MPR Tunggu Bola DPR soal Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan DPR terkait proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan MPR adalah kamar terakhir yang akan menindaklanjuti keputusan DPR.

"Nanti kita tunggu bola itu, oke?" kata Bambang Pacul, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Pernyataan itu disampaikan Bambang di tengah menguatnya wacana penggunaan HMP untuk memakzulkan Gibran. Puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi disebut telah menandatangani dokumen HMP.

Kronologi Wacana HMP dan Polemik Ijazah Gibran

Wacana HMP bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan ijazah SMA Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024. Putusan itu menjadi dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk menginisiasi hak menyatakan pendapat.

Menurut laporan CNN Indonesia, puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik telah menandatangani dokumen HMP. Inisiasi ini merupakan tindak lanjut dari putusan MA dan MK tersebut.

Bambang Pacul menilai keputusan masing-masing fraksi partai politik dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran sudah solid. Ia menyebut proses politik kini sedang berjalan.

"Itu keputusan organisasi, solid, selesai, iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh, clear," kata Bambang Pacul.

Ia juga menegaskan komunikasi antara DPR dan MPR sampai saat ini masih berjalan baik. Bahkan, rapat terakhir antara keduanya berlangsung ketika momen pengunduran diri Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR.

"Komunikasi itu selalu ada, kemarin kita habis rapat pimpinan, Pak Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri, kan itu kan juga rapat DPR kita, kan begitu loh," ucap Bambang Pacul.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Bambang Wuryanto, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti turut memberikan pandangan. Menurut Bivitri, mekanisme pemakzulan merujuk pada Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai DPR telah memiliki alasan untuk memulai proses pemakzulan, yakni adanya perbuatan tercela.

"DPR telah memiliki alasan untuk memulai proses pemakzulan, yakni adanya perbuatan tercela," kata Bivitri seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dalam prosesnya, Pasal 7B UUD 1945 menjelaskan bahwa usul pemakzulan dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Setelah ada putusan MK, DPR baru dapat menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR kemudian dapat memberikan keputusan setelah memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Bambang Pacul menegaskan posisi MPR. "Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step by step selesai. Itu kamar terakhir di ujung, oke?" kata dia.

Latar Belakang dan Konteks Konstitusi

Polemik ijazah Gibran mencuat sejak Pilpres 2024. Putusan MA dan MK yang disebut menjadi dasar inisiasi HMP menambah tekanan politik terhadap Wakil Presiden.

Namun, proses HMP bukan perkara sederhana. Ada tahapan yang harus dilalui sesuai UUD 1945. DPR harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Setelah putusan MK, DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR lalu memberikan keputusan setelah memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Mekanisme ini menegaskan bahwa pemakzulan bukan sekadar keputusan politik, tetapi melalui proses hukum tata negara yang berjenjang.

Bambang Pacul menyebut proses politik saat ini sedang berjalan. Ia menilai keputusan fraksi sudah solid dan merupakan jalan konstitusi yang ditempuh.

"Itu jalan konstitusi yang ditempuh, clear," ujarnya.

Dampak dan Reaksi

Wacana HMP memicu perhatian publik. Puluhan anggota DPR yang menandatangani dokumen HMP menunjukkan besarnya dukungan politik untuk memproses polemik ijazah Gibran melalui jalur konstitusi.

Di sisi lain, pernyataan Bambang Pacul yang menunggu bola dari DPR menunjukkan MPR belum akan bergerak sebelum DPR menyelesaikan prosesnya. MPR memposisikan diri sebagai kamar terakhir yang akan menindaklanjuti keputusan DPR.

Komunikasi antara DPR dan MPR disebut tetap berjalan baik. Rapat pimpinan terakhir antara keduanya juga berlangsung saat momen pengunduran diri Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR.

"Komunikasi itu selalu ada," kata Bambang Pacul.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari DPR terkait HMP. Proses politik masih bergulir.

Langkah Selanjutnya

DPR akan menentukan langkah berikutnya terkait HMP. Jika DPR melanjutkan proses, maka sesuai Pasal 7B UUD 1945, DPR harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Setelah putusan MK, DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian memberikan keputusan setelah memberi kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan.

Bambang Pacul menegaskan MPR akan menunggu bola dari DPR. "Nanti kita tunggu bola itu, oke?" kata dia.

Proses ini akan menentukan apakah Gibran akan dimakzulkan atau status quo jika tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Bambang Pacul menunjukkan MPR tidak ingin mendahului DPR. Posisi MPR sebagai kamar terakhir memang sesuai konstitusi. Namun, pernyataan "tunggu bola" juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari tekanan politik yang sedang menguat.

Di sisi lain, inisiasi HMP oleh puluhan anggota DPR menandakan polemik ijazah Gibran bukan perkara selesai. Putusan MA dan MK yang menjadi dasar inisiasi menunjukkan ada persoalan hukum yang belum tuntas. DPR memiliki alasan untuk memprosesnya, tetapi mekanisme konstitusi harus diikuti.

Yang perlu dicermati, proses HMP bukan sekadar alat politik. Ada tahapan MK yang harus dilalui. Jika DPR hanya mengandalkan dukungan politik tanpa bukti pelanggaran berat, proses ini bisa berujung pada status quo. Sebaliknya, jika bukti cukup, pemakzulan bisa menjadi jalan konstitusional. Publik akan menyoroti apakah proses ini berjalan transparan dan sesuai aturan.

Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id