Disertasi LaNyalla soal DPR Tanpa Partai Politik, Raih Doktor Summa Cumlaude

Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (11/11/2026). Disertasinya soal keanggotaan DPR RI dari unsur non-partai politik dipertahankan dan lolos dengan predikat summa cumlaude.

Ujian Doktor Terbuka digelar di ASSEC Tower Unair. Ketua DPD RI periode 2019-2024 itu dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, Summa Cumlaude, setelah mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.

Melalui karya akademiknya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat. Sidang itu dihadiri sejumlah penyanggah, akademisi, dan penyelenggara negara.

Kronologi Sidang Terbuka di ASSEC Tower Unair

Ujian berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, di ASSEC Tower Universitas Airlangga, Surabaya. LaNyalla datang sebagai promovendus dan memaparkan hasil penelitiannya di depan tim penguji.

Ia bukan nama baru di dunia legislasi. LaNyalla adalah Ketua DPD RI ke-5 yang menjabat pada 2019-2024. Pengalaman lima tahun memimpin kamar perwakilan daerah itu menjadi bahan empiris yang ia angkat ke dalam disertasi.

Dalam sidang, ia mempertahankan argumen bahwa konstruksi keanggotaan DPR RI saat ini terlalu dikuasai partai politik. Ia menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik.

Hasilnya, LaNyalla dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude. Predikat itu menjadikannya doktor baru dari Sekolah Pascasarjana Unair, dengan kajian yang menyentuh langsung ranah hukum tata negara.

Tim penyanggah dalam ujian tersebut antara lain Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, dan Dr Prawitra Thalib.

Sejumlah nama juga duduk di jajaran undangan akademik yang turut memberi pertanyaan. Di antaranya Dr Mulyadi dari FISIP UI, Prof Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Dr Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr Afriansyah Noor.

Tampak pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, forum pimpinan daerah, sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, serta pimpinan cabang olahraga.

Recall Bottleneck dan Monopoli Partai Politik

Inti disertasi LaNyalla adalah kritik terhadap dominasi partai politik di DPR RI. Ia menyebut kondisi itu menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.

Menurutnya, wakil rakyat di Senayan lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elit partai dibanding memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.

“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang.

Sebagai solusi, ia menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan atau independen untuk menjadi anggota DPR RI. Gagasan itu ia posisikan sebagai jalan keluar atas kebuntuan aspirasi yang selama ini terjadi.

LaNyalla menjabarkan sederet dampak positif jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI:

• Memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif.
• Mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan pro-elit yang merugikan publik.
• Meminimalisir konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.

Ia menegaskan bahwa kebuntuan aspirasi bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan soal siapa yang benar-benar diwakili oleh lembaga legislatif.

Afrika Selatan hingga Inggris Jadi Rujukan

Gagasan jalur independen bukan hal mustahil bagi LaNyalla. Ia menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.

“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.

Selain Afrika Selatan, ia menyebut model representasi jalur perseorangan telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara demokrasi matang. Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia masuk daftar itu, begitu pula sejumlah anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis.

Perbandingan itu ia pakai untuk menunjukkan bahwa membuka ruang calon independen di parlemen nasional bukan langkah yang menyimpang dari praktik demokrasi. Justru sebaliknya, banyak negara telah lebih dulu membukanya.

Rujukan ini memperkuat posisi disertasi LaNyalla di tengah diskursus hukum tata negara Indonesia. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi menawarkan model yang sudah teruji di negara lain sebagai bahan pembanding.

Ketimpangan DPR dan DPD dalam Soft Bicameralism

Selain membuka jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI atau Soft Bicameralism. DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan undang-undang (end-to-end process).

Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus. Posisi itu membuat kamar perwakilan daerah nyaris tidak punya gigi dalam menentukan arah legislasi nasional.

Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan objektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.

Karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ia tawarkan adalah menyetarakan kekuatan DPD RI. Ia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Dua pasal itu menjadi pintu masuk perubahan yang ia usulkan.

Dengan kata lain, disertasi itu tidak berhenti pada kritik terhadap partai politik. Ia merangkai dua agenda besar: membuka jalur perseorangan di DPR dan memperkuat DPD sebagai kamar legislasi yang setara.

Dampak bagi Peta Hukum Tata Negara Indonesia

Predikat Summa Cumlaude yang diraih LaNyalla menjadi penanda dedikasi akademiknya. Namun dampak yang lebih luas terletak pada cetak biru (blueprint) yang ia tawarkan bagi masa depan hukum tata negara Indonesia.

Karya itu diharapkan memantik diskursus nasional yang lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar ke tangan elite partai.

Secara politik, gagasan jalur independen di DPR menyentuh kepentingan langsung partai politik yang selama ini menguasai pintu masuk legislatif. Karena itu, reaksi atas disertasi ini berpotensi tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga politis.

Rekomendasi amandemen Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945 menuntut proses panjang. Perubahan konstitusi memerlukan pembahasan di MPR, melibatkan seluruh fraksi dan kamar perwakilan, serta ruang partisipasi publik yang terbuka.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPR RI maupun MPR RI mengenai substansi disertasi tersebut. Yang tercatat adalah jalannya sidang terbuka di Unair dan pengukuhan gelar doktor bagi LaNyalla.

“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Analisis Redaksi

Disertasi LaNyalla layak dibaca bukan karena predikat summa cumlaude-nya, melainkan karena ia menunjuk persoalan yang jarang dibahas terbuka: siapa sebenarnya yang diwakili anggota DPR RI. Selama pintu masuk legislatif dimonopoli partai politik, akuntabilitas wakil rakyat berhenti pada elit partai, bukan pada konstituen. Argumen Recall Bottleneck itu bukan retorika kosong. Ia menjelaskan mengapa banyak janji kampanye menguap begitu kader masuk Senayan.

Yang menarik, LaNyalla tidak berhenti pada kritik. Ia menyodorkan pembanding konkret: putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 dan amandemen UU Pemilu negara itu pada 2023, plus praktik di Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis. Dalam tradisi hukum tata negara, perbandingan semacam ini bukan kemewahan akademik, melainkan bahan uji apakah sebuah gagasan konstitusional punya preseden yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tetapi ada catatan kritis. Membuka jalur independen di DPR dan memperkuat DPD sebagai co-legislator sama-sama menuntut amandemen UUD 1945, dan amandemen adalah medan politik paling sensitif. Partai politik yang akan kehilangan sebagian kuasa monopoli tidak punya insentif alami untuk mendukungnya. Karena itu, nilai sesungguhnya dari disertasi ini terletak pada kemampuannya menembus ruang publik lebih dulu, sebelum masuk ke ruang sidang MPR. Selama gagasan jalur independen dan penguatan DPD hanya hidup di kampus, ia akan tetap menjadi dokumen akademik yang rapi. Ia baru punya daya ubah ketika menjadi tuntutan publik yang tidak bisa diabaikan.

Sumber: balipuspanews.com, unair.ac.id