesin politik menuju Pemilu 2029.

Konsolidasi Sampai Desa dan Agenda Pemilu 2029

SOKSI Jambi meminta konsolidasi partai diarahkan untuk memperkuat kerja organisasi hingga tingkat desa. Seluruh elemen Golkar diminta mengesampingkan kepentingan kelompok dan memusatkan perhatian pada agenda politik mendatang.

Ivan menyebut dukungan terhadap Bahlil sejalan dengan sikap sejumlah elemen Golkar di daerah serta organisasi sayap partai, termasuk AMPG dan AMPI, sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap SOKSI Jambi. Ia berharap dinamika di tingkat nasional tidak mengganggu kerja politik di Provinsi Jambi.

Beberapa poin sikap SOKSI Jambi dalam pernyataan tersebut:

• Mendukung penuh Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas XI 2024.
• Menolak wacana Munaslub yang digulirkan melalui selebaran digital bertanggal 29 November 2026.
• Meminta seluruh persoalan internal diselesaikan lewat mekanisme AD/ART partai.
• Menyerahkan perkara dugaan penyadapan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
• Menginstruksikan kader memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
• Mengarahkan konsolidasi hingga tingkat desa bersama DPD Partai Golkar.

Di tingkat nasional, dinamika serupa juga menjadi perhatian media, seperti terlihat dalam pemberitaan liputan politik nasional soal pergerakan organisasi sayap Golkar menjelang Pemilu 2029.

Analisis Redaksi

Langkah SOKSI Jambi membaca situasi dengan satu mata: legalitas organisasi. Dengan menempatkan Munas XI 2024 sebagai satu-satunya sumber legitimasi, mereka memindahkan perdebatan dari ruang opini ke ruang aturan. Ini manuver yang rapi, karena selebaran digital memang tidak pernah punya kedudukan dalam AD/ART partai mana pun.

Tetapi ada hal yang perlu dicatat. Penolakan terhadap Munaslub belum menjawab akar persoalan yang membuat wacana itu muncul. Isu penyadapan yang dikaitkan dengan Bahlil, misalnya, bukan perkara yang bisa diselesaikan hanya dengan seruan sabar menunggu proses hukum. Selama fakta hukum belum tuntas, ruang spekulasi akan tetap terbuka dan selebaran akan terus berdatangan.

Pengalaman dualisme SOKSI selama 15 tahun yang diangkat Ivan adalah kartu paling kuat dalam pernyataan ini. Itu bukan retorika, melainkan luka organisasi yang nyata. Namun kartu yang sama juga menjadi peringatan: konflik yang dibiarkan berlarut-larut menghabiskan energi bertahun-tahun, dan partai sebesar Golkar tidak punya kemewahan waktu itu menjelang Pemilu 2029.

Yang paling menentukan bukan pernyataan sikap di Jambi, melainkan bagaimana DPP Golkar merespons selebaran itu secara resmi. Selama tidak ada klarifikasi struktural, dukungan dari daerah akan terus bersifat reaktif, bergerak dari satu isu ke isu berikutnya tanpa menutup sumber kegaduhan.