Kampung Bahari Ditata: Narkoba Disikat, Rumah Tak Layak Huni Dibedah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Kampung Bahari, Jakarta Utara, akan ditata lewat bedah rumah tidak layak huni, sertifikasi lahan gratis, dan pemberantasan narkoba bersama Polri.

Rencana itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara dalam acara Bedah Rumah di Menteng Atas, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, penataan Kampung Bahari akan menjadi proyek lanjutan setelah Kampung Ambon dan Kampung Boncos dibenahi lebih dulu.

"Saya bersama Pak Kapolri dan Pak Kapolda sudah dua yang kita benahi yaitu Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Dan dalam waktu dekat kita akan membereskan Kampung Bahari di Jakarta Utara," ujarnya seperti dikutip dari detikProperti.

Pembagian Peran: Polri Sikat Narkoba, PKP Bedah Rumah

Ara menjelaskan penataan kawasan tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi yang terlibat punya fungsi dan peran masing-masing, mulai dari penegakan hukum hingga perbaikan fisik rumah warga.

Kepolisian, kata Ara, bertugas menumpas peredaran narkoba yang selama ini menjadi persoalan di Kampung Bahari. Setelah itu, Kementerian PKP masuk membedah rumah tak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kementerian ATR/BPN mengambil bagian dengan membantu sertifikasi lahan secara gratis. Sementara sisi ekonomi warga dibangun lewat kredit usaha rakyat (KUR) Perumahan dan pendampingan PNM.

"Yang daerah-daerah narkoba supaya narkobanya disikat oleh Pak Kapolri dan Pak Kapolda, rumahnya kita perbaiki, sertifikatnya kita kasih gratis, ekonominya kita bangun dengan PNM dan KUR perumahan," tutur Ara.

Skema ini menempatkan penataan permukiman sebagai paket gabungan: hukum, hunian, legalitas tanah, dan modal usaha. Pendekatan tersebut berbeda dari program bedah rumah yang biasanya berdiri sendiri.

Jadwal Menunggu Kapolri, Jumlah Rumah Belum Dipastikan

Soal waktu pelaksanaan, Ara belum bisa mematok tanggal. Ia menyatakan akan menyesuaikan dengan jadwal Kapolri dan Kapolda karena operasi pemberantasan narkoba menjadi pintu masuk penataan kawasan.

"Saya tentu berkoordinasi dengan Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Nanti menunggu jadwal dari beliau karena kan kita mesti tahu timing yang tepat tapi kami siap mendukung," ungkapnya seusai acara.

Ia juga belum mengetahui pasti berapa jumlah rumah yang akan dibedah di Kampung Bahari. Yang jelas, menurut Ara, program bedah rumah di DKI Jakarta akan dijalankan secara masif.

Ketidakpastian angka itu wajar dalam tahap awal. Pendataan rumah tak layak huni biasanya baru dilakukan setelah koordinasi lintas instansi rampung dan kondisi lapangan terbaca.

Relokasi 44 KK di Jalur KA Sudah Berjalan

Penataan Kampung Bahari sebenarnya sudah bergerak dari sisi lain. KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Jakarta Utara menata kawasan jalur kereta api di Kampung Bahari, Tanjung Priok.

Sebanyak 44 kepala keluarga atau 140 jiwa warga direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) Senen. Relokasi dilakukan bertahap: 15 KK atau 49 jiwa pada Senin (9/11) dan 29 KK atau 91 jiwa pada Selasa (10/11).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebut pengamanan kawasan jalur KA adalah bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan kereta sekaligus melindungi warga di sekitar rel.

"Keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama KAI. Namun, dalam pelaksanaan penataan kawasan Kampung Bahari, kami juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, KAI mengedepankan komunikasi yang persuasif serta menyediakan alternatif hunian sementara bagi warga terdampak," ujar Franoto, Selasa (10/11/2026).

Total penghuni Huntara Senen kini mencapai 119 KK atau 371 jiwa, termasuk warga dari kawasan lain yang sebelumnya sudah menempati hunian tersebut.

Sinergi Lintas Instansi dan Pendekatan Humanis

Penataan Kampung Bahari melibatkan KAI Daop 1 Jakarta, Polres Metro Jakarta Utara, Kodim 0502/Jakarta Utara, Pemkot Jakarta Utara, serta jajaran Kecamatan dan Kelurahan Tanjung Priok.

Kolaborasi itu disebut untuk memastikan pengamanan jalur kereta berjalan aman, tertib, dan kondusif, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Warga terdampak diberi alternatif hunian, bukan sekadar dipindahkan.

Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian PKP menyiapkan instrumen perbaikan rumah. Program BSPS selama ini menjadi salah satu jalur bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumahnya sendiri.

Beberapa program serupa tercatat dalam publikasi resmi pemerintah, misalnya penjelasan mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya yang menekankan partisipasi masyarakat dalam perbaikan hunian.

Adapun sertifikasi lahan gratis menjadi pelengkap. Tanpa legalitas, rumah yang sudah dibedah tetap rawan sengketa dan sulit dijadikan agunan usaha.

Dampak yang Diharapkan dan Yang Masih Harus Ditunggu

Ada tiga hal yang paling terasa bila rencana ini berjalan sesuai skenario. Pertama, kualitas hunian warga membaik lewat perbaikan rumah tak layak huni. Kedua, status tanah jelas karena sertifikat diberikan gratis.

Ketiga, sisi ekonomi warga mendapat tambahan daya lewat akses KUR Perumahan dan pendampingan PNM. Kombinasi ini menyasar akar persoalan permukiman kumuh, bukan hanya tampilan fisik kawasan.

• Bedah rumah tidak layak huni melalui Program BSPS oleh Kementerian PKP.
• Pemberantasan narkoba oleh Polri di kawasan Kampung Bahari.
• Sertifikasi lahan gratis melalui Kementerian ATR/BPN.
• Penguatan ekonomi warga lewat PNM dan KUR Perumahan.
• Relokasi bertahap 44 KK ke Huntara Senen oleh KAI Daop 1 Jakarta bersama TNI, Polri, dan Pemkot Jakut.

Yang belum ada sampai sekarang adalah angka pasti rumah yang akan dibedah dan tanggal mulai penataan. Dua hal itu baru akan muncul setelah koordinasi dengan kepolisian selesai.

Analisis Redaksi

Rencana penataan Kampung Bahari menarik bukan karena janji bedah rumahnya, melainkan karena urutan kerjanya dibalik. Narkoba dibereskan lebih dulu, baru rumah diperbaiki, sertifikat dibagikan, dan modal usaha disalurkan. Urutan itu mengakui satu hal yang jarang diucapkan pejabat: memperbaiki rumah di kawasan yang masih dikuasai jaringan narkoba hampir selalu sia-sia.

Masalahnya, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada dua hal yang belum terlihat. Pertama, jadwal pasti dari kepolisian, yang sampai sekarang masih ditunggu. Kedua, angka rumah yang akan dibedah, yang belum diketahui. Tanpa dua data itu, program ini masih berupa komitmen, bukan rencana kerja yang bisa diukur.

Ada pula risiko yang perlu diantisipasi. Relokasi 44 KK ke Huntara Senen menunjukkan penataan Kampung Bahari sudah menyentuh warga di jalur kereta. Bila perbaikan rumah dan sertifikasi gratis tidak segera menyusul, warga yang sudah dipindahkan bisa kehilangan kepercayaan. Sertifikat gratis dan KUR Perumahan harus datang sebagai kelanjutan, bukan janji yang menggantung.

Yang patut diapresiasi, pendekatan lintas instansi kali ini tidak berhenti pada penggusuran. KAI menyediakan hunian sementara, Polri menangani sumber masalah, dan Kementerian PKP menyiapkan perbaikan hunian. Kombinasi itu layak diuji. Namun ujian sesungguhnya bukan pada acara peluncuran, melainkan pada berapa rumah yang benar-benar berdiri layak huni setahun dari sekarang.