Peran Listyo Sigit di Kasus Penyadapan Prabowo: Perintah, Target, Terima Hasil

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memegang peran krusial dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Listyo sebagai pemberi perintah, penentu target, sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). "Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," kata Suyudi.

Kronologi Penyadapan Ilegal yang Menyasar Prabowo

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan bukti adanya penyadapan terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, yakni tanpa surat permohonan dari penyidik. Perintah penyadapan diduga mengalir dari Listyo Sigit Prabowo melalui Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS) secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp.

Menurut Suyudi, perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan. Hasil penyadapan dilaporkan kembali kepada Listyo sebagai end user. "Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi.

Dalam materi penyidikan, peran Listyo dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Listyo Sigit Prabowo terkait tuduhan tersebut.

Peran Tiga Tersangka Lain dalam Kasus Penyadapan

Selain Listyo, penyidik menetapkan tiga tersangka lain: Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS). Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021–Oktober 2026 diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo. "Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.

Sementara itu, Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024–7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi. "Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," jelas Suyudi.

Adapun Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025–1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah kepada operator, melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, dan memerintahkan surveillance. "Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

Selain itu, Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan. "Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.

Latar Belakang dan Konteks Penyadapan di Polri

Penyadapan oleh aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum, atau atas penetapan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penyadapan sering dilakukan tanpa prosedur yang ketat, terutama di lingkungan internal Polri.

Kasus ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kinerja Polri. Sebelumnya, beredar kabar tentang penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik dan pejabat negara. Komisi III DPR RI pun memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan. Dalam rapat tersebut, Suyudi memaparkan hasil penyidikan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.

Listyo Sigit Prabowo sendiri menjabat sebagai Kapolri sejak Januari 2021 hingga digantikan oleh Suyudi Ario Seto. Selama menjabat, Listyo dikenal sebagai Kapolri yang vokal dalam pemberantasan korupsi dan terorisme. Namun, kasus ini menjadi pukulan telak bagi reputasinya.

Dampak dan Reaksi atas Penetapan Tersangka

Penetapan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini memicu reaksi dari berbagai pihak. Anggota Komisi III DPR RI, Sahroni, mendesak agar Listyo Sigit Prabowo segera menyusul Ahrie Sonta yang telah dipecat dari Polri. "Ahrie Sonta dipecat dari Polri, Sahroni desak Listyo Sigit menyusul," demikian dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

Selain itu, kasus ini juga berdampak pada citra Polri di mata publik. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. Penyidik diharapkan dapat mengusut tuntas siapa saja yang terlibat, termasuk kemungkinan aktor intelektual di balik penyadapan.

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai langkah hukum selanjutnya terhadap Listyo Sigit Prabowo. Namun, penyidik terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Pemecatan

Proses hukum terhadap keempat tersangka akan terus berjalan. Penyidik akan menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkannya ke penuntut umum. Selain itu, Polri juga akan melakukan sidang kode etik untuk memutuskan sanksi administratif bagi anggota yang terbukti melanggar.

Ahrie Sonta telah dipecat dari Polri, sementara tiga tersangka lainnya masih menjalani proses. Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu. "Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk jika ada pihak lain di luar empat tersangka," ujarnya.

Publik menantikan kelanjutan kasus ini, terutama apakah Listyo Sigit Prabowo akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dari Polri. DPR akan terus mengawal proses hukum ini melalui fungsi pengawasan.

Analisis Redaksi

Kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo menjadi ujian berat bagi institusi Polri. Jika tuduhan ini terbukti, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang sistematis, karena perintah penyadapan diduga mengalir dari orang nomor satu di Polri. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan ancaman terhadap demokrasi dan hak privasi warga negara.

Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan tentang motif di balik penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Apakah ini murni inisiatif pribadi Listyo, atau ada tekanan dari pihak lain? Penyidik harus berani membongkar kemungkinan keterlibatan aktor lain, termasuk dari lingkaran kekuasaan. Jangan sampai kasus ini berhenti pada empat tersangka dan mengabaikan dalang intelektual.

Yang paling krusial adalah konsistensi penegakan hukum. Polri tidak boleh tebang pilih. Jika Ahrie Sonta dipecat, maka Listyo Sigit Prabowo juga harus menjalani proses serupa jika terbukti bersalah. Masyarakat akan menilai apakah Polri mampu membersihkan diri dari praktik penyadapan ilegal, atau justru melindungi petingginya. Integritas institusi dipertaruhkan.

Sumber: detik.com, dpr.go.id