Sejarah Masjid UGM: Dibangun di Tanah Sultan Ground

Masjid UGM berdiri di atas lahan berstatus Sultan Ground, tanah kasultanan yang tidak bisa diperjualbelikan. Status lahan itulah yang membuat sejarah masjid kampus Universitas Gadjah Mada berbeda dari masjid kampus lain di Indonesia.

Informasi mengenai sejarah Masjid UGM dan status lahannya dibahas dalam laporan Kompas.com edisi 12 November 2026. Laporan itu menyoroti satu hal yang jarang dibahas: masjid kampus terbesar di Yogyakarta ini berdiri bukan di atas tanah milik universitas, melainkan di atas tanah kasultanan.

Apa Itu Sultan Ground dan Mengapa Penting bagi Masjid UGM

Sultan Ground adalah istilah untuk tanah yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanah ini bukan milik pribadi siapa pun, termasuk Sultan yang sedang bertakhta. Statusnya melekat pada institusi kasultanan, bukan pada orang.

Karena itu, tanah Sultan Ground tidak dapat diperjualbelikan, disertifikatkan sebagai hak milik pribadi, atau dijaminkan. Pihak yang menggunakannya hanya memegang hak pakai atau hak pengelolaan sesuai izin dari Keraton Yogyakarta.

Status khusus ini berakar pada sejarah Yogyakarta sebagai daerah swapraja. Ketika Republik Indonesia merdeka, posisi Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman diakui melalui berbagai peraturan, termasuk UU Keistimewaan Yogyakarta. Tanah kasultanan tetap diakui sebagai bagian dari kekayaan keraton.

Bagi sebuah institusi pendidikan seperti UGM, berdiri di atas Sultan Ground berarti ada hubungan hukum dan budaya yang tidak sederhana dengan Keraton. Tidak sekadar urusan administrasi pertanahan, tetapi juga soal penghormatan terhadap tradisi dan tata kelola warisan kasultanan.

Kronologi dan Konteks Berdirinya Masjid Kampus

Masjid UGM dibangun sebagai masjid kampus untuk melayani civitas academica Universitas Gadjah Mada. Kampus UGM sendiri berada di kawasan Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebagian lahannya berstatus Sultan Ground.

Keberadaan masjid kampus menjadi kebutuhan sejak UGM tumbuh menjadi salah satu universitas terbesar di Indonesia. Jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang besar membuat kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan membutuhkan ruang tersendiri.

Pembangunan masjid di tanah kasultanan menuntut prosedur tersendiri. Penggunaan tanah Sultan Ground untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan dan peribadatan, biasanya melalui mekanisme izin dari pihak keraton. Skema yang lazim dipakai adalah hak pakai atau kerja sama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu.

Laporan Kompas.com menyebut Masjid UGM sebagai salah satu bangunan yang berdiri di atas lahan Sultan Ground. Status ini menjadikan masjid tersebut bagian dari lanskap tata ruang Yogyakarta yang diatur oleh aturan keistimewaan, bukan hanya aturan pertanahan nasional.

Pihak yang Terlibat dalam Tata Kelola Tanah Kasultanan

Ada beberapa pihak yang bersinggungan dengan status tanah Masjid UGM. Pertama, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemegang kekuasaan atas Sultan Ground. Urusan tanah kasultanan umumnya dikelola melalui lembaga yang ditunjuk keraton.

Kedua, Universitas Gadjah Mada sebagai pengguna lahan. UGM berkepentingan memastikan bangunan masjid dan fasilitas kampus lain dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa melanggar status tanah.

Ketiga, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten/kota. Mereka berperan dalam perizinan, tata ruang, dan koordinasi dengan keraton menyangkut pemanfaatan tanah kasultanan.

Keempat, masyarakat dan civitas academica sebagai pengguna masjid. Mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari keberadaan masjid kampus tersebut.

Dampak Status Sultan Ground bagi Masjid dan Kampus

Status Sultan Ground membawa sejumlah konsekuensi praktis. Berikut poin-poin utamanya:

• Lahan tidak dapat dialihkan menjadi hak milik pribadi atau badan hukum.
• Penggunaan lahan memerlukan izin atau persetujuan dari pihak kasultanan.
• Bangunan di atasnya tidak bisa dijadikan agunan atau jaminan utang.
• Pemanfaatan lahan harus sejalan dengan kepentingan publik dan tata ruang keistimewaan.
• Perubahan peruntukan lahan membutuhkan koordinasi dengan keraton dan pemerintah daerah.

Bagi UGM, status ini bukan hambatan selama hubungan dengan keraton terjaga. Justru sebaliknya, keberadaan masjid di tanah kasultanan memperkuat ikatan historis antara kampus dan Kasultanan Yogyakarta.

Dari sisi tata kota, tanah Sultan Ground menjadi instrumen yang menahan laju alih fungsi lahan di Yogyakarta. Kawasan pendidikan dan budaya bisa tetap terjaga karena lahannya tidak mudah berpindah tangan ke pihak swasta.

Namun ada tantangan. Ketika kebutuhan kampus tumbuh, ruang untuk berekspansi terbatas. Setiap pembangunan baru di atas Sultan Ground harus melalui pembahasan dengan pemangku kepentingan keraton, dan itu memakan waktu.

Langkah Selanjutnya dan Pelajaran dari Masjid UGM

Hingga laporan Kompas.com diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai rencana baru menyangkut Masjid UGM atau status lahannya. Yang tersedia adalah penegasan bahwa masjid tersebut berdiri di atas Sultan Ground.

Isu ini penting karena menyangkut masa depan aset pendidikan dan warisan budaya di Yogyakarta. Tata kelola tanah kasultanan akan terus menjadi perhatian seiring pertumbuhan kampus dan kebutuhan ruang publik.

Bagi publik, kasus Masjid UGM memberi gambaran bagaimana tanah kasultanan dipakai untuk kepentingan luas. Bukan untuk dijual, bukan untuk dikuasai segelintir orang, tetapi untuk kegiatan ibadah dan pendidikan yang manfaatnya dirasakan banyak pihak.

Pembahasan lebih lanjut soal status dan pemanfaatan lahan bisa merujuk pada aturan keistimewaan Yogyakarta yang mengatur tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Kerangka hukum itu yang menjadi rujukan ketika ada perbedaan penafsiran soal hak atas tanah.

Analisis Redaksi

Sejarah Masjid UGM di tanah Sultan Ground adalah contoh langka bagaimana tanah kasultanan difungsikan untuk pendidikan tinggi. Di banyak tempat, aset bersejarah semacam ini rentan tergerus kepentingan komersial. Di Yogyakarta, status Sultan Ground justru menjadi tameng.

Yang perlu diawasi adalah transparansi pengelolaannya. Masyarakat berhak tahu bagaimana izin penggunaan lahan diberikan, berapa lama, dan dengan syarat apa. Tanpa keterbukaan, status istimewa tanah kasultanan bisa disalahgunakan oleh pihak yang mengaku mewakili keraton.

Masjid UGM juga menunjukkan bahwa hubungan kampus dan keraton bukan sekadar simbol budaya. Ada konsekuensi hukum dan tata ruang yang nyata. Selama prinsip kepentingan publik dijaga, keberadaan masjid di tanah kasultanan layak dipertahankan sebagai bagian dari identitas Yogyakarta.

Sumber: ugm.ac.id