Eisenkot Kecam Netanyahu soal Persatuan Nasional: Tipu Daya Baru

Ketua Partai Yashar Gadi Eisenkot mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Lewat unggahan di media sosial X pada Sabtu (14/11), Eisenkot menyebut seruan itu sebagai manuver politik di tengah lobi pembentukan pemerintahan baru.

Kecaman itu muncul hanya sehari sebelum pertemuan antara Partai Yashar dan Partai Likud yang sudah dijadwalkan pada Minggu (15/11). Eisenkot menegaskan Netanyahu mengetahui jadwal tersebut, sehingga seruan persatuan nasional dinilai sebagai langkah untuk mengaburkan proses politik yang sedang berjalan.

Baca juga: Komandan Hamas Samir Abu Younis Tewas Diserang Israel di Gaza

Isi Kecaman Eisenkot di Media Sosial

Dalam unggahan yang sama, Eisenkot menyebut pertemuan antara Yashar dan Likud sudah diatur sebelumnya dan Netanyahu mengetahui hal itu. Menurut dia, seruan negosiasi yang disampaikan perdana menteri justru datang bersamaan dengan upaya merusak proses formal di parlemen.

"Saudara-saudara sebangsa Israel, ini hanya tipu daya terbaru: Netanyahu menyerukan negosiasi, meski sudah diatur, dan mengeklaim ingin persatuan," kata Eisenkot, dikutip Jerusalem Post.

"Namun, di saat yang sama dia menodai proses formal di Knesset, menabur perpecahan dan hasutan seolah tak ada hari esok," imbuh dia.

Eisenkot menegaskan trik semacam itu tak akan berhasil terhadap dirinya. Ia juga menyebut Netanyahu tahu syarat bergabung dengan pemerintahan yang ia bentuk adalah menerima prinsip yang sudah dijelaskan, termasuk wajib militer bagi seluruh warga Israel.

Baca juga: 2 Tanker Minyak Meledak di Selat Hormuz, Garda Revolusi Iran Klaim Kena Ranjau Laut

"Pada akhirnya, setelah semua pidato dan pernyataan, kebenaran tetaplah kebenaran: Netanyahu sadar kalah dalam pemilihan," ujar Eisenkot.

Mantan kepala staf Pasukan Pertahanan Israel itu menambahkan, Netanyahu menyadari penolakan warga Israel dan kemungkinan terbentuknya pemerintahan perubahan. Karena alasan inilah, PM yang akrab disapa Bibi itu melancarkan perlawanan untuk menghalangi pembentukan pemerintahan dan pergantian ketua Knesset.

Seruan Netanyahu dan Ancaman Iran

Komentar Eisenkot muncul setelah Netanyahu menyatakan ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional untuk menghadapi ancaman Iran. Menurut Netanyahu, pertemuannya dengan Eisenkot pada Kamis lalu justru memperkuat pemahamannya soal betapa pentingnya membentuk pemerintahan persatuan nasional.

"Gadi, daripada mencoba membangun pemerintahan yang rentan dan berbahaya, yang tak akan memenuhi bahkan sebagian tantangan keamanan nasional yang ada di hadapan kita, mari kita lakukan apa yang perlu dilakukan," kata Netanyahu.

"Mari kita masuk ruangan ini tanpa syarat, mengesampingkan semua perbedaan pendapat dan semua boikot, dan mencapai kesepakatan untuk keamanan masa depan Israel," imbuh dia.

Menurut Netanyahu, Israel harus menyingkirkan ancaman eksistensial dari Iran untuk selamanya. Pemerintahan yang sempit atau bergantung pada pendukung teroris, kata dia, tak akan mampu mencapai tujuan itu.

"Tetapi pemerintahan persatuan nasional bisa mencapainya tepat waktu, sehingga menjamin keamanan Israel untuk tahun-tahun mendatang," ucap dia.

Argumen keamanan itu menjadi kartu utama Netanyahu. Dengan menempatkan Iran sebagai ancaman eksistensial, ia berupaya membingkai perundingan koalisi sebagai persoalan survival negara, bukan sekadar pembagian kursi dan jabatan menteri.

Peta Kursi Knesset dan Mandat Presiden

Politik Israel bergejolak setelah tak ada yang meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum beberapa pekan lalu. Partai atau koalisi membutuhkan 61 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Blok Eisenkot dan blok Netanyahu masing-masing hanya meraih 52 kursi dan 48 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab di luar prediksi meraih 19 kursi. Angka itu membuat posisi partai Arab menjadi penentu, meski secara politik paling sensitif untuk diajak berkoalisi.

Sesuai aturan konstitusi Israel, jika tak ada yang meraih mayoritas, presiden memberikan mandat kepada kandidat perdana menteri untuk membentuk pemerintahan. Eisenkot ditunjuk untuk menjalankan mandat itu.

Namun, Eisenkot menghadapi tantangan. Ia harus menggandeng partai Arab untuk menggenapkan kursi mayoritas, langkah yang mungkin ditolak anggota partai lain. Hingga saat ini, lobi-lobi dan negosiasi masih berlangsung. Sebelum pemerintahan baru terbentuk, Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Posisi Tawar Partai Arab dan Risiko Kebuntuan

Dengan 19 kursi, partai-partai Arab berada di posisi yang tidak biasa: cukup besar untuk menentukan arah pemerintahan, tetapi tetap menghadapi resistensi dari sebagian partai Yahudi. Dukungan mereka bisa diberikan lewat kesepakatan kebijakan, bukan keanggotaan penuh di kabinet.

Bagi Eisenkot, jalan itu lebih realistis secara politik. Ia tidak perlu memasukkan partai Arab ke dalam koalisi formal, cukup mengamankan dukungan dari luar untuk melewati ambang 61 kursi. Namun, skema semacam itu rentan digoyang jika satu atau dua anggota Knesset berubah sikap.

Di sisi lain, Netanyahu masih memegang posisi perdana menteri sementara. Posisi itu memberinya panggung untuk terus menyuarakan persatuan nasional, sekaligus menekan Eisenkot agar mau berbagi kekuasaan. Seruan itu juga bisa dibaca sebagai upaya memecah blok perubahan dari dalam.

Sejumlah pengamat politik Israel menilai waktu unggahan Eisenkot bukan kebetulan. Ia ingin memastikan publik memahami bahwa pertemuan Yashar-Likud pada Minggu berlangsung dalam kerangka negosiasi koalisi, bukan tawaran persatuan yang datang tiba-tiba dari Netanyahu.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Pertemuan Yashar dan Likud pada Minggu (15/11) menjadi ujian pertama. Jika kedua pihak hanya bertemu untuk membahas prosedur, peluang pemerintahan persatuan tetap kecil. Namun, jika Likud membuka ruang kompromi soal syarat wajib militer dan posisi ketua Knesset, peta koalisi bisa berubah cepat.

Eisenkot memiliki batas waktu untuk menyelesaikan mandat pembentukan pemerintahan. Ia harus menunjukkan kemampuan mengumpulkan 61 kursi, atau mandat itu berisiko dikembalikan ke presiden. Kegagalan membentuk pemerintahan akan membuka jalan bagi penunjukan kandidat lain, termasuk Netanyahu.

Hal lain yang perlu dicermati adalah sikap partai-partai Arab. Mereka belum tentu menerima skema dukungan dari luar tanpa jaminan kebijakan konkret. Negosiasi soal anggaran, hak warga Arab Israel, dan isu wajib militer akan menjadi titik gesekan.

Untuk sementara, Netanyahu tetap menjabat perdana menteri sementara. Pemerintahan transisi itu berjalan tanpa koalisi penuh, sementara Knesset menunggu terbentuknya kabinet baru. Tekanan publik terhadap kedua kubu diperkirakan meningkat seiring berlarutnya negosiasi.

Rujukan pemberitaan mengenai dinamika parlemen Israel juga dapat ditelusuri melalui kanal internasional seperti Jerusalem Post yang memuat pernyataan Eisenkot dan Netanyahu secara lengkap.

Analisis Redaksi

Pertarungan antara Eisenkot dan Netanyahu bukan sekadar perebutan kursi. Ini benturan dua cara membaca mandat pemilu. Eisenkot berpegang pada aritmetika Knesset dan proses formal, sementara Netanyahu memindahkan medan pertarungan ke isu keamanan nasional dan ancaman Iran.

Seruan persatuan nasional terdengar mulia, tetapi dalam konteks Israel saat ini, ia juga berfungsi sebagai alat tawar. Dengan menawarkan persatuan, Netanyahu menempatkan Eisenkot pada posisi sulit: menolak berarti dianggap mengabaikan keamanan, menerima berarti membagi kekuasaan dengan rival yang baru saja kalah.

Yang paling menentukan justru partai-partai Arab. Selama 19 kursi itu belum menemukan format dukungan yang bisa diterima publik Yahudi Israel, pemerintahan perubahan akan tetap rapuh. Eisenkot boleh menang secara prosedural, tetapi tanpa stabilitas koalisi, kemenangan itu mudah digerogoti dari dalam.

Bagi publik Israel, yang perlu diawasi bukan retorika persatuan, melainkan isi kesepakatan: siapa mengendalikan Knesset, bagaimana kebijakan wajib militer dirumuskan, dan apakah pemerintahan baru mampu bertahan lebih dari beberapa bulan.