Galian Jalan Maja–Garawastu Tanpa Pengaman: Pengendara Motor Dibayangi Kecelakaan

Nov 12, 2026 - 15:00
 0  0
Galian Jalan Maja–Garawastu Tanpa Pengaman: Pengendara Motor Dibayangi Kecelakaan

Galian proyek jalan Maja–Garawastu di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dibiarkan tanpa rambu dan garis pengaman. Warga menyebut sejumlah pengendara motor sudah terjatuh, sementara proyek senilai Rp1,47 miliar itu terus berjalan tanpa pengawas di lokasi.

Ad
Ad

Galian 40 Sentimeter di Badan Jalan Tanpa Safety Line

Pantauan awak media pada Kamis (12/11/2026) menemukan galian di badan jalan dengan lebar sekitar 40 sentimeter dan kedalaman kurang lebih 20 sentimeter. Di sejumlah titik yang diperiksa, tidak terlihat garis pembatas atau safety line, rambu peringatan, maupun tanda pengaman lain yang memadai.

Kondisi itu membahayakan pengendara yang tidak mengetahui adanya galian, terutama saat melintas malam hari dengan jarak pandang terbatas. Terlebih, ruas Maja–Garawastu bukan jalur sepi. Jalan itu menjadi akses utama warga menuju Pasar Maja yang aktivitas dagangnya berlangsung hingga malam.

Pada pagi hingga sore, lalu lintas didominasi warga yang berangkat kerja, pelajar, dan aktivitas harian lainnya. Keluhan warga muncul setelah sejumlah pengguna jalan disebut mengalami kecelakaan hingga terjatuh ketika melintasi area pekerjaan. Warga pun mempertanyakan standar pengamanan proyek yang dinilai belum memadai.

"Jalan yang seharusnya menjadi akses kelancaran aktivitas masyarakat justru dikeluhkan pengguna jalan," demikian laporan Min.co.id dalam laporannya.

Enam Pekerja di Lapangan, Tak Ada Pengawas Ditemui

Selain soal keselamatan, warga menyoroti lambatnya progres pekerjaan. Dalam pemantauan pada hari yang sama, hanya sekitar enam pekerja yang terlihat melakukan aktivitas pembangunan. Jumlah itu dinilai tidak optimal untuk mengejar target penyelesaian.

Yang lebih menjadi sorotan: ketika awak media hendak meminta penjelasan soal pengawasan dan pelaksanaan proyek, tidak ada pengawas maupun pelaksana yang bisa ditemui di lokasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka. Nilai anggarannya Rp1.470.328.000 dan disebut bersumber dari pendapatan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2026.

Artinya, proyek ini dibiayai uang publik. Bukan dana korporasi, bukan investasi swasta. Ketika keselamatan pengguna jalan diabaikan, persoalannya bukan lagi sekadar teknis konstruksi, melainkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ruas Maja–Garawastu dan Beban Lalu Lintas Harian

Ruas Maja–Garawastu memegang fungsi penting bagi perekonomian warga. Jalur ini menghubungkan kawasan permukiman dengan Pasar Maja, pusat aktivitas perdagangan yang beroperasi hingga malam. Setiap hari, jalur itu dilintasi pelajar, pekerja, dan pedagang.

Ketika badan jalan digali tanpa pengaman, risiko kecelakaan tidak hanya mengancam pengendara motor. Pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki yang berbelanja ke pasar, juga terpapar bahaya yang sama.

Pemerintah daerah semestinya memahami konteks ini. Pembangunan jalan adalah kebutuhan, tetapi keselamatan selama proses pembangunan adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda sampai proyek selesai.

Dinas PUTR Majalengka Belum Beri Keterangan

Awak media telah berupaya menghubungi Kepala Dinas PUTR Kabupaten Majalengka untuk meminta konfirmasi soal kondisi pengamanan lokasi, progres pekerjaan, serta keluhan warga. Namun, yang bersangkutan belum dapat memberikan keterangan karena sedang mengikuti rapat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan dari Dinas PUTR maupun pelaksana proyek mengenai tidak terlihatnya rambu pengaman di lokasi yang dipantau, jumlah tenaga kerja, dan langkah pencegahan kecelakaan selama pekerjaan berlangsung.

Ketiadaan keterangan resmi itu meninggalkan warga tanpa kepastian. Padahal, pertanyaan mereka sederhana: siapa yang menjamin keselamatan mereka saat melintas di jalan yang sedang digali?

Harapan Warga: Rambu, Pembatas, dan Evaluasi Tenaga Kerja

Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya mengejar target penyelesaian pembangunan, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat selama pekerjaan berlangsung. Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:

  • Pemasangan rambu peringatan di setiap titik galian, termasuk yang berada di tikungan dan jalur gelap.
  • Pembatas area galian berupa safety line atau penghalang fisik yang terlihat jelas pada malam hari.
  • Pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.
  • Penambahan tenaga kerja agar pekerjaan tidak berlarut-larut dan masa risiko bagi pengguna jalan lebih singkat.
  • Pengawasan rutin oleh Dinas PUTR atau konsultan pengawas selama masa konstruksi.

Harapan itu bukan tuntutan berlebihan. Rambu dan pembatas adalah standar dasar proyek jalan, bukan kemewahan tambahan. Ketiadaannya di lapangan menunjukkan ada yang terlewat dalam rantai pengawasan.

Bagi warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut, pembangunan jalan memang menjadi harapan untuk akses transportasi yang lebih baik. Namun, harapan itu tidak boleh dibayar dengan risiko keselamatan. Pembangunan infrastruktur semestinya memberi manfaat, bukan menghadirkan kekhawatiran saat melintas.

Analisis Redaksi: Keselamatan Warga Bukan Biaya Tambahan

Ada pola lama yang kembali terulang dalam proyek jalan di daerah: pekerjaan dikebut, rambu diabaikan, dan pengawasan hanya hadir di atas kertas. Kasus Maja–Garawastu memperlihatkan pola itu dengan jelas. Galian selebar 40 sentimeter dan sedalam 20 sentimeter mungkin tampak kecil bagi pelaksana proyek, tetapi bagi pengendara motor yang melintas malam hari, ukuran itu cukup untuk membuat roda terperosok dan tubuh terlempar.

Yang paling mengganggu bukan hanya ketiadaan rambu, melainkan ketiadaan orang. Tidak ada pengawas yang bisa ditemui, tidak ada pelaksana yang menjelaskan, dan Kepala Dinas PUTR belum memberi keterangan karena sedang rapat. Dalam situasi seperti ini, warga menanggung risiko sendirian. Padahal proyek ini dibiayai Pajak Rokok, yang secara langsung berarti uang rakyat.

Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu memandang insiden ini sebagai peringatan, bukan gangguan kecil. Memasang rambu dan safety line tidak membutuhkan anggaran besar. Yang dibutuhkan hanya kepatuhan pada prosedur dan kesadaran bahwa keselamatan warga adalah bagian dari pekerjaan, bukan tambahan opsional. Jika kecelakaan berikutnya terjadi, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada tanda-tanda bahaya. Tandanya sudah ada, hanya saja tidak dipasang.

Sumber: schema.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad