Penyadapan Presiden: Perintah WhatsApp Tanpa Surat, Listyo Sigit Cs Terjerat

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar modus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lain. Perintahnya hanya lewat lisan dan grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik, dengan target mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga aktivis dan mahasiswa.

Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Suyudi.

Ia menegaskan nama-nama dalam daftar sasaran tidak bisa dimaknai sebagai pihak yang terlibat tindak pidana. Daftar itu murni hasil penyidikan atas dugaan penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum.

Kronologi: Dari Perintah Lisan hingga Penghapusan Data

Suyudi membeberkan modus para tersangka dalam lima tahap. Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP—inisial Listyo Sigit Prabowo—melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS.

“Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi. Perintah itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Pada tahap kedua, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS). Proses itu dilakukan tanpa verifikasi dan penyaringan apakah nomor tersebut berkaitan dengan perkara pro justitia.

Tahap ketiga, penyadapan dijalankan melalui sistem PenlinkX (PLX). Petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, lalu menuangkannya ke dalam transkrip.

Tahap keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang hingga ke Listyo Sigit sebagai penerima akhir. Pada tahap kelima, Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan perintah itu dilaksanakan tim TSU.

Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan perintah penyadapan. Upaya menghilangkan jejak itulah yang justru membongkar kasus ini.

Peran Empat Tersangka: Listyo Sigit hingga Slamet Uliandi

Suyudi merinci peran masing-masing tersangka. Listyo Sigit, yang menjabat Kapolri saat peristiwa terjadi, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau lewat WhatsApp, sekaligus menjadi penerima hasil akhir.

Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi, yang disebut berasal dari Listyo, lalu memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), diduga meneruskan perintah kepada operator. Ia juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup.

Slamet Uliandi, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim, disebut penyidik menyetujui permintaan Ahrie untuk menghapus berkas hasil penyadapan.

Bareskrim menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka pada 3 November 2026, lalu Slamet Uliandi pada 5 November. Tiga tersangka pertama ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok.

“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” kata Suyudi. Sebelumnya, Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke.

Pasal yang Menjerat dan Ancaman Hukuman

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenai Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman enam tahun.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik soal penghapusan dokumen elektronik, dengan ancaman delapan tahun.

Komisi III DPR meminta kasus ini juga diusut dengan pasal makar. Suyudi menyebut sudah ada laporan polisi terkait dugaan makar tersebut.

“Komisi III DPR Bulat Sebut Penyadapan Presiden Tindakan Makar, Desak Kapolri Bertindak Lebih Tegas,” demikian salah satu pemberitaan terkait yang dilansir AFU.ID.

Di jalur etik, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Selasa dan menyatakan banding. Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan.

Latar Belakang: Sistem Penyadapan yang Rawan Disalahgunakan

Kasus ini menyingkap celah besar dalam tata kelola penyadapan di lingkungan Polri. Perintah yang seharusnya melalui prosedur resmi—surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi—justru digantikan instruksi lisan dan grup WhatsApp.

Sistem LIMS dan PenlinkX, yang dirancang untuk kepentingan penegakan hukum, diduga dipakai tanpa verifikasi perkara. Akibatnya, nomor telepon sasaran bisa dimasukkan tanpa penyaringan apakah terkait perkara pro justitia.

Yang lebih krusial, penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp menunjukkan upaya sistematis menutup jejak. Namun langkah itu malah memicu kecurigaan seorang pelapor, yang kemudian melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Laporan itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, dan identitas pelapor dirahasiakan. Sejumlah pemberitaan terkait perkembangan kasus ini juga dilaporkan media lain, seperti Detik.com.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar soal kasus ini saat berpidato di HUT ke-15 Partai NasDem pada Rabu malam. Ia memeriksa podium seolah mencari alat sadap.

Komisi III DPR mendesak Kapolri bertindak lebih tegas dan mengusut tuntas dugaan makar. Suyudi memastikan penyidikan berjalan dan tidak menutup kemungkinan menjerat pihak lain.

Langkah berikutnya adalah sidang etik untuk Listyo Sigit pekan depan, sementara proses pidana terhadap empat tersangka terus berjalan. Publik menunggu apakah kasus ini berhenti pada empat jenderal atau menyeret aktor lain di balik penyadapan.

Analisis Redaksi: Ketika Alat Negara Dipakai Tanpa Kawalan

Penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini menunjukkan bagaimana alat negara yang seharusnya dilindungi justru dipakai untuk kepentingan yang tidak jelas, dengan target yang sangat luas—dari Presiden hingga mahasiswa.

Yang paling mengganggu adalah modusnya: perintah lewat WhatsApp, tanpa surat, tanpa verifikasi. Jika benar demikian, maka selama ini ada ruang gelap dalam tata kelola penyadapan yang bisa dipakai siapa saja yang punya akses. Penghapusan data dan pembubaran grup makin menguatkan dugaan kesengajaan menutup jejak.

Komisi III DPR sudah menyebutnya sebagai tindakan makar. Namun perlu diingat, penerapan pasal makar harus hati-hati agar tidak menjadi alat balas dendam politik. Yang lebih mendesak adalah membenahi sistem: memperketat prosedur penyadapan, memasang kawalan berlapis, dan memastikan setiap perintah terekam secara resmi. Tanpa itu, kasus serupa bisa terulang.