5 Tahap Modus Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo: Bermodal Grup WA, Lapor ke "End User"

Modus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs terungkap dalam lima tahap. Perintah berawal dari grup WhatsApp, tanpa surat penyidik, dan hasilnya dilaporkan ke "end user".

Fakta itu dibongkar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Di hadapan anggota dewan, Suyudi membeberkan alur kejahatan tersebut secara rinci.

"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," ungkap Suyudi.

Kronologi Lima Tahap Penyadapan

Tahap pertama dimulai dari perintah. Listyo Sigit memerintahkan Irjen Slamet Uliandi (SU), yang kemudian meneruskan perintah tersebut kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).

"Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," tegas Suyudi.

Masuk tahap kedua, provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) langsung memasukkan nomor telepon target ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS), sistem penyadapan sah milik Polri, tanpa proses verifikasi perkara.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Penyadapan dieksekusi melalui sistem PLX. Petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, dan menyalinnya menjadi transkripsi.

Tahap keempat, penyetoran hasil sadapan. Hasil sadapan disetor berjenjang melewati Kepala Bagian Monitoring, Slamet Uliandi, hingga bermuara ke tangan Jenderal Listyo Sigit. Suyudi tidak menjelaskan lebih jauh soal identitas rahasia end user.

Tahap kelima, penghapusan data. "Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," beber Kapolri.

Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-masing

Dalam perkara ini, nama-nama yang disebut memiliki peran berbeda. Listyo Sigit disebut sebagai pemberi perintah sekaligus penerima hasil sadapan. Slamet Uliandi menjalankan peran sebagai operator dan penyetor hasil.

Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution disebut menerima perintah dan terlibat dalam pelaksanaan. Tim TSU menjadi eksekutor teknis di lapangan.

Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan fakta ini di depan Komisi III DPR. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya telah mengumumkan jerat hukum pada Selasa (3/11/2026).

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Asep.

Irjen Slamet Uliandi kini menjalani tahanan rumah. Statusnya sebagai operator penyadapan Prabowo membuat namanya paling sering disebut dalam sejumlah pemberitaan.

Latar Belakang: Sistem Resmi yang Disalahgunakan

Penyadapan seharusnya hanya dilakukan penyidik dengan surat permohonan dan laporan polisi. Dalam kasus ini, prosedur itu tidak ada.

LIMS merupakan sistem resmi Polri yang dipakai untuk penyadapan sah. Sistem ini memiliki kontrol verifikasi perkara. Namun, menurut Kapolri, verifikasi itu tidak dijalankan.

PLX menjadi perangkat eksekusi. Petugas bisa mendengar langsung, mengekspor rekaman, lalu membuat transkripsi. Semua proses itu berjalan tanpa dasar perkara yang jelas.

Operasi ini berlangsung dari 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tidak tunggal. Selain Presiden Prabowo, ada pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan LSM.

Pengungkapan di Senayan menambah tekanan publik terhadap institusi Polri. Sejumlah pihak menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan upaya sistematis.

Dampak dan Reaksi Politik

Komisi III DPR menyebut penyadapan terhadap Presiden sebagai tindakan makar. DPR mendesak Kapolri bertindak lebih tegas dalam menangani perkara ini.

Desakan itu muncul karena status para tersangka dan proses hukum yang dinilai berjalan lambat. DPR meminta agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk end user, diusut tuntas.

Publik menanti siapa end user yang dimaksud. Sejauh ini Kapolri belum membuka identitasnya. Nama itu menjadi kunci karena menunjukkan siapa yang paling berkepentingan atas hasil sadapan.

Kasus ini juga menyeret isu makar. Polri telah menerbitkan laporan dugaan makar, tetapi tim khusus belum menerapkan pasal makar. Hal ini memicu kritik bahwa upaya melokalisir kasus makin nyata.

Di sisi lain, Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan langsung. Namun, penyadapan terhadap kepala negara menyangkut keamanan nasional dan kewibawaan institusi.

Langkah Selanjutnya dan Proses Hukum

Polri telah menetapkan sejumlah tersangka. Bareskrim mengusut dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, dan LSM.

Kapolri Suyudi menyatakan penyidikan terus berjalan. Ia membuka lima tahap modus di depan DPR sebagai bentuk transparansi.

Namun, transparansi itu belum menjawab semua pertanyaan. Identitas end user masih gelap. Peran masing-masing tersangka juga belum diurai lengkap.

DPR akan terus mengawal. Komisi III meminta Kapolri menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang pangkat.

Proses hukum berikutnya bergantung pada bukti digital. Data LIMS dan PLX yang diduga dihapus pada Oktober 2026 menjadi titik krusial. Jika data hilang, penyidik harus bekerja lebih keras merekonstruksi jejak.

Analisis Redaksi

Modus lima tahap ini menunjukkan bahwa penyadapan ilegal tidak memerlukan peralatan canggih. Cukup grup WhatsApp, sistem resmi, dan orang dalam. Justru karena sistemnya resmi, aksi ini sulit terdeteksi.

Yang paling mengganggu bukan hanya perintahnya, tetapi pelaporan ke end user. Istilah itu menyiratkan adanya pihak lain di luar struktur Polri yang menerima hasil sadapan. Selama identitasnya tidak dibuka, publik akan terus curiga ada kepentingan politik di baliknya.

Pengungkapan di DPR terkesan reaktif. Kapolri baru membeberkan alur setelah tekanan politik menguat. Ini menandakan pengawasan internal lemah. Ke depan, verifikasi perkara di LIMS harus diaudit ketat, bukan sekadar formalitas.

Kasus ini juga menguji independensi Polri. Jika hanya operator kecil yang ditahan sementara pemberi perintah dan end user dibiarkan, keadilan akan terasa timpang. Masyarakat menunggu apakah hukum benar-benar berjalan sampai ke ujung rantai.

FAQ

• Apa saja lima tahap modus penyadapan Prabowo? Perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data.
• Siapa yang memerintahkan penyadapan? Menurut Kapolri Suyudi, perintah berasal dari Listyo Sigit dan diteruskan ke Irjen Slamet Uliandi, lalu ke Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
• Apa itu LIMS dan PLX? LIMS adalah sistem penyadapan sah milik Polri, sedangkan PLX adalah sistem yang dipakai untuk mengeksekusi penyadapan.
• Mengapa penyadapan disebut ilegal? Karena dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan laporan polisi, serta tanpa verifikasi perkara.
• Siapa end user yang dimaksud? Kapolri belum mengungkap identitas end user yang menerima hasil sadapan.

Baca juga: AFU.ID dan DPR RI.

Sumber: dpr.go.id