Komite Hukum FFI Tegaskan KLB Harus Lewat Mekanisme AD/ART

Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia menegaskan setiap aspirasi anggota, termasuk wacana Kongres Luar Biasa, harus ditempuh lewat mekanisme organisasi yang sah sesuai AD/ART FFI. Penegasan itu disampaikan menanggapi wacana KLB yang berkembang belakangan ini.

Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menegaskan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota. Aturan main itu disahkan dalam Kongres Biasa FFI pada 12 Mei 2026.

"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujar Deny Susanto, dikutip dari Okezone, Kamis (12/11/2026).

Kronologi Wacana KLB dan Sikap Komite Hukum FFI

Wacana Kongres Luar Biasa mencuat di tengah dinamika keorganisasian FFI. Komite Hukum lantas mengambil posisi sebagai penjaga aturan organisasi. Mereka tidak membicarakan substansi aspirasi, melainkan jalur yang harus ditempuh untuk menyalurkannya.

Menurut Komite Hukum, KLB adalah organ dan mekanisme internal FFI. Artinya, KLB bukan forum bebas yang bisa digelar siapa saja di luar kerangka AD/ART. Setiap langkah menuju KLB harus mengikuti prosedur yang tertulis.

Deny Susanto menjelaskan bahwa AD/ART FFI disahkan bersama oleh Anggota FFI dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Karena itu, aturan tersebut mengikat seluruh pihak di dalam organisasi, termasuk mereka yang kini mendorong wacana KLB.

"Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," kata Deny menegaskan posisi Komite Hukum.

Pernyataan ini muncul pada Kamis, 12 November 2026, atau sekitar enam bulan setelah Kongres Biasa yang mengesahkan AD/ART. Rentang waktu itu menegaskan bahwa aturan yang kini dirujuk bukan dokumen lama, melainkan hasil kesepakatan terbaru organisasi.

Syarat KLB Menurut Pasal 31 ART FFI

Komite Hukum merinci dasar aturan penyelenggaraan KLB. Sesuai ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, KLB dapat diselenggarakan melalui dua jalur yang sah.

1. Atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
2. Atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh Anggota FFI yang memiliki hak suara.

Dua jalur itu disebut sebagai satu-satunya pintu masuk yang diakui organisasi. Di luar itu, tidak ada mekanisme lain yang bisa dipakai untuk memaksa digelarnya KLB.

Jalur pertama menempatkan Ketua Umum FFI Michael Sianipar sebagai pemegang inisiatif, dengan syarat dukungan mayoritas Komite Eksekutif. Jalur kedua menempatkan anggota pemilik hak suara sebagai penentu, dengan ambang yang cukup tinggi, yakni dua pertiga.

Ambang dua pertiga bukan angka sembarangan. Ketentuan itu memastikan KLB hanya digelar bila benar-benar mendapat dukungan luas, bukan sekadar suara segelintir pihak yang tidak puas.

Komite Hukum tidak menyebut berapa jumlah Anggota FFI yang memiliki hak suara. Mereka juga tidak merinci apakah sudah ada permintaan tertulis yang masuk. Yang ditegaskan hanya jalur proseduralnya.

Posisi FFI sebagai Organisasi Independen

Komite Hukum mengingatkan bahwa FFI adalah organisasi yang independen. Seluruh urusan keorganisasian FFI diatur dalam AD/ART yang disahkan bersama oleh Anggota FFI. Penegasan ini penting karena menyangkut siapa yang berwenang mengambil keputusan.

Sebagai organisasi independen, FFI tidak berada di bawah kendali pihak luar. Keputusan soal kongres, kepemimpinan, dan arah organisasi sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme internal yang sudah disepakati.

Karena itu, wacana KLB tidak bisa dinilai hanya dari besarnya suara di ruang publik. Yang menentukan adalah apakah permintaan itu memenuhi syarat yang tertulis di AD/ART.

Deny Susanto menempatkan persoalan ini sebagai soal komitmen pada kesepakatan. Bagi Komite Hukum, siapa pun yang menandatangani AD/ART terikat untuk menempuh jalur yang sudah disepakati.

Posisi itu sejalan dengan praktik organisasi olahraga pada umumnya. Federasi biasanya memiliki komite hukum yang bertugas memastikan setiap langkah keorganisasian tidak melanggar statuta.

Dampak Wacana KLB bagi Stabilitas Kepengurusan FFI

Wacana KLB selalu membawa konsekuensi bagi stabilitas organisasi. Bila tidak dikelola lewat jalur yang sah, wacana semacam ini berpotensi memecah perhatian pengurus dari agenda pembinaan futsal nasional.

FFI saat ini dipimpin Michael Sianipar sebagai Ketua Umum. Dalam periode yang sama, organisasi juga menata struktur internalnya. Salah satu langkah yang sudah berjalan adalah penetapan pemberhentian Sekretaris Jenderal sebagai bagian dari penataan organisasi.

FFI juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk memajukan futsal, termasuk futsal putri. Kolaborasi dengan PT Persada Swara Productions disebut sebagai bagian dari komitmen memajukan cabang olahraga ini.

Agenda-agenda itu menuntut konsentrasi pengurus. Bila wacana KLB dibiarkan berkembang tanpa jalur yang jelas, energi organisasi bisa tersedot ke perdebatan internal.

Karena itu, penegasan Komite Hukum bisa dibaca sebagai upaya menjaga fokus organisasi. Dengan menempatkan persoalan pada rel prosedural, FFI berharap pembahasan tetap terukur dan tidak melebar ke luar kerangka AD/ART.

Langkah Selanjutnya bagi Anggota yang Ingin KLB

Bagi anggota yang tetap ingin KLB digelar, jalurnya sudah jelas. Mereka harus menempuh salah satu dari dua mekanisme yang diatur ART Pasal 31 ayat (2) huruf c.

• Mendorong permintaan melalui Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
• Mengumpulkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga Anggota FFI yang memiliki hak suara.

Kedua jalur itu menuntut dukungan yang terlembaga, bukan sekadar pernyataan di media. Jalur pertama butuh konsolidasi di level Komite Eksekutif. Jalur kedua butuh dukungan masif di level anggota pemilik suara.

Komite Hukum belum merinci langkah teknis setelah permintaan itu masuk. Mereka juga belum menyebut tenggat waktu yang berlaku bila syarat terpenuhi.

Yang jelas, Komite Hukum menempatkan AD/ART sebagai rujukan tunggal. Selama permintaan belum memenuhi syarat, wacana KLB belum bisa diproses sebagai agenda resmi organisasi.

Pernyataan Deny Susanto menutup ruang tafsir lain. "Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujarnya, seperti dilaporkan Okezone.

Analisis Redaksi: Ujian Kedewasaan Berorganisasi

Penegasan Komite Hukum FFI sebenarnya bukan soal menolak aspirasi. Yang ditegaskan adalah cara menyalurkannya. Dalam organisasi yang punya AD/ART, niat baik saja tidak cukup. Harus ada prosedur yang diikuti, karena di situlah keabsahan sebuah keputusan dipertaruhkan.

Menarik dicermati bahwa AD/ART yang dirujuk baru disahkan pada 12 Mei 2026. Artinya, aturan itu masih segar dan disepakati oleh anggota yang kini bersuara. Menuntut KLB di luar jalur yang baru saja disepakati sendiri akan sulit dipertahankan secara organisatoris, bahkan bila dukungan di ruang publik terlihat besar.

Ambang dua pertiga adalah pilihan desain yang sengaja dibuat berat. Tujuannya jelas: mencegah kongres luar biasa digelar atas dasar momentum sesaat. Bila pihak yang mendorong KLB yakin dukungannya kuat, jalur permintaan tertulis justru menjadi cara paling elegan untuk membuktikannya. Tanpa itu, wacana KLB hanya berhenti sebagai kegaduhan yang tidak menghasilkan keputusan apa pun.