120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran: Rincian 8 Fraksi

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Jakarta, Rabu (11/11), dan telah melewati syarat minimal 25 anggota.

Rapat itu dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dalam rapat tersebut, Saan mengumumkan jumlah pengusul berdasarkan tanda tangan yang masuk.

"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan usai resmi menerima usulan tersebut.

Rincian 120 Anggota Pengusul dari Delapan Fraksi

Angka 120 itu tersebar di delapan fraksi dengan komposisi yang tidak merata. PKS menjadi fraksi dengan pengusul terbanyak, disusul NasDem dan PKB. Sementara PAN hanya menyumbang satu nama.

• PDIP: 14 anggota
• Golkar: 11 anggota
• Gerindra: 11 anggota
• PKB: 18 anggota
• NasDem: 19 anggota
• PKS: 28 anggota
• PAN: 1 anggota
• Demokrat: 18 anggota

Jumlah itu telah memenuhi syarat minimal usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebanyak 25 anggota DPR. Artinya, DPR secara resmi akan memulai proses pemakzulan Gibran. Rincian lengkapnya dapat dibaca pada laporan CNN Indonesia.

Dua Putusan Mahkamah yang Jadi Dasar Usulan

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Putusan pertama datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober.

Meski pokok gugatan itu ditolak, MK mengaku tak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran. Keputusan itu diperkuat oleh kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran.

Dua putusan itulah yang menjadi pijakan politik bagi para pengusul. Mereka menilai persoalan legitimasi dokumen pendidikan bukan lagi perdebatan opini, melainkan sudah melalui pembuktian di lembaga peradilan.

Alasan Tiap Fraksi: dari Perbuatan Tercela sampai Syarat Wapres

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pihaknya menggunakan hak konstitusional yang diatur Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014. Menurut dia, usulan itu pada akhirnya bisa bermuara pada pemakzulan.

"...terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI," kata Khozin dalam rapat tersebut.

PKB menilai polemik ijazah Gibran harus segera disudahi karena selama ini telah menghabiskan energi yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat. Ada 18 anggota DPR dari PKB yang ikut meneken usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.

Perwakilan pengusul dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut ada 11 anggota dari fraksinya yang ikut meneken usulan tersebut. Dia beralasan, pihaknya telah mengikuti putusan MK dan MA terkait legitimasi posisi Gibran.

Menurut dia, dari dua putusan itu, dasar hukum untuk memakzulkan Gibran telah final. Dasar hukum itu diperkuat oleh desakan masyarakat agar DPR segera mengambil sikap.

"Oleh karena itu, 11 anggota yang menandatangani HMP ini, menyampaikan permohonan agar diproses pada tahap pemberhentian," kata Doli.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, yang mewakili 19 anggota menyebut polemik ijazah Gibran harus segera disudahi. Meski begitu, dia menilai 69 anggota DPR dari NasDem bulat mendukung proses hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran.

Sugeng menuturkan, seluruh prasyarat untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran telah final. Dia bilang tak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali proses politik di DPR.

"Untuk itu agar semua proses dipercepat agar tidak menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Sugeng.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Mardani yang mewakili 28 anggota dari fraksinya menyebut Gibran telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi.

"Yang pada pokoknya, dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri diri sebagai warga bangsa," ujar Mardani.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menjelaskan ada enam alasan presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan, mulai dari korupsi, melakukan perbuatan tercela, hingga tak lagi memenuhi syarat. Sudding menilai Gibran kini tak lagi memenuhi syarat karena surat keterangan penyetaraan pendidikannya dibatalkan di MA.

"Karena proses ini telah melalui pembuktian lewat lembaga peradilan, maka saya sebagai anggota DPR dari PAN, mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait dengan Saudara Gibran Rakabuming yang tak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres," kata Sudding sebagai pengusul tunggal dari fraksinya.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyoroti putusan MK dan MA soal ijazah SMA Gibran. Menurut Benny yang mewakili 18 anggota fraksinya, Gibran telah melakukan perbuatan tercela dan tak lagi memenuhi syarat.

Benny juga meminta agar usulan tersebut segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sehingga, dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden," ujar Benny.

Sementara anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, terus mencermati sikap fraksi-fraksi lain di DPR terkait polemik ijazah Gibran. Azis yang mewakili 11 anggota fraksinya sepakat agar polemik ijazah Wapres segera diakhiri.

Oleh karenanya, alasan fraksi-fraksi lain juga menjadi bagian dari aspirasi yang ditangkap Gerindra.

"Karena itu, kami sebagai pengusul memandang apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari alasan kenapa kami ikut mengusulkan dan menandatangani hak menyampaikan pendapat terkait polemik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Azis.

Jalan Prosedural Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jalurnya bertingkat, tidak langsung berujung pada pemberhentian.

Usulan minimal 25 anggota itu kini masuk ke meja pimpinan DPR. Tahap berikutnya adalah pembahasan di Badan Musyawarah untuk menjadwalkan rapat paripurna, tempat usulan itu dibacakan dan diputuskan apakah diterima menjadi keputusan DPR.

Jika paripurna menyetujui, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan perbuatan tercela atau pelanggaran syarat jabatan. Temuan pansus itu kemudian dibawa kembali ke paripurna untuk menentukan apakah DPR meneruskan usulan pemberhentian ke Mahkamah Konstitusi.

MK lantas memutus apakah presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Keputusan politik di DPR dan keputusan hukum di MK adalah dua pintu yang harus dilewati berurutan.

Karena itu, angka 120 bukan akhir proses, melainkan titik masuk. DPR masih harus melewati pembahasan di Badan Musyawarah, paripurna, dan kemungkinan pembentukan pansus sebelum perkara ini sampai ke MK. Rujukan akademik soal mekanisme impeachment dapat ditelusuri melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Dampak Politik dan Apa yang Terjadi Selanjutnya

Bagi Gibran, usulan ini menempatkan posisinya di bawah tekanan politik terbuka untuk pertama kalinya sejak dua putusan mahkamah keluar. Delapan fraksi yang menandatangani berarti hampir seluruh spektrum parlemen ikut menanggung risiko politik yang sama.

Yang menonjol, Gerindra dan Golkar — dua partai yang selama ini berada di lingkar kekuasaan — turut menyumbang tanda tangan, masing-masing 11 anggota. Sikap itu menunjukkan tekanan publik atas polemik ijazah telah merembes ke partai pendukung pemerintah.

Di sisi lain, komposisi pengusul memperlihatkan bahwa dukungan tidak bulat di setiap fraksi. PAN hanya satu orang, sementara NasDem menyebut 69 anggotanya bulat mendukung meski yang menandatangani 19 orang. Selisih angka itu akan menjadi bahan perdebatan soal seberapa kuat mandat politik usulan ini.

Langkah berikutnya berada di tangan pimpinan DPR. Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal kini memegang tanggung jawab menjadwalkan pembahasan di Badan Musyawarah, yang akan menentukan apakah usulan 120 anggota itu naik ke paripurna dalam hitungan hari atau pekan.

Analisis Redaksi

Angka 120 anggota dari delapan fraksi adalah sinyal yang sulit dibaca sebagai manuver kecil. Dalam politik parlemen, dukungan lintas fraksi sebesar itu biasanya baru muncul ketika biaya politik untuk menahan diri sudah lebih mahal daripada biaya politik untuk bergerak. Gerindra dan Golkar, dua partai yang paling dekat dengan kekuasaan, ikut meneken — dan itu mengubah sifat usulan ini dari oposisi menjadi tekanan dari dalam.

Namun perlu dicermati, alasan yang diajukan para pengusul tidak seragam. PKB dan NasDem berbicara soal efisiensi politik dan agar polemik tidak menyandera kehidupan berbangsa. Golkar dan PAN bersandar pada putusan MK dan MA. PKS dan Demokrat menekankan perbuatan tercela dan syarat jabatan. Keseragaman tanda tangan tidak selalu berarti keseragaman motif, dan perbedaan itu akan terlihat saat pansus dibentuk.

Yang paling menentukan bukan rapat Rabu itu, melainkan bagaimana pimpinan DPR mengelola jadwal. Menunda pembahasan di Badan Musyawarah sama efektifnya dengan menolak usulan. Sebaliknya, mempercepat paripurna berarti membuka kotak yang isinya belum tentu bisa dikendalikan oleh mereka yang membukanya. Bagi Gibran, dua putusan mahkamah sudah berbicara; sekarang giliran DPR membuktikan apakah 120 tanda tangan itu berujung pada proses konstitusional yang rapi atau berhenti sebagai daftar nama.

Sumber: mkri.id