Beda Keterangan Kanit Reskrim dan Kades Lamongan Usai Digerebek Ngamar

Dugaan perselingkuhan antara Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Surabaya berinisial IGA dan Kepala Desa Kedungkumpul Lamongan berinisial AE terus bergulir. Setelah digerebek di sebuah kamar hotel di Kota Batu, penyidik mengungkap perbedaan keterangan keduanya hingga penyitaan sejumlah barang bukti.

Kasus ini mencuat setelah istri sah IGA melapor ke Polres Batu. Polisi kini mendalami dugaan tindak pidana, sementara IGA menjalani pemeriksaan internal Propam Polrestabes Surabaya dan Pemkab Lamongan mulai memantau perkembangan perkara yang menyeret kepala desanya.

Kronologi Penggerebekan dan Laporan Istri Sah

Peristiwa bermula ketika istri sah IGA melapor ke Polres Batu. Laporan itu menjadi pintu masuk penyidik Satuan PPA PPO Polres Batu menangani kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan anggotanya sendiri.

Penggerebekan dilakukan di sebuah kamar hotel di Kota Batu. Saat petugas datang, IGA dan AE diketahui berada di dalam kamar yang sama. Dari lokasi itu, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa mengungkapkan penyitaan telah dilakukan terhadap alat bukti dan barang bukti terkait pasal yang akan disangkakan. "Seperti selimut, pakaian, sprei, handuk dan mobil. Sudah kita buatkan surat penyitaan," kata Panji kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Mobil yang dimaksud adalah Toyota Kijang Innova hitam bernopol L 1050 CXC milik AE. Kendaraan itu disebut merupakan hadiah ulang tahun dari orang tua AE. Penyidik menelusuri perjalanan keduanya menuju Kota Batu sebelum penggerebekan.

"Mereka berangkat berdua dengan menggunakan mobil. Kemungkinan keduanya sudah bertemu di luar (kota) kemudian masuk ke Kota Batu sudah berdua," terang Panji.

Perbedaan Keterangan IGA dan AE di Hadapan Penyidik

Fakta baru yang paling menonjol adalah perbedaan keterangan antara AE dan IGA saat diperiksa penyidik. Menurut Panji, pihak perempuan mengakui adanya hubungan dengan anggota polisi tersebut, sedangkan IGA belum mengakui dugaan hubungan terlarang itu.

"Dari keterangan sementara, pihak wanita mengakui," ungkap Panji saat dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).

"Tetapi yang pihak laki-laki masih beralibi. Sehingga kita masih perlu alat bukti yang lain untuk memperkuat langkah-langkah kami selanjutnya," imbuhnya.

Polisi menegaskan masih membutuhkan alat bukti tambahan untuk memperjelas dugaan tindak pidana. Keduanya diketahui berada di dalam kamar hotel yang sama ketika petugas melakukan penggerebekan, sehingga penyidik mendalami unsur-unsur yang disangkakan.

Hingga Rabu (11/11/2026), penyidik telah memeriksa enam orang. "Total untuk pihak dimintai keterangan ada 6 orang. Antara lain, pelapor, dua orang terlapor, saksi ahli satu dan dua orang saksi hotel," ujar Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M. Huda Rohman.

Pemeriksaan saksi ahli kedokteran dilakukan pada Rabu (11/11/2026). "Tanggal 11 November 2026 melakukan pemeriksaan saksi ahli kedokteran," kata Huda. Penyidik juga mengirimkan surat panggilan kepada karyawan hotel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

AE dan IGA di Lingkungan Pekerjaannya

Kasus ini berdampak pada kedua terlapor di lingkungan pekerjaan masing-masing. IGA menjalani pemeriksaan Propam Polrestabes Surabaya terkait dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri, mengingat jabatannya sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menjelaskan penanganan perkara pidana dan pemeriksaan etik dilakukan melalui jalur berbeda. "Jadi kalau proses pidananya ini kan diproses di Polres Batu, sedangkan untuk di kita, kita proses yang bersangkutan itu terkait kode etiknya, sekarang masih dalam pemeriksaan," ujar Luthfie kepada detikJatim, Senin (9/11/2026).

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. "Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, AE telah menyiapkan pendampingan hukum. Ia sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya sedang menerima banyak tamu di rumah sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. "Ini banyak orang, nanti saya hubungi," kata AE saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

AE kemudian menyatakan akan memberikan keterangan pada Selasa (10/11/2026) sekaligus memastikan telah menunjuk pengacara untuk mendampinginya. Namun, identitas kuasa hukum tersebut belum diungkapkan. Hingga Rabu (11/11/2026), upaya konfirmasi kembali kepada AE melalui telepon dan WhatsApp belum mendapatkan jawaban, meskipun pesan yang dikirimkan telah terbaca.

Pemkab Lamongan dan Kecamatan Belum Terima Laporan Resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan turut memantau perkembangan dugaan kasus yang menyeret AE. Namun, hingga Rabu (11/11/2026), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum menerima laporan resmi maupun dokumen terkait perkara tersebut.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan informasi sebelum mengambil langkah konkret. "Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya," kata Joko.

Meski belum menentukan bentuk sanksi, Joko menegaskan Pemkab Lamongan akan menindaklanjuti persoalan tersebut apabila terdapat dasar hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. "Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.

Camat Sukorame Harwa Yutomo mengaku belum menerima laporan resmi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat, maupun perangkat desa terkait dugaan kasus tersebut. Karena itu, pihak kecamatan belum dapat memastikan tindak lanjut maupun aktivitas kedinasan kepala desa setelah kasusnya menjadi sorotan.

"Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami di Kecamatan," ujar Harwa. Ketika ditanya mengenai aktivitas AE sebagai kepala desa setelah dugaan penggerebekan mencuat, Harwa mengaku belum melakukan pengecekan. "Nah itu, masuk kerja atau bolos, belum juga ada laporan ke saya," tambahnya.

Langkah Selanjutnya: Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi

Polres Batu masih mendalami perkara ini dengan menambah alat bukti dan memeriksa saksi. Selain pelapor dan dua terlapor, penyidik telah memeriksa saksi ahli kedokteran serta dua saksi dari pihak hotel. Surat panggilan kepada karyawan hotel telah dikirim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbedaan pengakuan antara AE dan IGA menjadi titik krusial. Penyidik menyatakan pihak perempuan kooperatif dan mengakui adanya hubungan, sedangkan IGA masih beralibi. Karena itu, polisi menegaskan perlu alat bukti lain untuk memperkuat langkah hukum berikutnya.

Di sisi lain, pemeriksaan kode etik IGA oleh Propam Polrestabes Surabaya masih berjalan. Hasil pemeriksaan itu akan menentukan apakah ada pelanggaran disiplin atau kode etik yang bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal Polri.

Pemkab Lamongan juga menunggu dasar hukum yang jelas sebelum menjatuhkan sanksi kepada AE sebagai kepala desa. Dinas PMD dan Kecamatan Sukorame belum menerima laporan resmi, sehingga langkah konkret belum bisa diambil. Semua mata kini tertuju pada hasil penyidikan Polres Batu dan pemeriksaan Propam.

Analisis Redaksi

Kasus ini menarik bukan hanya karena melibatkan aparat penegak hukum dan kepala desa, tetapi karena memperlihatkan bagaimana dua jalur penanganan berjalan paralel: pidana di Polres Batu dan etik di Propram Polrestabes Surabaya. Perbedaan pengakuan antara AE dan IGA menjadi ujian bagi penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana tanpa mengandalkan pengakuan semata. Alat bukti fisik yang disita—selimut, pakaian, sprei, handuk, hingga mobil—akan menjadi penentu.

Yang perlu dicermati, pernyataan resmi masih seputar proses pemeriksaan, belum ada tersangka. Polisi menyebut masih membutuhkan alat bukti tambahan. Di sisi lain, Pemkab Lamongan dan Kecamatan Sukorame mengaku belum menerima laporan resmi, meski kasus ini sudah menjadi sorotan publik. Keterbukaan informasi mengenai status AE sebagai kepala desa, termasuk apakah ia tetap menjalankan tugas, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Publik tentu menunggu apakah proses hukum dan etik berjalan transparan. Sebab, kredibilitas institusi dipertaruhkan ketika anggotanya sendiri yang dilaporkan. Jika pemeriksaan Propam dan penyidikan pidana berjalan lambat tanpa penjelasan, sorotan akan semakin tajam. Sebaliknya, penanganan yang cepat dan berbasis bukti akan menjadi sinyal bahwa tidak ada impunitas, baik bagi aparat maupun pejabat desa.

Sumber: detik.com, hukumonline.com