Perintah Penyadapan Prabowo Terungkap Lewat Grup WhatsApp, Kapolri Beberkan Kronologinya

Perintah membubarkan grup WhatsApp dan menghapus data hasil penyadapan justru menjadi petunjuk terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologinya di rapat Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman itu berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa kasus ini menyeret sejumlah perwira tinggi Polri yang kini berstatus tersangka.

Dugaan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik. Sejumlah nomor telepon disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.

Kronologi Dugaan Penyadapan Sepanjang 2025-2026

Menurut Kapolri, dugaan penyadapan ilegal itu bermula pada kurun 2025-2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan.

"Perkara ini berawal pada kurun tahun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Jenderal Suyudi.

Dugaan praktik tersebut berlanjut hingga Oktober 2026. Pada bulan itu, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan perintah penyadapan.

Bukan hanya membubarkan grup. AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX.

"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," jelasnya.

Perintah pembubaran grup dan penghapusan data itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan pelapor. Peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," paparnya.

Kapolri menambahkan, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Dugaan tindak pidana yang disangkakan mencakup penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga dijerat sebagai tersangka.

Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU). Penetapan tersangka menandai babak baru penanganan kasus yang menyita perhatian publik.

Selain Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha. Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut berlangsung sepanjang 2025-2026.

Daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka:

• Ahrie Sonta, Plt Kepala Bagian Monitoring yang diduga memerintahkan penyadapan secara lisan.
• Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri.
• Irjen Eko Hadi Santoso.
• Irjen Slamet Uliandi.

Penetapan status tersangka bagi Listyo Sigit menjadi sorotan tersendiri. Sebab, ia merupakan mantan orang nomor satu di institusi Polri. Kasus ini pun menyeret nama besar institusi ke pusaran polemik.

Peran Sistem LIMS dan FriendLinks-X dalam Kasus Ini

Dalam paparannya, Kapolri menyebut dua sistem yang diduga menjadi tempat penyimpanan data hasil penyadapan, yakni LIMS dan FriendLinks-X atau PLX. Penghapusan data pada kedua sistem itu menjadi salah satu fokus penyidikan.

Penghapusan data elektronik memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam penanganan perkara siber, data yang dihapus dapat menjadi alat bukti kunci untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan sejauh mana perintah penyadapan dijalankan.

Karena itu, langkah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data justru berbalik menjadi pintu masuk penyidik. Kecurigaan pelapor atas hilangnya jejak komunikasi itulah yang memicu laporan ke Bareskrim.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian mengambil alih penanganan. Identitas pelapor dirahasiakan, sementara penyidikan berjalan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Dampak pada Institusi Polri dan Publik

Kasus ini berdampak langsung pada citra Polri. Penetapan tersangka terhadap eks Kapolri dan sejumlah perwira tinggi menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran terjadi di lapisan atas institusi.

Publik pun menanti transparansi penanganan perkara. Rapat bersama Komisi III DPR menjadi salah satu kanal yang membuka sebagian informasi ke ruang publik, meski masih banyak detail yang belum diungkap.

Yang menjadi perhatian, korban dugaan penyadapan bukan hanya Presiden. Tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha turut disebut sebagai pihak yang disadap. Ini memperluas cakupan dampak kasus, dari soal keamanan negara hingga kebebasan pers dan dunia usaha.

Bagi jurnalis, dugaan penyadapan menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan sumber dan ruang kerja. Bagi pelaku usaha, penyadapan komunikasi berpotensi mengganggu kerahasiaan transaksi dan negosiasi.

Langkah Selanjutnya: Sidang Etik hingga Pengusutan Pidana

Setelah penetapan tersangka, perhatian beralih ke proses hukum berikutnya. Ahrie Sonta telah dipecat dari Polri, dan desakan agar Listyo Sigit menyusul disidang etik terus menguat.

Dua jalur berjalan beriringan: sidang etik untuk pelanggaran kode etik profesi dan proses pidana di Bareskrim. Keduanya akan menentukan seberapa jauh pertanggungjawaban ditarik, termasuk terhadap mantan pimpinan tertinggi Polri.

Kapolri belum merinci siapa saja pihak yang akan diperiksa berikutnya. Namun, penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Siber menandakan fokus pada pembuktian teknis, mulai dari jejak perintah, mekanisme penyadapan, hingga penghapusan data.

Komisi III DPR akan terus mengawal perkara ini. Rapat pada Kamis (12/11/2026) menjadi pijakan awal bagi DPR untuk meminta laporan berkala dari Polri.

Analisis Redaksi

Ada ironi yang sulit ditutupi dalam kasus ini. Perintah penyadapan yang diduga dijalankan lewat grup WhatsApp, lalu grup itu dibubarkan dan datanya dihapus, justru menjadi jejak yang membuka semuanya. Upaya menutup jejak malah menciptakan petunjuk baru.

Persoalannya bukan sekadar soal siapa yang memerintahkan. Yang lebih mendasar adalah prosedur. Kapolri menyebut penyadapan dilakukan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Bila benar, maka ada celah kontrol internal yang dibiarkan berlangsung selama 2025-2026, melibatkan nomor-nomor yang tak terkait penegakan hukum.

Penetapan tersangka terhadap eks Kapolri menunjukkan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan logika internal institusi semata. Diperlukan pengawasan eksternal yang sungguh-sungguh, termasuk dari DPR dan lembaga pengawas independen. Publik berhak tahu sejauh mana penyadapan berlangsung dan siapa saja yang menjadi sasaran.

Yang paling riskan adalah bila proses hukum berhenti pada perwira yang dianggap paling bertanggung jawab secara teknis. Sebab, penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha menyangkut tata kelola kekuasaan, bukan hanya kesalahan individu. Tanpa pembenahan mekanisme, kasus serupa bisa terulang dengan modus yang lebih rapi.

Sumber: detik.com, dpr.go.id