Fraksi PDIP Bulat Pakai Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran di DPR

Fraksi PDIP di DPR memutuskan secara bulat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno tertutup fraksinya di kompleks parlemen, Rabu (11/11).

Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, menyatakan bahwa pihaknya memilih jalur konstitusi untuk merespons polemik tersebut. "Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut usai rapat.

Menurut Utut, keputusan itu telah bulat sehingga seluruh anggota fraksi PDIP yang berjumlah 110 orang dapat ikut membubuhkan tanda tangan dalam sikap tersebut. "Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," ujarnya.

Kronologi Rapat Pleno Fraksi PDIP

Rapat pleno tertutup Fraksi PDIP digelar di kompleks parlemen pada Rabu (11/11) siang. Rapat itu menghasilkan keputusan bulat untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai respons atas polemik ijazah Gibran.

Utut menyampaikan hasil rapat kepada wartawan usai pertemuan. Ia menegaskan bahwa keputusan diambil melalui mekanisme internal fraksi yang demokratis. "Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi," ucapnya.

Meski demikian, Utut belum mau menjelaskan pertimbangan politik di balik keputusan tersebut. Ia menyerahkan penjelasan rinci kepada anggota fraksi yang duduk di Komisi III DPR, yang membidangi hukum. "Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," kata Utut.

Pernyataan Utut menandai langkah resmi Fraksi PDIP setelah wacana penggunaan HMP mulai menguat di DPR. Sebelumnya, puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Utut Adianto menjadi juru bicara utama keputusan fraksi. Sebagai Ketua Fraksi PDIP, ia menegaskan bahwa seluruh anggota fraksi sepakat menggunakan HMP. "Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat," ujarnya.

Selain Utut, anggota Fraksi PDIP di Komisi III DPR akan menjadi pihak yang menjelaskan pertimbangan hukum penggunaan HMP. Utut merujuk pada Pasal 7a dan 7b UUD 1945 sebagai dasar konstitusional langkah tersebut.

Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataannya menyatakan akan bertahan dan siap menunjukkan ijazahnya di PTUN melalui peninjauan kembali (PK) yang akan ia ajukan. DPR memastikan HMP akan tetap berjalan meski ada pernyataan tersebut.

Sejumlah tokoh juga menyoroti polemik ini. Mahfud MD menilai Gibran lebih baik mundur ketimbang dimakzulkan. Denny Indrayana membuka opsi meladeni Gibran di PTUN. Sidang lanjutan gugatan Mercy terhadap Surat Keterangan (Suket) ijazah Gibran di PTUN Jakarta juga dijadwalkan berlangsung.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran

Polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) ijazah Gibran. Putusan itu memicu reaksi di DPR, termasuk wacana penggunaan hak menyatakan pendapat.

Hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 7a dan 7b UUD 1945. Hak ini dapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Dalam konteks ini, Fraksi PDIP merujuk pada pasal tersebut sebagai dasar konstitusional untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Namun, Utut tidak merinci lebih jauh bagaimana mekanisme HMP akan dijalankan.

Wacana HMP mulai menguat setelah puluhan anggota DPR dari lintas fraksi menandatangani dukungan. Fraksi PDIP dengan 110 anggota menjadi kekuatan signifikan dalam mendorong langkah ini.

Dampak dan Reaksi

Keputusan Fraksi PDIP menambah tekanan politik terhadap Gibran. Sebelumnya, Gibran menyatakan akan bertahan dan siap menunjukkan ijazahnya di PTUN melalui PK. Namun, DPR memastikan HMP tetap berjalan.

Reaksi juga datang dari sejumlah tokoh. Mahfud MD menilai Gibran lebih baik mundur dari jabatan Wakil Presiden ketimbang menghadapi pemakzulan. Denny Indrayana membuka opsi meladeni Gibran di PTUN. Sementara itu, sidang gugatan Mercy terhadap Suket ijazah Gibran di PTUN Jakarta dijadwalkan berlangsung.

Penggunaan HMP berpotensi memengaruhi stabilitas politik. Pasalnya, hak ini bisa berujung pada rekomendasi pemakzulan jika DPR menilai terjadi pelanggaran. Namun, prosesnya panjang dan melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Fraksi PDIP belum menjelaskan secara rinci pertimbangan politik di balik keputusan. Utut menyerahkan penjelasan kepada Komisi III. "Nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," ujarnya.

Langkah Selanjutnya

Setelah keputusan bulat, Fraksi PDIP akan memulai proses pengumpulan tanda tangan dari 110 anggotanya. Utut menyatakan seluruh anggota siap menandatangani sikap tersebut.

Komisi III DPR akan menjelaskan pertimbangan hukum penggunaan HMP, termasuk merujuk pada Pasal 7a dan 7b UUD 1945. Namun, belum ada jadwal pasti kapan penjelasan itu disampaikan.

DPR juga memastikan HMP tetap berjalan meski Gibran akan mengajukan PK ke PTUN. Sementara itu, sidang gugatan Mercy terhadap Suket ijazah Gibran di PTUN Jakarta akan berlanjut.

Publik menantikan langkah konkret DPR dan respons Gibran. Polemik ijazah ini menjadi ujian bagi institusi negara dalam menegakkan konstitusi.

Analisis Redaksi

Keputusan Fraksi PDIP menggunakan hak menyatakan pendapat adalah langkah politik yang berani, tetapi juga berisiko. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan bahwa DPR serius menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Di sisi lain, penggunaan HMP bisa memicu ketegangan politik yang lebih luas, terutama karena Gibran adalah Wakil Presiden.

Yang perlu dicermati adalah dasar hukum yang digunakan. Utut merujuk pada Pasal 7a dan 7b UUD 1945, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pasal itu relevan dengan polemik ijazah. Komisi III diminta menjelaskan, tetapi hingga berita ini diturunkan, penjelasan itu belum muncul. Publik berhak mendapatkan transparansi atas pertimbangan hukum tersebut.

Selain itu, sikap Gibran yang memilih bertahan dan mengajukan PK ke PTUN menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur begitu saja. Ini bisa menjadi pertarungan panjang antara DPR dan Gibran. Namun, yang terpenting adalah prosesnya berjalan sesuai konstitusi dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat. DPR harus memastikan bahwa HMP tidak menjadi alat politik semata, melainkan benar-benar untuk menegakkan hukum dan konstitusi.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id