Akta Cerai Palsu OKU Timur: Modus Cerai Tanpa Sidang Rp2,5 Juta Terbongkar

Polres OKU Timur mengungkap penipuan berkedok jasa pengurusan akta cerai tanpa sidang. Pelaku berinisial Kevin memungut Rp2,5 juta per korban dan telah beraksi sekitar enam bulan.

Kasus ini mencuat setelah seorang ibu rumah tangga, Kriswati, melapor ke polisi karena dokumen yang ia terima dari pelaku dipertanyakan keabsahannya. Polisi menyebut korban yang melapor sudah lebih dari lima orang dan jumlahnya masih bisa bertambah.

Kronologi Penipuan Akta Cerai Tanpa Sidang

Kriswati awalnya meminta bantuan Kevin untuk mengurus dokumen perceraian dengan suaminya. Kevin lantas menawarkan proses pengurusan yang diklaim bisa selesai tanpa korban harus menghadiri persidangan di Pengadilan Agama.

Untuk jasa itu, Kevin meminta bayaran Rp2,5 juta. Korban yang percaya menyerahkan uang sesuai permintaan, lalu menerima dokumen yang disebut sebagai Akta Cerai dengan nomor 2719/AC/2026/PA.OKU dan nomor berkas W10-A19-F02N59.

Sekilas, dokumen tersebut tampak seperti akta cerai resmi. Di dalamnya tercantum identitas Kris Wanti Binti Sularjo dan Heriyanto Bin Sukizar, lengkap dengan barcode yang mengatasnamakan Pengadilan Agama OKU serta tanda tangan elektronik berinisial MK.

Keaslian dokumen mulai dipertanyakan setelah korban mengecek ke Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belitang II, OKU Timur. Dari pengecekan itu, Kriswati mengetahui ada dugaan ketidakabsahan pada akta cerai yang diterimanya.

Merasa dirugikan, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Timur. Kasat Reskrim Polres OKU Timur Iptu Deka Saputra membenarkan pengungkapan kasus dugaan penipuan berkedok jasa pengurusan akta cerai tersebut.

Pengakuan Tersangka dan Jumlah Korban

Deka menyatakan korban yang melapor masih berpotensi bertambah. "Benar, sejauh ini korban yang melapor sudah lebih dari lima orang," ungkap Deka, Rabu (11/11/2026), seperti dikutip dari detikSumbagsel.

Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menjalankan praktik pengurusan akta cerai tersebut selama kurang lebih enam bulan. Polisi kini mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun keterlibatan pihak lain.

"Dari pengakuan tersangka, dia sudah sekitar enam bulan menjalankan aksinya. Saat ini kita masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak lain," kata Deka.

Berdasarkan keterangan polisi, Kevin berprofesi sebagai wiraswasta. Ia berasal dari Jalan Tukad Pule, Gang Teratai Putih 22, Lingkungan Tengah, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Hingga kini belum ada keterangan resmi soal berapa total uang yang dikumpulkan pelaku dari para korban. Polisi juga belum merinci apakah dokumen palsu itu dibuat sendiri atau melibatkan pihak lain.

Jerat Pasal dan Ancaman Hukuman

Atas perbuatannya, Kevin dijerat Pasal 492 dan atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penipuan atau penggelapan maupun perbuatan curang.

"Ancaman hukumannya maksimal empat tahun," pungkas Deka.

Pasal 492 KUHP baru mengatur tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sementara Pasal 486 mengatur perbuatan curang. Penyidik masih mengumpulkan bukti, termasuk dokumen palsu yang diterima korban dan rekam jejak transaksi antarpihak.

Polisi juga belum memastikan apakah akta palsu itu pernah dipakai untuk mengubah status perkawinan di catatan sipil atau KUA. Pendalaman ke arah itu penting karena dokumen berstempel Pengadilan Agama bisa menimbulkan akibat hukum lanjutan bila lolos verifikasi.

Mengapa Akta Cerai Tanpa Sidang Selalu Mencurigakan

Perceraian bagi pasangan beragama Islam di Indonesia diputus melalui sidang di Pengadilan Agama. Prosesnya mencakup pendaftaran gugatan atau permohonan, pemanggilan para pihak, mediasi, pembacaan putusan, hingga penetapan ikrar talak. Akta Cerai baru diterbitkan setelah rangkaian itu selesai.

Artinya, tawaran mengurus akta cerai tanpa kehadiran di persidangan bertentangan dengan alur hukum yang berlaku. Dokumen yang terbit tanpa putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sekalipun tampilannya menyerupai aslinya.

Kasus serupa kerap muncul karena kebutuhan administratif warga beririsan dengan prosedur yang dianggap rumit. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan korban soal tahapan perceraian, lalu menjual jalan pintas yang sebenarnya tidak ada.

Untuk memverifikasi keaslian akta cerai, warga dapat mengecek langsung ke Pengadilan Agama yang menerbitkan atau ke KUA setempat. Barcode dan tanda tangan elektronik pada dokumen tidak cukup jadi patokan karena keduanya bisa ditiru.

• Akta Cerai hanya sah bila diterbitkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
• Nomor perkara dan nomor akta dapat dicek ke Pengadilan Agama terkait.
• KUA menjadi titik verifikasi status perkawinan dan perceraian warga.
• Laporan dugaan penipuan bisa disampaikan ke Polres setempat dengan bukti transaksi dan dokumen.

Dampak bagi Korban dan Warga OKU Timur

Bagi Kriswati, kerugian tidak berhenti pada uang Rp2,5 juta. Status perceraiannya tetap belum sah secara hukum karena tidak pernah ada putusan pengadilan. Ia harus menempuh proses perceraian resmi dari awal bila ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya.

Kasus ini juga membuka ruang bagi korban lain yang mungkin belum menyadari dokumennya palsu. Sebab, pelaku menjalankan aksinya selama sekitar enam bulan sebelum terungkap.

Deka memastikan penyidik masih membuka ruang bagi warga yang merasa menjadi korban untuk melapor. Pendalaman juga diarahkan pada kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik pembuatan dokumen.

Polda dan kepolisian daerah lain pernah menangani kasus serupa. Sebagai perbandingan, polisi di sejumlah wilayah juga mengungkap penipuan bermodus dokumen kependudukan dan administrasi negara, seperti yang dirangkum dalam pemberitaan Antara News soal maraknya penipuan berkedok jasa administrasi.

Langkah Selanjutnya: Pendalaman dan Potensi Korban Baru

Polisi akan terus memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti tambahan. Fokus penyidikan mencakup asal-usul dokumen, siapa yang mencetak, serta apakah ada pihak yang membantu pelaku meyakinkan korban.

Kevin kini berstatus tersangka. Proses hukum berlanjut dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan.

Warga yang pernah menggunakan jasa serupa diminta memeriksa ulang dokumennya ke Pengadilan Agama atau KUA terdekat. Langkah itu menjadi cara paling cepat memastikan status hukum akta cerai yang dipegang.

Analisis Redaksi

Kasus akta cerai palsu di OKU Timur bukan sekadar penipuan uang. Yang dijual pelaku adalah kepastian hukum yang tidak pernah ia miliki. Selama enam bulan, tawaran cerai tanpa sidang terdengar masuk akal bagi warga yang lelah dengan proses panjang dan biaya persidangan. Di titik itulah celahnya.

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama memang tidak ringan, tetapi justru tahapan itu yang melindungi kedua pihak, terutama soal hak asuh anak dan nafkah. Jalan pintas selalu berujung pada dokumen tanpa kekuatan hukum. Ironisnya, korban baru tahu setelah mengecek sendiri ke KUA, bukan dari sistem yang seharusnya mendeteksi dokumen palsu lebih awal.

Pengungkapan kasus ini layak diapresiasi, tetapi pengawasan dokumen administrasi perlu diperkuat. Selama verifikasi hanya bergantung pada inisiatif warga, pelaku dengan barcode dan tanda tangan elektronik tiruan akan terus menemukan korban baru. Sosialisasi alur perceraian resmi di tingkat desa dan KUA menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.