Maladewa Larang Paspor Israel Masuk: Aturan Baru Tanpa Syarat

Maladewa kembali memastikan larang paspor Israel masuk ke negaranya untuk kepentingan apa pun. Presiden Mohamed Muizzu menyatakan RUU imigrasi baru akan menjadikan larangan itu tanpa syarat, terlepas dari perkembangan situasi di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Muizzu dalam konferensi pers pada Senin, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Kebijakan ini menegaskan posisi negara kepulauan di Samudra Hindia tersebut di tengah tekanan internasional soal konflik Gaza.

Isi RUU Imigrasi yang Diusulkan Muizzu

Dalam konferensi pers itu, Muizzu menjelaskan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan pemerintah akan menetapkan larangan masuk tanpa syarat bagi pemegang paspor Israel. Aturan itu berlaku terlepas dari bagaimana situasi berkembang di kemudian hari.

Ia membandingkan dengan usulan sebelumnya. Menurut Muizzu, aturan lama bertujuan melarang masuknya pemegang paspor Israel sampai Israel mengakhiri apa yang ia sebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.

"Rancangan undang-undang yang baru ini akan membuat pembatasan tersebut berlaku tanpa syarat apa pun," kata Muizzu, dikutip dari Middle East Monitor.

Dengan perubahan ini, Maladewa tidak lagi mengaitkan pencabutan larangan dengan perkembangan politik di Timur Tengah. Larangan menjadi permanen dalam kerangka hukum domestik, bukan sekadar respons sementara atas perang di Gaza.

Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap rakyat Palestina sebagai genosida. Ia menegaskan bahwa mengizinkan pemegang paspor Israel masuk ke Maladewa adalah hal yang tidak dapat diterapkan.

Kronologi Larangan Sejak April 2025

Langkah ini bukan yang pertama. Negara kepulauan itu sebelumnya melarang pemegang paspor Israel masuk ke wilayahnya pada April 2025.

Larangan itu berlaku setelah Muizzu meratifikasi perubahan Undang-Undang Imigrasi yang disahkan oleh parlemen. Saat itu, ia menyatakan keputusan tersebut mencerminkan solidaritas Maladewa terhadap rakyat Palestina.

Muizzu juga menyebut langkah itu sebagai bentuk penentangan terhadap agresi militer Israel di Gaza. Pembatasan awal tersebut memang dikaitkan langsung dengan tindakan Israel di Gaza.

Kini, rancangan undang-undang yang baru diusulkan berupaya menjadikan larangan tersebut bersifat tanpa syarat. Artinya, Maladewa memisahkan kebijakan imigrasinya dari dinamika perundingan gencatan senjata atau perkembangan apa pun di masa depan.

Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa Male tidak ingin kebijakannya bergantung pada pihak lain. Larangan masuk bagi pemegang paspor Israel diposisikan sebagai prinsip tetap, bukan alat tekan yang bisa dicabut kapan saja.

Pihak yang Terlibat dan Posisi Pemerintah

Tokoh utama di balik kebijakan ini adalah Presiden Mohamed Muizzu. Ia secara konsisten mempertahankan pendirian pemerintah di berbagai forum internasional maupun melalui jalur hukum.

Muizzu menegaskan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan telah disusun untuk mencerminkan posisi pemerintah terkait masalah tersebut. Pemerintah Maladewa, katanya, tidak mengubah arah dukungan terhadap Palestina.

Ia juga menegaskan kembali dukungan negara di Samudra Hindia tersebut terhadap perjuangan Palestina. Dukungan itu tidak hanya disampaikan lewat pernyataan politik, tetapi juga diterjemahkan ke dalam kebijakan imigrasi.

Parlemen Maladewa menjadi pihak yang akan membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Pada 2025, parlemen telah mengesahkan perubahan UU Imigrasi yang kemudian diratifikasi Muizzu. Pola serupa diperkirakan berulang untuk RUU terbaru ini.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang dimuat dalam laporan sumber. Belum diketahui pula apakah larangan ini akan memicu respons diplomatik dari pihak lain.

Latar Belakang Dukungan Maladewa untuk Palestina

Maladewa secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka. Dukungan itu berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Posisi tersebut sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maladewa termasuk negara yang rutin menyuarakan sikap serupa di forum-forum multilateral.

Kebijakan luar negeri Maladewa memang lama berpihak pada Palestina. Larangan paspor Israel menjadi salah satu bentuk paling konkret dari sikap itu, karena menyangkut pintu masuk wilayah negara.

Muizzu menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Istilah itu dipakai sebagai dasar moral kebijakan imigrasi yang ia usulkan.

Negara dengan ekonomi bertumpu pada pariwisata ini mengambil risiko diplomatik. Meski begitu, pemerintah menempatkan solidaritas terhadap Palestina sebagai bagian dari identitas politik luar negerinya.

Dampak Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Bagi pemegang paspor Israel, larangan ini menutup akses masuk ke Maladewa untuk kepentingan apa pun. Tidak ada jalur pengecualian yang disebut dalam usulan RUU tersebut.

Dampak lain menyangkut sektor pariwisata. Maladewa dikenal sebagai destinasi wisata kelas atas, dan kebijakan ini menegaskan bahwa pasar Israel tidak menjadi prioritas di tengah konflik Gaza.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari kebijakan ini:

• Larangan berlaku permanen dan tidak lagi dikaitkan dengan perkembangan di Gaza.
• RUU imigrasi baru menegaskan posisi pemerintah dalam kerangka hukum domestik.
• Maladewa memperkuat dukungan terhadap negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967.
• Belum ada keterangan resmi soal respons Israel terhadap langkah ini.

Langkah berikutnya berada di tangan parlemen. Jika RUU disahkan dan diratifikasi, larangan tanpa syarat itu menjadi bagian tetap dari Undang-Undang Imigrasi Maladewa.

Pemerintah juga diperkirakan terus membawa isu Palestina ke forum internasional. Muizzu menyatakan pemerintah telah mempertahankan pendiriannya melalui jalur hukum dan diplomasi.

Analisis Redaksi

Keputusan Maladewa menjadikan larangan paspor Israel tanpa syarat adalah pergeseran yang layak dibaca lebih dari sekadar urusan imigrasi. Pemerintah Muizzu memindahkan sikap politik ke dalam hukum domestik, sehingga kebijakan itu tidak lagi bergantung pada hasil perundingan gencatan senjata atau tekanan negara lain.

Ada perhitungan politik yang jelas. Dengan mengunci larangan dalam undang-undang, Maladewa memastikan posisinya tidak bisa dibongkar oleh pemerintahan berikutnya tanpa proses legislasi yang panjang. Ini juga mengirim sinyal bahwa solidaritas terhadap Palestina bukan retorika musiman.

Namun kebijakan ini menyimpan risiko. Negara yang ekonominya bergantung pada pariwisata mesti menanggung konsekuensi diplomatik dan komersial dari langkah tersebut. Yang belum terlihat adalah bagaimana pemerintah menghitung dampak itu, dan apakah parlemen akan mempertanyakan konsekuensinya secara terbuka. Tanpa penjelasan rinci soal dampak ekonomi, larangan ini berpotensi menjadi simbol yang mahal.