Wapres Gibran Mundur, Paripurna DPR soal Pemakzulan Dibatalkan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026). DPR langsung membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya.

Kronologi Pembatalan Paripurna dan Penyerahan Surat Mundur

Rapat paripurna DPR dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Namun, sekitar pukul 11.00 WIB atau tiga jam sebelum acara, rapat tersebut dibatalkan. Keterangan tertulis DPR menyebut keputusan diambil melalui Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada tanggal yang sama.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN," demikian bunyi keterangan tertulis yang dikutip dari CNN Indonesia.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Gibran mendatangi Kompleks DPR/MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wapres. Ia tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB, lalu langsung menuju ruang kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Muzani mengungkapkan bahwa Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. "Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya," kata Muzani dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pembatalan paripurna menjadi konsekuensi langsung dari langkah Gibran. Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi meneken dokumen HMP terhadap Gibran. Dukungan itu tersebar di PDIP (14 orang), Golkar (11), Gerindra (11), PKB (18), NasDem (19), PKS (28), PAN (1), dan Demokrat (18).

Pihak yang Terlibat dan Alasan HMP

Delapan fraksi yang meneken HMP umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Penilaian itu merujuk pada dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.

Dalam paparan masing-masing fraksi, persoalan ijazah menjadi dasar utama. Mereka menilai ada keraguan atas keabsahan dokumen yang menjadi syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai detail putusan MK dan MA yang dimaksud dalam dokumen HMP tersebut.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjadi pihak yang menerima langsung surat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, surat itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di MPR. "Kami akan memproses sesuai ketentuan," ujar Muzani tanpa merinci jadwal prosesnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan maupun dari Gibran sendiri terkait alasan pengunduran dirinya. Juru bicara kepresidenan belum merespons permintaan konfirmasi.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran

Polemik ijazah Gibran mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan keaslian dokumen pendidikannya. Persoalan ini sempat menjadi isu panas di ruang publik dan memicu tekanan politik terhadap pemerintah.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung disebut telah mengeluarkan putusan yang mempersoalkan dokumen tersebut. Namun, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai amar putusan maupun implikasi hukumnya terhadap status Gibran sebagai wapres.

Di sisi lain, DPR bergerak cepat. Sehari sebelum paripurna, 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani dokumen HMP. Jumlah itu cukup signifikan untuk mengusulkan hak angket atau menyatakan pendapat. Namun, pembatalan paripurna membuat proses itu tertunda.

HMP sendiri merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Jika paripurna digelar dan usul diterima, DPR bisa mengajukan mosi tidak percaya yang berujung pada pemakzulan presiden/wapres. Namun, mekanisme itu memerlukan proses panjang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Pengunduran diri Gibran memicu beragam reaksi. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai upaya meredam tekanan politik yang terus membesar. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab politik atas polemik ijazah.

Di media sosial, tagar #GibranMundur sempat menjadi trending topic. Warganet terbelah antara yang mengapresiasi keputusan itu dan yang mempertanyakan prosesnya. Hingga Kamis sore, belum ada aksi massa besar yang terpantau di sekitar kompleks parlemen.

Partai-partai pengusung HMP belum memberikan pernyataan resmi pasca-pembatalan paripurna. Sejumlah anggota DPR dari fraksi PKS dan PDIP enggan berkomentar saat ditemui di gedung parlemen. "Nanti saja, tunggu arahan fraksi," kata seorang anggota DPR.

Dari sisi pemerintahan, kekosongan jabatan wapres akan memengaruhi jalannya kabinet. Presiden harus segera mengisi posisi tersebut sesuai amanat konstitusi. Namun, belum ada informasi mengenai kandidat pengganti.

Langkah Selanjutnya: Proses di MPR dan DPR

MPR akan memproses surat pengunduran diri Gibran. Menurut Muzani, proses itu akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami akan segera memprosesnya," ujarnya singkat.

DPR sendiri belum mengumumkan apakah paripurna akan dijadwalkan ulang. Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan. "Kami akan rapat lagi," kata Lodewijk.

Sejumlah fraksi mendesak agar DPR tetap melanjutkan pengawasan terhadap isu ijazah, meski Gibran telah mundur. "Pengunduran diri tidak menghapus persoalan hukum," tegas seorang anggota fraksi PKS.

Publik menanti langkah Presiden dalam mengisi kursi wapres. Konstitusi mengatur bahwa presiden mengajukan calon wapres kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Proses itu bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Analisis Redaksi

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka adalah babak baru dalam polemik ijazah yang telah menyita perhatian publik. Keputusan itu tampak sebagai jalan tengah untuk menghentikan tekanan politik yang kian membesar. Namun, langkah ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar.

Pertama, mengapa Gibran memilih mundur saat HMP sudah di depan mata? Apakah ini bentuk tanggung jawab politik atau justru upaya menghindari proses pemakzulan yang lebih menyakitkan? Publik berhak mendapat penjelasan yang transparan, bukan sekadar surat pengunduran diri tanpa alasan jelas.

Kedua, pembatalan paripurna oleh DPR menimbulkan kesan bahwa parlemen terlalu cepat mengalah. Padahal, 120 anggota dari delapan fraksi telah meneken HMP. Apakah pembatalan ini murni karena Gibran mundur, atau ada tekanan politik di baliknya? DPR perlu menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi.

Ketiga, proses hukum atas dugaan pemalsuan ijazah tidak boleh berhenti hanya karena Gibran mundur. Jika memang ada pelanggaran, aparat penegak hukum harus mengusutnya tuntas. Pengunduran diri tidak menghapus tanggung jawab hukum.

Yang juga krusial adalah transparansi proses di MPR. Masyarakat perlu tahu bagaimana surat pengunduran diri Gibran diproses, termasuk jadwal dan mekanismenya. Jangan sampai langkah ini justru menciptakan ketidakpastian politik yang baru.

Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran adalah cermin dari lemahnya sistem verifikasi dokumen calon pemimpin. Jika ijazah bisa dipersoalkan setelah seseorang menjabat, ada yang salah dalam proses pencalonan. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki regulasi, bukan sekadar menyelesaikan masalah di permukaan.

Sumber: mkri.id