Banjir Rob Ancam Lahan Pertanian, Hindun Anisah Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi banjir rob yang setiap tahun mengancam lahan pertanian, terutama di sejumlah wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Banjir rob dinilai tidak hanya menyebabkan petani mengalami gagal panen atau puso, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi pangan nasional.

"Rob ini sudah menjadi ancaman tahunan bagi petani di wilayah pesisir. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah sawah terendam. Harus ada langkah antisipasi oleh pemerintah sebelum musim rob datang, sehingga petani bisa terlindungi dan risiko gagal panen dapat ditekan," ujar Hindun di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026).

Kronologi dan Konteks Banjir Rob Tahunan

Banjir rob bukan fenomena baru di pesisir utara Jawa. Setiap tahun, air laut yang naik ke daratan merendam sawah dan tambak, terutama saat musim pasang maksimum. Pola ini berulang tanpa solusi struktural yang tuntas. Hindun menegaskan bahwa persoalan rob seharusnya tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman yang penanganannya bersifat reaktif.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki peta kerawanan, sistem peringatan dini, serta langkah perlindungan lahan pertanian yang terencana. Tanpa itu, petani terus menanggung kerugian akibat persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi. "Jangan sampai kita hanya berbicara tentang proyek besar untuk perlindungan pantai, sementara petani membutuhkan solusi sekarang," tegasnya.

Data yang disampaikan menunjukkan luas lahan pertanian yang mengalami puso akibat banjir di Pulau Jawa sepanjang 2025 mencapai 11.223,5 hektare. Sekitar 30 persen dari luasan lahan terdampak banjir tersebut disebut berkaitan dengan banjir rob tahunan. Angka ini menjadi dasar desakan agar mitigasi tidak lagi setengah hati.

Pihak yang Terlibat dan Permintaan Koordinasi

Hindun meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk menyusun langkah mitigasi yang terintegrasi. Upaya tersebut perlu mencakup pemetaan lahan rawan rob, perbaikan sistem drainase dan saluran pembuangan air, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, hingga penyediaan bantuan bagi petani yang terdampak.

Ia menilai kehadiran BOPPJ tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang merupakan proyek jangka panjang. BOPPJ juga perlu menghadirkan solusi konkret dalam jangka pendek, terutama untuk menyelamatkan lahan pertanian yang saat ini terancam banjir rob dan sebagian sudah memasuki masa tanam.

Legislator PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Demak, dan Kudus itu menyoroti Demak sebagai contoh daerah yang setiap tahun menjadi langganan rob. "Harus ada desain penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan lahan pertanian, terutama di daerah yang setiap tahun menjadi langganan rob, seperti Kabupaten Demak," ujarnya.

Dampak Puso dan Ancaman terhadap Ketahanan Pangan

Banjir rob yang merendam sawah dalam waktu lama membuat tanaman gagal tumbuh dan petani mengalami puso. Kerugian tidak berhenti pada satu musim tanam. Jika petani kehilangan modal, musim berikutnya pun terancam. Hindun menekankan perlunya langkah pemulihan lahan terdampak, termasuk perbaikan kualitas tanah, bantuan sarana produksi, penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi lahan, serta perlindungan bagi petani yang mengalami kerugian.

"Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian. Jika terjadi puso, pemerintah harus memastikan ada pendampingan, bantuan yang tepat sasaran, dan skema pemulihan agar petani bisa kembali berproduksi. Jangan sampai satu kali gagal panen membuat petani kehilangan modal untuk musim tanam berikutnya," katanya.

Dampak lebih luas terlihat pada pasokan pangan. Gangguan terhadap lahan pertanian di kawasan pesisir tidak hanya menekan pendapatan petani, tetapi juga berpotensi mengurangi pasokan beras dan mengganggu stabilitas pangan di daerah. Karena itu, ia berharap mitigasi rob menjadi bagian dari strategi perlindungan produksi pangan nasional.

Langkah Selanjutnya yang Didesak

Hindun mendesak agar mitigasi rob masuk dalam agenda prioritas, bukan sekadar wacana proyek jangka panjang. Beberapa langkah yang ia usulkan:

• Penyusunan peta kerawanan rob dan sistem peringatan dini di daerah pesisir.
• Perbaikan drainase dan saluran pembuangan air di kawasan pertanian.
• Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir.
• Penyediaan bantuan sarana produksi dan benih yang sesuai kondisi lahan.
• Skema pemulihan lahan dan pendampingan bagi petani terdampak puso.

"Angka ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan sampai kerugian petani terus berulang setiap tahun karena mitigasi tidak dilakukan secara serius. Melindungi lahan pertanian dari ancaman rob berarti juga melindungi penghidupan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional," pungkas Hindun.

Desakan ini sejalan dengan sorotan publik terhadap perlunya penanganan rob yang lebih serius. Sejumlah laporan media, seperti di situs resmi Fraksi PKB, mencatat bahwa rob telah menjadi ancaman rutin bagi petani pesisir. Sementara itu, informasi mengenai proyek pengendalian banjir dan rob di pantai utara Jawa dapat ditelusuri melalui kanal pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum.

Analisis Redaksi

Desakan Hindun Anisah menyentuh titik lemah kebijakan mitigasi bencana di Indonesia: respons yang cenderung reaktif. Banjir rob sudah menjadi pola tahunan, bukan kejadian tak terduga. Namun penanganannya masih sering berupa bantuan darurat setelah sawah terendam, bukan pencegahan sebelum musim rob tiba. Data 11.223,5 hektare puso di Pulau Jawa sepanjang 2025 dengan 30 persen terkait rob seharusnya cukup menjadi dasar untuk mengubah pendekatan.

Kritik terhadap orientasi BOPPJ juga relevan. Proyek Giant Sea Wall memang penting untuk perlindungan jangka panjang, tetapi manfaatnya tidak dirasakan petani dalam waktu dekat. Ada celah antara proyek besar dan kebutuhan mendesak di lapangan. Tanpa desain jangka pendek yang konkret, petani di daerah seperti Demak akan terus menjadi pihak yang paling dulu menanggung kerugian.

Yang paling krusial adalah memastikan mitigasi rob terintegrasi dengan kebijakan pangan. Selama ini, isu rob sering dibahas terpisah dari isu produksi beras. Padahal, gangguan pada lahan pesisir berdampak langsung pada pasokan dan stabilitas pangan daerah. Memasukkan mitigasi rob ke dalam strategi ketahanan pangan bukan hanya soal melindungi petani, tetapi juga menjaga ketersediaan pangan nasional.

Sumber: pu.go.id