Netanyahu Panik Hadapi Eisenkot: 5 Fakta Perebutan Kekuasaan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut berada dalam kondisi panik karena berisiko kehilangan kekuasaan. Penilaian itu disampaikan mantan penasihatnya, Nir Hefetz, Selasa (10/11/2026), saat Gadi Eisenkot dari partai Yashar bergerak membentuk pemerintahan baru.

"Menurut saya, Netanyahu sedang dalam kondisi panik," ujar Hefetz kepada radio 103FM Israel, sebagaimana dilaporkan Anadolu. "Kepanikan merupakan faktor mendasar dalam pengambilan keputusannya."

Pernyataan itu muncul di tengah konsolidasi politik yang kian menekan posisi Netanyahu. Eisenkot, pemimpin partai Yashar, sedang mengupayakan dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru — sebuah langkah yang mengubah peta kekuasaan yang selama ini dikuasai blok pendukung Netanyahu.

Kronologi Dorongan Pembentukan Pemerintahan Baru

Tekanan terhadap Netanyahu bukan datang dari satu arah. Hefetz menilai langkah Eisenkot yang semakin dekat mengamankan dukungan mayoritas menjadi pemicu utama kepanikan di lingkaran kekuasaan.

Dalam sistem politik Israel, pembentukan pemerintahan bergantung pada rekomendasi partai kepada presiden usai pemilu. Presiden Isaac Herzog menjalankan sesi konsultasi dengan seluruh partai untuk menentukan siapa kandidat perdana menteri yang paling berpeluang meraih dukungan mayoritas di Knesset.

Pada sesi itulah salah satu sekutu lama Netanyahu, Partai United Torah Judaism, memilih tidak merekomendasikan kandidat perdana menteri. Keputusan itu menjadi sinyal retaknya fondasi koalisi yang selama ini menopang pemerintahan Netanyahu.

Hefetz menuturkan, seruan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan aliansi jangka panjangnya dengan partai-partai ultra-Ortodoks. Blok itu memang menjadi elemen kunci dalam setiap koalisi yang ia bangun.

"Kepanikan merupakan faktor mendasar dalam pengambilan keputusannya," kata Hefetz, mengulang penilaiannya bahwa kalkulasi Netanyahu kini digerakkan oleh ancaman kehilangan kursi.

Ia menambahkan, Netanyahu mungkin akan lebih bersedia berkompromi seiring langkah Eisenkot yang kian dekat mengunci dukungan mayoritas. Sikap itu, menurut Hefetz, adalah tanda bahwa ruang manuver Netanyahu menyempit.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Nama-nama yang muncul dalam pusaran ini memperlihatkan betapa seriusnya tekanan politik yang dihadapi Netanyahu.

• Benjamin Netanyahu — Perdana Menteri Israel yang tengah menghadapi ancaman kehilangan jabatan sekaligus risiko hukum.
• Nir Hefetz — mantan penasihat Netanyahu yang kini menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap mantan atasannya.
• Gadi Eisenkot — pemimpin partai Yashar yang berupaya membentuk pemerintahan baru dengan dukungan mayoritas.
• Isaac Herzog — Presiden Israel yang memimpin sesi konsultasi dengan partai-partai politik.
• United Torah Judaism — sekutu lama Netanyahu yang memilih tidak merekomendasikan kandidat perdana menteri.

Hefetz adalah figur yang mengenal langsung cara kerja Netanyahu. Pernyataannya di radio 103FM bukan sekadar komentar pengamat, melainkan penilaian dari orang yang pernah berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Yang paling menonjol dari pernyataan Hefetz adalah klaim bahwa kepanikan telah menjadi "faktor mendasar" dalam pengambilan keputusan Netanyahu. Itu berarti setiap langkah politik yang diambil Netanyahu saat ini, termasuk seruan pemerintahan persatuan, lahir dari kebutuhan bertahan hidup secara politik.

Sinyal dari United Torah Judaism menambah bobot penilaian itu. Partai yang selama ini menjadi mitra setia kini mengambil jarak dengan tidak merekomendasikan siapa pun dalam konsultasi dengan Presiden Herzog.

Risiko Hukum di Balik Kehilangan Kursi

Hefetz menyebut bahwa beralih ke pihak oposisi membawa konsekuensi bagi Netanyahu yang jauh lebih berat daripada sekadar kehilangan jabatan perdana menteri.

Ia berpendapat para hakim yang menangani persidangan kasus korupsi Netanyahu dapat mewajibkannya hadir dalam setiap persidangan begitu ia tidak lagi menjabat. Selama menjadi perdana menteri, jadwal persidangan bisa disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan. Setelah kursi lepas, kelonggaran itu ikut hilang.

Netanyahu telah menjalani persidangan sejak tahun 2020 atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam tiga kasus korupsi. Proses hukum itu belum tuntas hingga kini.

Tekanan bertambah dari luar negeri. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Hefetz juga melontarkan kemungkinan pembicaraan koalisi menghidupkan kembali usulan yang dikenal sebagai "hukum Prancis" (French law). Aturan itu bertujuan membatasi proses hukum terhadap seorang perdana menteri yang sedang menjabat.

Jika wacana itu kembali mencuat, persidangan korupsi Netanyahu berpotensi tersandera oleh aturan baru. Bagi pendukung Netanyahu, ini jalan untuk melindungi pemimpin mereka. Bagi pengkritik, ini upaya menghindari pertanggungjawaban hukum lewat jalur legislasi.

Dampak pada Peta Politik dan Koalisi Israel

Posisi United Torah Judaism menjadi indikator paling gamblang bahwa koalisi Netanyahu tidak lagi solid. Partai ultra-Ortodoks itu selama ini dikenal sebagai mitra yang loyal, dan sikap abstain mereka di sesi konsultasi presiden adalah pesan politik yang jelas.

Bagi Eisenkot, peluang membentuk pemerintahan baru bergantung pada kemampuannya merangkul partai-partai yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Netanyahu. Setiap partai yang berpaling dari Netanyahu menambah bobot dukungan bagi Yashar.

Seruan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan bisa dibaca sebagai upaya menarik kembali partai-partai yang mulai menjauh. Namun Hefetz menilai langkah itu juga berfungsi menjaga aliansi jangka panjang dengan blok ultra-Ortodoks.

Di sisi lain, ancaman hukum membuat posisi Netanyahu kian rapuh secara politik. Seorang perdana menteri yang tengah menghadapi tiga kasus korupsi dan surat perintah penangkapan ICC memiliki ruang gerak terbatas dalam negosiasi koalisi.

Partai-partai yang diajak berkoalisi akan menimbang risiko politik bergabung dengan pemerintahan yang menghadapi tekanan hukum internasional. Pertimbangan itu membuat tawaran Netanyahu kurang menarik dibandingkan opsi pemerintahan baru di bawah Eisenkot.

Keputusan United Torah Judaism untuk tidak merekomendasikan kandidat juga memperlihatkan bahwa partai-partai agama mulai menghitung ulang Untung-rugi bersekutu dengan Netanyahu. Dalam politik koalisi Israel, perhitungan semacam itu biasanya berujung pada pergeseran dukungan.

Langkah Selanjutnya: Negosiasi Koalisi dan Nasib Persidangan

Perhatian kini tertuju pada dua jalur yang berjalan bersamaan: negosiasi pembentukan pemerintahan dan proses hukum terhadap Netanyahu.

Jika Eisenkot berhasil mengamankan dukungan mayoritas, ia berpeluang mendapat mandat membentuk pemerintahan dari Presiden Herzog. Sebaliknya, Netanyahu akan berusaha mempertahankan koalisinya dengan merangkul kembali partai-partai yang mulai menjauh.

Hefetz memperkirakan Netanyahu akan lebih lentur dalam berkompromi saat tekanan meningkat. Kelenturan itu bisa berupa konsesi politik kepada partai ultra-Ortodoks, termasuk dukungan terhadap kepentingan legislatif mereka.

Wacana "hukum Prancis" menjadi kartu yang mungkin dimainkan Netanyahu jika pembicaraan koalisi berlanjut. Aturan itu, menurut Hefetz, bisa membatasi proses hukum terhadap perdana menteri yang sedang menjabat.

Sementara itu, persidangan korupsi tetap berjalan. Jika Netanyahu lengser, hakim dapat mewajibkannya hadir di setiap sidang tanpa pengecualian. Skenario itu menjadi momok yang, menurut Hefetz, menjelaskan mengapa Netanyahu disebut panik.

Yang jelas, keputusan United Torah Judaism dan langkah Eisenkot telah mengubah kalkulasi politik di Yerusalem. Dua faktor itu kini menentukan apakah Netanyahu bertahan atau harus menghadapi oposisi dengan risiko hukum yang menunggu.

Analisis Redaksi

Pernyataan Hefetz punya bobot karena ia bukan pengamat luar. Ia pernah berada di dalam ruangan tempat keputusan Netanyahu dibentuk, dan penilaiannya soal kepanikan sebagai "faktor mendasar" pantas dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar sindiran politik.

Yang paling menarik dari kasus ini adalah bagaimana tekanan politik dan tekanan hukum saling mengunci. Netanyahu tidak hanya berjuang mempertahankan kursi, tetapi juga mempertahankan ruang gerak di hadapan pengadilan. Setiap partai yang berpaling bukan cuma mengurangi satu suara di Knesset, melainkan mempercepat kemungkinan ia harus menghadapi hakim tanpa perlindungan jabatan.

Seruan pemerintahan persatuan karena itu perlu dibaca dengan curiga. Dalam situasi normal, ajakan itu terdengar negarawan. Dalam konteks Netanyahu saat ini, ia lebih mirip strategi bertahan hidup: menahan partai-partai ultra-Ortodoks agar tidak meninggalkan koalisi, sekaligus menjaga pintu bagi wacana "hukum Prancis" yang bisa menunda persidangan.

Bagi Eisenkot, peluangnya nyata tetapi tidak otomatis. Ia harus meyakinkan partai-partai bahwa pemerintahan tanpa Netanyahu lebih stabil, termasuk di tengah tekanan internasional akibat surat perintah ICC. Sebaliknya, bagi Netanyahu, waktu kini menjadi lawan. Semakin lama negosiasi koalisi berjalan tanpa kepastian, semakin terbuka peluang bagi partai-partai untuk menimbang ulang kesetiaan mereka.

Satu hal yang sulit dibantah: keputusan United Torah Judaism untuk tidak merekomendasikan kandidat adalah retakan pertama yang terlihat. Dalam politik koalisi, retakan semacam itu jarang menutup sendiri.

Sumber: aa.com.tr