Pemkab Banjar Atur Kawasan Agrobisnis Antisipasi Banjir, Ini Detail RDTR Astambul dan Martapura Timur

Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan agrobisnis di Kecamatan Astambul dan Martapura Timur. Langkah ini untuk mengarahkan pembangunan pertanian sekaligus mengantisipasi risiko banjir dan bencana lingkungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea mengatakan penyusunan RDTR harus memperhatikan karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat agar kebijakan pembangunan dapat diterapkan secara tepat. "Masukan positif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di dua kecamatan tersebut, sangat diperlukan agar RDTR ini bisa aplikatif di lapangan," ujarnya saat membuka konsultasi publik dan diskusi kelompok terarah di Banjarbaru, Rabu.

Kronologi Penyusunan RDTR dan Konsultasi Publik

Rapat Konsultasi Publik I RDTR dan FGD I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digelar di Banjarbaru, Rabu. Kegiatan ini melibatkan Kementerian ATR/BPN, perangkat daerah, aparat kecamatan, pemerintah desa, serta instansi vertikal untuk menghimpun masukan sebagai dasar penyempurnaan rencana tata ruang.

Menurut Yudi, RDTR memiliki kekuatan hukum yang menjadi pedoman pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang, perencanaan pembangunan, hingga penerbitan perizinan sehingga setiap kegiatan pembangunan memiliki arah yang jelas. "Tidak ada lagi kawasan-kawasan yang kita bangun ini langsung terdampak nanti terhadap bencana di wilayah kita," tegasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Iwan Junaidi menambahkan konsep agrobisnis pada dua kecamatan tersebut disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi ancaman banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penyusunan RDTR kedua kecamatan dilaksanakan pada 2026 sebagai tahap awal. Pemerintah daerah secara bertahap melanjutkan penyusunan dokumen serupa untuk kecamatan lain yang belum memiliki pedoman tata ruang. "Dengan adanya RDTR ini, kita dapat melakukan pembangunan ke depan sesuai dengan kearifan lokal di daerah-daerah tersebut," harap Iwan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Konsultasi publik melibatkan sejumlah pihak. Kementerian ATR/BPN hadir sebagai perwakilan pemerintah pusat. Perangkat daerah Kabupaten Banjar, aparat kecamatan, pemerintah desa, dan instansi vertikal juga diundang.

Yudi Andrea menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. "Masukan positif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di dua kecamatan tersebut, sangat diperlukan agar RDTR ini bisa aplikatif di lapangan," ujarnya.

Iwan Junaidi menjelaskan tujuan ganda RDTR. "Dengan adanya RDTR ini, kita dapat melakukan pembangunan ke depan sesuai dengan kearifan lokal di daerah-daerah tersebut," harapnya.

Keduanya sepakat bahwa RDTR bukan sekadar dokumen administratif. RDTR menjadi dasar hukum untuk mengatur pemanfaatan ruang, perencanaan pembangunan, dan penerbitan perizinan.

Latar Belakang: Agrobisnis dan Kerawanan Banjir

Kecamatan Astambul dan Martapura Timur diarahkan menjadi kawasan agrobisnis dengan mengoptimalkan potensi pertanian dan perkebunan. Namun, wilayah ini memiliki kondisi geografis yang rawan banjir.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi. Daya dukung lingkungan harus diperhitungkan agar pembangunan tidak menambah risiko bencana bagi masyarakat.

Pemkab Banjar sebelumnya juga tengah merevisi Peraturan Daerah RTRW yang fokus melindungi lahan pertanian pangan. Revisi ini sejalan dengan upaya menyusun RDTR kawasan agrobisnis. Selain itu, Pemkab Banjar menjalin sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mengatasi banjir dan kekeringan.

Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan juga diharapkan segera terwujud. Infrastruktur ini diharapkan mendukung pengelolaan air dan mengurangi risiko banjir di wilayah sekitarnya.

Dampak dan Manfaat RDTR bagi Masyarakat

RDTR memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Masyarakat dan pelaku usaha akan memiliki pedoman jelas untuk berinvestasi di sektor pertanian dan perkebunan.

Dengan RDTR, pembangunan di kawasan agrobisnis diharapkan tidak mengorbankan lingkungan. Risiko banjir dan karhutla dapat ditekan melalui perencanaan yang memperhatikan daya dukung lahan.

Bagi pemerintah daerah, RDTR memudahkan koordinasi antarinstansi. Perizinan usaha akan mengacu pada dokumen ini, sehingga tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa dihindari.

Masyarakat di dua kecamatan juga dilibatkan dalam konsultasi publik. Masukan mereka menjadi bahan penyempurnaan RDTR sebelum ditetapkan.

Langkah Selanjutnya: Tahapan dan Target 2026

Penyusunan RDTR Astambul dan Martapura Timur ditargetkan selesai pada 2026. Setelah konsultasi publik pertama, akan ada tahapan lanjutan termasuk FGD KLHS.

Pemkab Banjar akan melanjutkan penyusunan RDTR untuk kecamatan lain yang belum memiliki pedoman tata ruang. Proses ini dilakukan secara bertahap.

Dengan RDTR yang aplikatif, diharapkan pembangunan kawasan agrobisnis dapat berjalan tanpa menimbulkan bencana baru. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan selaras dengan kondisi lingkungan setempat.

Masyarakat dan pemangku kepentingan masih memiliki kesempatan memberikan masukan sebelum dokumen final ditetapkan. Konsultasi publik menjadi wadah resmi untuk menampung aspirasi tersebut.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Banjar menyusun RDTR kawasan agrobisnis di Astambul dan Martapura Timur menunjukkan keseriusan mengatasi banjir dari hulu. Alih-alih hanya membangun tanggul, pemerintah mencoba mengatur pola ruang agar pembangunan tidak memperparah kerentanan. Pendekatan ini tepat karena banjir di Kalimantan Selatan kerap dipicu oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Namun, efektivitas RDTR sangat bergantung pada penegakan aturan. Tanpa pengawasan ketat, dokumen ini bisa menjadi macan kertas. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap izin usaha di kawasan agrobisnis benar-benar mengacu pada RDTR, termasuk ketentuan menjaga daya dukung lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi publik juga harus berlanjut hingga tahap pengawasan.

Yang tak kalah penting, penyusunan RDTR jangan berhenti di dua kecamatan. Masih banyak wilayah lain di Banjar yang menghadapi risiko serupa. Jika tahap awal ini berhasil, Pemkab Banjar perlu mempercepat penyusunan RDTR di kecamatan lain agar tata ruang yang berketahanan bencana menjadi norma, bukan pengecualian.

Sumber: kalsel.antaranews.com, antaranews.com