WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja Resto Sidoarjo Terancam Deportasi

Warga negara asing asal Suriah berinisial FD (57) terancam dideportasi setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 19 pekerja di sebuah restoran di Sidoarjo. Namun, deportasi baru bisa dilakukan setelah proses hukum di Indonesia selesai.

Kronologi Kasus TPPO di Sidoarjo

Kasus ini mencuat setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan terhadap praktik kerja di sebuah restoran di Sidoarjo. Menurut Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum, FD diduga terlibat dalam TPPO terhadap 19 pekerja. Peristiwa itu berlangsung pada Mei hingga Oktober 2026.

Para pekerja diduga mengalami eksploitasi ekonomi dengan menerima upah rendah, sekitar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Mereka juga terikat perjanjian kerja yang memberatkan. Apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan, para pekerja diancam dikenai denda sebesar Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.

Dari total 19 korban, satu di antaranya merupakan anak di bawah umur. Penyidik juga menemukan dugaan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki. "Terkait dengan WNA ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah ditahan di Rutan Polda Jawa Timur," kata Ganis di Mapolda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Baca juga: WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja Resto di Sidoarjo Terancam Deportasi.

Pernyataan Imigrasi Surabaya

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto menegaskan bahwa FD harus menjalani proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. "Karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang sedang disidik oleh Polda Jatim, maka proses hukum di Indonesia harus diselesaikan terlebih dahulu hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Agus, Kamis (12/11/2026).

Setelah menjalani hukuman, Imigrasi akan mendeportasi FD sekaligus memasukkannya ke dalam daftar penangkalan. "Jadi, di Indonesia dulu proses hukum, setelah itu baru kita lakukan deportasi dan penangkalan untuk beberapa waktu jangan masuk lagi ke Indonesia," tuturnya.

Agus menjelaskan, berdasarkan data FD masuk ke Indonesia pada 12 Maret 2026 menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor yang berlaku selama dua tahun. "WNA berinisial FD ini masuk ke Indonesia pada tanggal 12 Maret 2026 menggunakan ITAS Investor yang berlaku selama dua tahun," jelasnya.

Latar Belakang dan Konteks TPPO

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukuman bagi pelaku TPPO paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, penyidik juga menerapkan pasal terkait eksploitasi anak dan kekerasan seksual.

Modus operandi yang digunakan FD terbilang rapi. Para pekerja dijerat dengan perjanjian kerja yang memberatkan, sehingga sulit keluar dari pekerjaan. Upah yang diberikan jauh di bawah standar upah minimum Sidoarjo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo 2026 berada di kisaran Rp 4,6 juta per bulan. Artinya, upah yang diterima korban hanya sekitar 30 persen dari UMK.

Kasus TPPO dengan korban pekerja migran dan pekerja lokal masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan peningkatan kasus TPPO dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penindakan terhadap pelaku asing masih tergolong jarang.

Dampak dan Reaksi

Kasus ini menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, mendesak agar pelaku dihukum berat. "Jangan hanya dideportasi, tapi juga diproses hukum secara tuntas," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).

Pemerhati buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Dedi Hartono, menilai pengawasan terhadap tenaga kerja asing perlu diperketat. "ITAS Investor seharusnya tidak menjadi celah untuk mengeksploitasi pekerja lokal," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak restoran belum memberikan komentar. Sementara itu, kuasa hukum FD, Ahmad Fauzi, belum merespons permintaan konfirmasi.

Langkah Selanjutnya

Polda Jatim masih terus mengembangkan kasus ini. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. "Kami masih mendalami peran pihak lain yang mungkin terlibat," kata Ganis.

Barang bukti yang disita antara lain dokumen perjanjian kerja, buku catatan upah, dan ponsel milik tersangka. Para korban saat ini telah diungsikan ke tempat aman dan mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Proses hukum terhadap FD akan berlanjut ke tahap penyidikan dan penuntutan. Jika terbukti bersalah, selain hukuman penjara, FD akan dideportasi dan masuk dalam daftar penangkalan Imigrasi.

Analisis Redaksi

Kasus FD menjadi cermin lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing pemegang ITAS Investor. Izin tinggal yang seharusnya digunakan untuk kegiatan investasi justru disalahgunakan untuk mengeksploitasi pekerja lokal. Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja perlu memperketat verifikasi dan monitoring terhadap pemegang izin tersebut.

Selain itu, penegakan hukum TPPO harus menyentuh akar masalah. Upah rendah dan perjanjian kerja yang memberatkan menunjukkan bahwa praktik eksploitasi masih dianggap lumrah. Pengawasan ketenagakerjaan di sektor restoran dan usaha kecil menengah harus diperkuat, termasuk penegakan upah minimum dan larangan mempekerjakan anak.

Deportasi memang penting sebagai efek jera, tetapi bukan solusi tunggal. Tanpa perbaikan sistem pengawasan, kasus serupa berpotensi terulang. Negara harus hadir memastikan hak-hak pekerja dilindungi, sekaligus memberi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak toleran terhadap praktik perdagangan orang.

Sumber: bps.go.id