Tanggul Longsor Pejaten Timur: Kementerian PU Gerak Cepat Cegah Longsor Susulan

Tanggul penahan tanah di Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, longsor sepanjang 5 meter dengan tinggi 6 meter pada Selasa (10/11/2026). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane langsung menyiapkan penanganan darurat untuk mencegah longsor susulan dan meluapnya aliran ke permukiman warga.

Longsor terjadi pada tebing di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltangan. Material longsoran menutup sebagian aliran sehingga memicu penyempitan dan luapan air ke kawasan permukiman yang berada di elevasi lebih rendah.

Kronologi Longsor di Saluran PHB Poltangan

Menurut Plt. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Ahmad Victor Samodra, kejadian itu dipengaruhi beberapa faktor yang saling menguatkan. Curah hujan tinggi membuat tanah jenuh air, lalu pergerakan tanah mendorong robohnya tanggul penahan.

"Berdasarkan laporan awal, kejadian dipengaruhi tingginya curah hujan, kondisi tanah yang jenuh air, serta pergerakan tanah yang menyebabkan robohnya tanggul penahan tanah. Kerusakan tanggul tercatat sepanjang sekitar 5 meter dengan tinggi 6 meter," ujar Victor dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

Runtuhan material tidak berhenti di bibir tebing. Tanah dan bongkahan tanggul menutup sebagian badan Saluran PHB Poltangan. Aliran dari hulu pun terhambat, kemudian meluap ke permukiman di sekitarnya.

Selain luapan, kondisi itu menyisakan dua risiko lain: potensi longsor lanjutan pada tebing yang sama dan kerusakan akses jalan warga. Keduanya menjadi dasar bagi pemerintah untuk bergerak cepat di lokasi.

Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keterlibatan kementeriannya tidak berhenti pada penanganan pascabencana. Ia menyebut ada komitmen agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Kementerian PU terus berkomitmen dalam penanganan pascabencana, bukan hanya menangani, tetapi juga berkomitmen agar bencana yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang," ujar Dody dalam keterangan yang sama.

Komitmen itu diterjemahkan melalui koordinasi BBWS Ciliwung Cisadane bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Fokus awalnya adalah mengantisipasi dampak longsor dan mencegah longsor susulan, sambil menjaga keselamatan warga serta meminimalkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari di sekitar lokasi.

Kementerian PU juga menegaskan dukungannya terhadap pemulihan infrastruktur terdampak. Namun pembagian kewenangan tetap menjadi acuan, terutama karena Saluran PHB Poltangan berada di ranah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah Darurat: Terpal hingga Karung Pasir

Sejumlah langkah tanggap darurat sudah berjalan di lapangan. Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan memasang terpal untuk melindungi area longsoran dari air hujan yang masih berpotensi turun.

BBWS Ciliwung Cisadane memobilisasi material berupa sandbag atau karung pasir ke lokasi. Balai juga menyiapkan rencana perlindungan sementara pada kaki tebing menggunakan cerucuk dan sandbag, dengan mempertimbangkan akses serta kondisi medan.

Berikut rangkuman penanganan yang disiapkan di lokasi:

• Pemasangan terpal oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan untuk melindungi area longsoran.
• Mobilisasi karung pasir (sandbag) ke titik longsor oleh BBWS Ciliwung Cisadane.
• Rencana perlindungan sementara kaki tebing memakai cerucuk dan sandbag.
• Koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan lapangan.

Langkah-langkah itu diarahkan untuk mengurangi risiko longsor susulan, menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air, dan memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.

Dampak Luapan ke Permukiman Warga

Material longsoran yang menutup sebagian aliran membuat Saluran PHB Poltangan mengalami penyempitan atau bottleneck. Air dari hulu yang seharusnya mengalir lancar akhirnya meluap ke permukiman warga di elevasi lebih rendah.

Dampaknya tidak tunggal. Selain genangan di kawasan hunian, warga juga menghadapi risiko longsor lanjutan dan terganggunya akses jalan lingkungan. Kondisi tanah yang masih jenuh air membuat tebing di sisi saluran belum sepenuhnya aman.

Karena itu, penanganan darurat diutamakan pada stabilisasi sementara. Perlindungan kaki tebing dengan cerucuk dan sandbag dipilih agar tidak menambah beban pada tanah yang labil, sekaligus tetap bisa dikerjakan dengan akses terbatas di kawasan padat tersebut.

Penataan Kawasan dan Kewenangan Pemprov DKI

Untuk jangka panjang, Kementerian PU menilai perlu ada penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltangan. Penataan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena saluran tersebut dikelola pemerintah daerah.

Pembagian peran ini penting dipahami publik. Kementerian PU melalui BBWS Ciliwung Cisadane bergerak pada penanganan darurat dan dukungan teknis di lapangan, sementara perbaikan menyeluruh pada saluran dan kawasan sekitarnya berada di tangan Pemprov DKI.

Koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Tanpa penataan kawasan, perbaikan tanggul di satu titik berisiko kembali terganggu oleh persoalan yang sama pada musim hujan berikutnya. Informasi resmi mengenai perkembangan penanganan dapat dipantau melalui kanal detikNews dan laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum.

Analisis Redaksi

Longsor di Pejaten Timur bukan sekadar peristiwa cuaca. Kerusakan tanggul sepanjang 5 meter dengan tinggi 6 meter itu memperlihatkan titik rawan yang sudah lama menunggu waktu, yakni tebing di sisi saluran yang menampung aliran dari hulu di kawasan padat permukiman.

Yang patut diapresiasi, respons darurat kali ini cukup terukur: terpal, sandbag, dan rencana cerucuk di kaki tebing. Tapi respons darurat selalu datang setelah kerusakan terjadi. Persoalan sesungguhnya ada pada penataan kawasan sepanjang Saluran PHB Poltangan yang berada di tangan Pemprov DKI. Selama penataan itu belum jalan, perbaikan tanggul hanya menutup satu titik risiko, sementara titik lain di sepanjang saluran tetap terbuka.

Pernyataan Menteri PU soal komitmen agar bencana serupa tidak terulang semestinya dibaca sebagai pemicu evaluasi bersama, bukan sekadar kalimat penutup keterangan pers. Warga Pejaten Timur berhak mendapat kepastian jadwal penataan, bukan hanya jaminan bahwa karung pasir sudah tiba di lokasi.

Sumber: pu.go.id