Bupati Kampar Cek Drainase Antisipasi Banjir, Tinjau Jalan SD008 Muara Uwai yang Akan Diaspal 2027

Bupati Kampar Ahmad Yuzar turun langsung mengecek saluran drainase dan sejumlah ruas jalan di Bangkinang Kota, Ahad (15/11/2026). Peninjauan dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan genangan air saat curah hujan meningkat.

Usai melepas kegiatan Car Free Day (CFD), Ahmad Yuzar langsung bergerak ke lapangan. Ia memeriksa kondisi drainase, aliran air, serta ruas jalan yang berpotensi mengalami genangan. Dari peninjauan itu, sejumlah titik dinilai membutuhkan penanganan, mulai dari pembersihan saluran, perbaikan drainase, hingga pembenahan infrastruktur pendukung.

Baca juga: Banjir Aceh Belum Surut: 1.380 Warga Masih Mengungsi di Subulussalam dan Aceh Tamiang

Kronologi Peninjauan: Dari CFD ke Titik Rawan Genangan

Peninjauan berlangsung pada Ahad pagi, 15 November 2026, setelah kegiatan Car Free Day di Bangkinang Kota selesai. Ahmad Yuzar tidak banyak berbasa-basi. Begitu acara dilepas, ia langsung menuju sejumlah titik yang dianggap rawan genangan.

Dalam peninjauan itu, Bupati melihat sendiri kondisi saluran drainase yang tersumbat dan aliran air yang tidak lancar. Ia juga memantau ruas jalan yang permukaannya berpotensi menahan air saat hujan deras. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah perbaikan.

Selain drainase, Ahmad Yuzar menyempatkan diri meninjau kondisi Jalan SD008 Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang. Ruas jalan tersebut direncanakan akan dilakukan pengaspalan pada Tahun Anggaran 2027. Peninjauan ini menjadi semacam pengecekan lapangan sebelum proyek masuk tahap realisasi.

Peninjauan berlangsung singkat namun padat. Bupati didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, Kepala Dinas PUPR Kampar Arief Kurniawan, serta Plt Kepala Bappeda Kampar Yusdien Hadinata. Kehadiran mereka menandakan bahwa persoalan drainase dan jalan bukan urusan satu dinas semata.

Baca juga: Banjir dan Longsor Terjang 10 Kecamatan di Tasikmalaya, Akses Jalan Sempat Lumpuh

Pernyataan Bupati: Antisipasi Harus Dimulai Sebelum Banjir Datang

Ahmad Yuzar menegaskan bahwa persoalan drainase dan genangan air harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar potensi banjir tidak menimbulkan dampak lebih besar.

"Upaya antisipasi harus dilakukan sejak dini, bukan hanya ketika banjir atau genangan sudah terjadi. Pemeliharaan saluran drainase dan pembenahan infrastruktur harus menjadi perhatian bersama agar aliran air tetap lancar dan masyarakat merasa aman serta nyaman," tegasnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Genangan air yang datang tiba-tiba sering kali membuat warga kewalahan, terutama di kawasan padat seperti Bangkinang Kota. Drainase yang tersumbat memperparah kondisi ketika hujan deras turun dalam waktu lama.

Bupati juga meminta perangkat daerah terkait terus memantau kondisi drainase dan infrastruktur jalan. Titik-titik yang membutuhkan penanganan harus segera ditindaklanjuti sesuai skala prioritas. Instruksi ini menyasar dinas teknis seperti PUPR dan Bappeda yang hadir dalam peninjauan.

Jalan SD008 Muara Uwai Masuk Rencana Pengaspalan 2027

Selain drainase, perhatian Bupati tertuju pada Jalan SD008 Muara Uwai di Kecamatan Bangkinang. Ruas jalan ini direncanakan akan dilakukan pengaspalan pada Tahun Anggaran 2027. Pengaspalan menjadi bagian dari upaya Pemkab Kampar meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

Bagi warga sekitar, kualitas jalan menentukan kelancaran aktivitas harian. Jalan yang rusak atau berlubang memperlambat distribusi barang dan mobilitas orang. Perbaikan jalan diharapkan memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Meski pengaspalan baru akan dilakukan pada 2027, peninjauan pada 2026 memberi sinyal bahwa proyek ini sudah masuk radar pemerintah daerah. Artinya, perencanaan anggaran dan teknis mulai disiapkan sejak sekarang. Dinas PUPR Kampar dan Bappeda Kampar berada di barisan depan untuk merealisasikannya.

Pengaspalan Jalan SD008 Muara Uwai juga tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari paket pembenahan infrastruktur yang mencakup drainase dan saluran air. Kombinasi keduanya penting agar jalan yang sudah diaspal tidak cepat rusak akibat genangan.

Dampak yang Diharapkan: Aliran Air Lancar, Aktivitas Warga Tak Terganggu

Tujuan utama peninjauan ini adalah memastikan saluran drainase berfungsi optimal. Drainase yang baik mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik sehingga risiko genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat bisa diminimalkan.

Dampak yang diharapkan tidak hanya soal banjir. Dengan drainase yang lancar dan jalan yang mulus, roda perekonomian warga Bangkinang Kota dan sekitarnya bisa berputar lebih cepat. Pedagang tidak perlu khawatir barang dagangan terendam, sementara pengendara tidak terhambat lubang atau genangan.

Bagi pemerintah daerah, peninjauan ini menjadi ajang verifikasi lapangan. Data dari lapangan akan menjadi dasar penyusunan prioritas anggaran. Titik mana yang harus dibenahi lebih dulu, ruas jalan mana yang perlu diaspal, semuanya bisa dipetakan dari hasil peninjauan.

Warga pun menaruh harapan besar. Mereka ingin perbaikan tidak berhenti pada peninjauan. "Kami berharap drainase segera dibersihkan dan jalan segera diperbaiki," ujar seorang warga Bangkinang yang menyaksikan peninjauan, seperti dikutip dari laporan Riau Aktual.

Langkah Selanjutnya: Pemantauan dan Prioritas Penanganan

Setelah peninjauan, bola ada di tangan perangkat daerah. Ahmad Yuzar meminta dinas terkait terus memantau kondisi drainase dan infrastruktur jalan. Titik-titik yang membutuhkan penanganan harus segera ditindaklanjuti sesuai skala prioritas.

Dinas PUPR Kampar, yang dipimpin Arief Kurniawan, akan menjadi ujung tombak perbaikan drainase dan pengaspalan jalan. Sementara Bappeda Kampar, yang dipimpin Plt Yusdien Hadinata, berperan dalam perencanaan dan penganggaran. Sinergi keduanya menentukan apakah rencana ini berjalan sesuai jadwal.

Untuk pengaspalan Jalan SD008 Muara Uwai, tahun 2027 masih cukup jauh. Namun, proses perencanaan teknis dan penganggaran biasanya dimulai setahun sebelumnya. Peninjauan pada November 2026 menjadi penanda awal bahwa proyek ini serius disiapkan.

Pemantauan juga tidak boleh berhenti pada drainase besar. Saluran-saluran kecil di permukiman warga kerap luput dari perhatian. Jika saluran kecil tersumbat, air bisa meluap ke jalan dan memicu genangan lokal. Karena itu, instruksi Bupati agar perangkat daerah memantau seluruh titik menjadi relevan.

Ke depan, keberhasilan penanganan banjir di Kampar akan diukur dari seberapa cepat air surut saat hujan deras. Bukan hanya dari banyaknya proyek yang diresmikan. Peninjauan ini adalah langkah awal, tetapi eksekusinya yang menentukan. Seperti halnya pembangunan infrastruktur di daerah lain, konsistensi menjadi kunci. Lihat juga laporan tentang penurunan DBH Migas Bengkalis yang menunjukkan tantangan fiskal daerah.

Analisis Redaksi: Antisipasi Banjir Butuh Lebih dari Sekadar Peninjauan

Langkah Bupati Kampar mengecek drainase dan jalan sebelum musim hujan bukan hal baru. Namun, gestur ini tetap penting karena menunjukkan pemerintah daerah hadir di lapangan. Persoalannya, peninjauan hanya bermakna jika diikuti tindakan konkret. Tanpa eksekusi, peninjauan hanya menjadi rutinitas seremonial.

Data dari lapangan seharusnya menjadi dasar prioritas anggaran. Jika drainase di sejumlah titik tersumbat, perbaikan harus segera dilakukan sebelum hujan puncak datang. Jika Jalan SD008 Muara Uwai baru diaspal pada 2027, perlu ada penanganan sementara agar tidak menimbulkan korban atau kerusakan kendaraan.

Yang juga krusial adalah pemeliharaan berkelanjutan. Drainase yang dibersihkan hari ini bisa tersumbat lagi bulan depan jika tidak ada pengawasan. Masyarakat juga perlu dilibatkan, misalnya tidak membuang sampah ke saluran air. Tanpa itu, upaya pemerintah akan sia-sia.

Kampar bukan daerah pertama yang menghadapi persoalan drainase. Banyak kabupaten di Riau menghadapi tantangan serupa. Pelajaran dari daerah lain bisa menjadi acuan. Namun, yang paling menentukan adalah kemauan politik dan kedisiplinan birokrasi dalam menjalankan rencana.

Pada akhirnya, warga tidak butuh janji. Mereka butuh aliran air yang lancar dan jalan yang mulus. Peninjauan Bupati adalah awal. Bukti sesungguhnya adalah ketika hujan deras turun dan tidak ada genangan yang merendam rumah atau jalan. Sampai saat itu tiba, pengawasan publik harus terus berjalan.