Longsor Kemang X: RaJa Watch Minta Pejabat Wilayah Ikut Bertanggung Jawab

Longsor di Jalan Kemang Selatan X, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menimpa lima rumah dan delapan KK atau 30 jiwa. Rakyat Jakarta Watch menilai peristiwa ini membuka persoalan pengawasan izin dan tanggung jawab pejabat wilayah.

Material longsoran berasal dari area tanah dan tembok lahan parkir lapangan padel yang posisinya lebih tinggi dari permukiman warga. Tanah, batu, dan puing bangunan menimpa sejumlah rumah serta menutup akses jalan lingkungan pada Selasa (10/11) sekitar pukul 14.10 WIB.

Direktur Eksekutif Rakyat Jakarta (RaJa) Watch, Iswadi, menyebut insiden itu sebagai bukti perlunya evaluasi serius terhadap pengawasan pembangunan dan aktivitas usaha oleh pemerintah daerah, khususnya pejabat di tingkat wilayah.

Kronologi Longsor dan Dampak ke Permukiman Warga

Longsor terjadi pada Selasa siang, 10 November, sekitar pukul 14.10 WIB. Titik sumbernya berada di lahan parkir sebuah lapangan padel yang berada di posisi lebih tinggi dibanding permukiman di bawahnya.

Material berupa tanah, batu, dan puing bangunan tumpah ke rumah-rumah warga. Akses jalan lingkungan di RT 03/02 juga tertutup material, sehingga aktivitas warga sempat terganggu.

Data Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat sedikitnya lima rumah terdampak dengan total delapan Kepala Keluarga atau 30 jiwa. Angka itu menjadi dasar penanganan awal oleh pemerintah kota.

Yang membuat warga geram, kejadian ini bukan yang pertama. Warga setempat menyebut longsor serupa pernah terjadi saat proyek pembangunan area parkir masih berlangsung.

Menurut warga, pembangunan area parkir tersebut sempat menimbulkan keluhan akibat debu dan kebisingan. Warga juga mempertanyakan prosedur pembangunan, perizinan, serta dokumen lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan tersebut.

Dua wilayah administrasi berbeda turut masuk dalam sorotan. Lapangan padel yang dikenal dengan nama Sunset Padel Jakarta atau Sunset Point Social Club berada di Kecamatan Pasar Minggu, sedangkan lahan parkir yang longsor berada di Kecamatan Mampang Prapatan.

Iswadi: Izin Bukan Akhir Tanggung Jawab Pemerintah

Iswadi menilai terbitnya perizinan pembangunan bukan berarti tugas pemerintah sudah selesai. Sebaliknya, penerbitan izin justru menjadi awal kewajiban pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Perizinan bukan menjadi akhir dari tanggung jawab pemerintah. Justru setelah izin diterbitkan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai pembangunan berjalan tanpa kontrol yang memadai hingga akhirnya menimbulkan dampak dan merugikan masyarakat," kata Iswadi, Kamis (12/11/2026).

Ia menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan yang dipersyaratkan bagi pembangunan tempat olahraga padel beserta seluruh sarana pendukungnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi dan tahapan pekerjaan di lapangan. Apabila ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, aparat wilayah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus segera mengambil tindakan.

Iswadi juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, melakukan evaluasi terhadap OPD yang menerbitkan izin, serta jajaran lurah dan camat di wilayah terdampak. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan dan monitoring wilayah telah dijalankan.

"Pak Gubernur perlu mengevaluasi OPD penerbit izin, lurah, dan camat. Jangan hanya berorientasi pada penerbitan administrasi perizinan, tetapi mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di wilayah masing-masing," tegasnya.

Dugaan Pembiaran dan Sorotan soal Gratifikasi

Iswadi menambahkan, apabila ada pejabat wilayah yang menyatakan sudah mengetahui tahapan pembangunan yang diduga tidak sesuai ketentuan, semestinya teguran dan tindakan korektif sudah dilakukan sejak awal.

"Kalau ada bantahan bahwa pejabat sudah mengetahui tahapan pembangunan yang tidak sesuai, pertanyaannya, mengapa tidak diberikan teguran atau tindakan penghentian apabila memang ditemukan pelanggaran? Kondisi ini justru dapat memperkuat dugaan adanya pembiaran. Bahkan, dugaan penerimaan gratifikasi juga perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi dan bukti yang mengarah ke sana," ungkapnya.

Ia menegaskan dugaan pembiaran maupun gratifikasi tidak boleh langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan dan bukti yang jelas. Namun seluruh informasi dan indikasi yang muncul harus ditindaklanjuti secara transparan oleh instansi berwenang agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Pernyataan itu menempatkan persoalan longsor bukan sekadar bencana teknis. Ada rantai kewenangan yang perlu dibedah: siapa menerbitkan izin, siapa mengawasi, dan siapa yang seharusnya menghentikan pekerjaan bila ditemukan pelanggaran.

Posisi lapangan padel dan lahan parkir di dua kecamatan berbeda membuat pengawasan mudah terpecah. Menurut Iswadi, persoalan perizinan ini perlu perhatian khusus justru karena lokasi keduanya berada di wilayah administrasi yang tidak sama.

• Lima rumah terdampak longsor.
• Delapan KK atau 30 jiwa terdampak.
• Longsor terjadi Selasa (10/11) sekitar pukul 14.10 WIB.
• Material berasal dari lahan parkir lapangan padel di posisi lebih tinggi.
• Lapangan padel di Kecamatan Pasar Minggu, lahan parkir di Kecamatan Mampang Prapatan.

Tuntutan Ganti Rugi dan Sanksi bagi Pengelola

Menanggapi dampak kejadian, Iswadi meminta Pemprov DKI memastikan seluruh warga yang terdampak longsor mendapatkan ganti rugi secara layak. Penanganan tidak cukup hanya dengan perbaikan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kerugian dan keselamatan warga.

"Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban justru harus menanggung kerugian sendiri. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami," imbuhnya.

Ia juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pemilik maupun pengelola lapangan padel apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan sarana pendukung berupa lahan parkir.

Penegakan aturan, kata Iswadi, harus dilakukan konsisten tanpa membedakan siapa pemilik atau pengelola kegiatan usaha tersebut. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

"Jika terbukti ada kelalaian, pemilik atau pengelola lapangan padel harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai persoalan ini berhenti pada penanganan longsor saja, sementara aspek tanggung jawab pembangunan dan pengawasan justru tidak diselesaikan," pungkas Iswadi.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi OPD hingga Penelusuran Indikasi

Dari pernyataan RaJa Watch, ada sejumlah langkah yang diminta segera dijalankan. Pertama, evaluasi terhadap OPD penerbit izin, lurah, dan camat di wilayah terdampak. Kedua, pemeriksaan dokumen perizinan dan AMDAL atau dokumen lingkungan lapangan padel beserta sarana pendukungnya.

Ketiga, pemerintah diminta memastikan ganti rugi bagi warga terdampak. Keempat, sanksi tegas bagi pemilik atau pengelola bila terbukti ada kelalaian. Kelima, penelusuran indikasi pembiaran dan gratifikasi oleh instansi berwenang bila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

Semua tuntutan itu bertumpu pada satu hal: kesesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi di lapangan. Bila dokumen lengkap tetapi pelaksanaan melenceng, fungsi pengawasan yang menjadi soal. Bila dokumen tidak lengkap, persoalannya berpindah ke meja penerbit izin.

Warga di RT 03/02 kini menunggu dua hal konkret: perbaikan akses dan rumah yang terdampak, serta kepastian bahwa longsor tidak terulang. Riwayat longsor saat proyek masih berjalan membuat kekhawatiran itu bukan tanpa dasar.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah mencatat jumlah rumah dan jiwa terdampak. Tahap berikutnya ada di tangan Pemprov DKI: menindaklanjuti evaluasi yang diminta, atau membiarkan persoalan berhenti pada tumpukan material yang sudah dibersihkan. Informasi lebih lanjut soal penanganan bencana Jakarta dapat dipantau melalui BPBD DKI Jakarta.

Analisis Redaksi: Pengawasan yang Terbelah Dua Kecamatan

Kasus longsor Kemang Selatan X memperlihatkan pola yang kerap berulang di Jakarta: izin terbit, proyek berjalan, warga mengeluh, lalu bencana datang. Yang paling mencolok dari pernyataan RaJa Watch bukan soal material longsor, melainkan soal siapa yang seharusnya melihat tanda-tanda bahaya sejak awal.

Letak lapangan padel dan lahan parkir di dua kecamatan berbeda adalah celah klasik. Pasar Minggu dan Mampang Prapatan punya kewenangan masing-masing, dan di titik temu itulah pengawasan gampang menguap. Ketika warga sudah mengeluh soal debu dan kebisingan saat proyek berjalan, seharusnya ada catatan resmi yang bisa ditelusuri. Kalau keluhan itu tidak pernah menjadi tindakan, pertanyaannya bukan lagi soal teknis, melainkan soal kemauan.

Desakan agar Gubernur Pramono Anung Wibowo mengevaluasi OPD penerbit izin, lurah, dan camat masuk akal. Namun evaluasi hanya bermakna bila berujung pada temuan yang dipublikasikan, bukan sekadar rapat tertutup. Hal yang sama berlaku untuk wacana gratifikasi. Iswadi sendiri menegaskan dugaan itu tidak boleh disimpulkan tanpa bukti. Justru karena itu, penelusuran harus dilakukan secara terbuka agar tidak menjadi tuduhan tanpa dasar, sekaligus tidak menguap tanpa jawaban.

Yang paling mendesak tetap warga. Lima rumah dan 30 jiwa bukan angka kecil untuk sebuah gang permukiman. Perbaikan fisik penting, tetapi ganti rugi dan kepastian keselamatan adalah ujian apakah pemerintah hadir sebagai pelindung atau hanya sebagai penerbit dokumen.