Banjir Aceh Belum Surut: 1.380 Warga Masih Mengungsi di Subulussalam dan Aceh Tamiang

Banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh belum surut. Sebanyak 1.380 warga dari 552 kepala keluarga (KK) masih bertahan di pengungsian, dengan titik terbesar berada di Subulussalam dan Aceh Tamiang.

Angka itu dirangkum dalam laporan Kompas.com Regional pada Minggu (15/11/2026). Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh belum selesai, meski sebagian lokasi mulai dilaporkan membaik.

Dua nama wilayah yang paling sering disebut adalah Subulussalam, kota di sisi barat daya Aceh, dan Aceh Tamiang di pesisir timur. Keduanya berjarak ratusan kilometer, tetapi dihubungkan oleh masalah yang sama: air yang belum sepenuhnya mengalir keluar dari permukiman warga.

Dua Titik Pengungsian Utama: Subulussalam dan Aceh Tamiang

Subulussalam dan Aceh Tamiang berada di dua ujung berbeda Provinsi Aceh. Subulussalam berbatasan langsung dengan Sumatera Utara di sisi barat daya, sementara Aceh Tamiang berada di pesisir timur yang berbatasan dengan Langkat, Sumatera Utara.

Secara geografis, keduanya punya karakter banjir yang berbeda. Subulussalam dikelilingi perbukitan dan dilintasi sejumlah sungai yang berhulu di kawasan hulu Sumatera. Aceh Tamiang lebih datar dan dipengaruhi pasang surut serta luapan sungai besar yang melintasi kabupaten itu.

Perbedaan karakter itu penting untuk dibaca. Artinya, penanganan di dua wilayah tidak bisa disamakan. Di Subulussalam, persoalan biasanya berkaitan dengan debit air dari hulu. Di Aceh Tamiang, air bisa bertahan lebih lama karena wilayahnya rendah dan dekat muara.

Data 1.380 warga dari 552 KK itu bukan angka kecil untuk skala kabupaten/kota di Aceh. Satu KK rata-rata berisi dua sampai tiga orang. Artinya, ada ratusan rumah yang belum bisa ditinggali atau belum layak dipakai, sehingga penghuninya memilih bertahan di tenda, balai desa, atau rumah kerabat.

Mengapa Air Belum Cepat Surut

Banjir yang bertahan lebih dari beberapa hari biasanya dipengaruhi tiga hal: curah hujan yang masih tinggi, kapasitas drainase yang terbatas, dan kondisi daerah tangkapan air di hulu.

Di banyak wilayah Aceh, alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi perkebunan dan permukiman telah lama menjadi sorotan. Ketika hutan berkurang, air hujan tidak lagi tertahan oleh tanah dan akar, melainkan langsung mengalir ke sungai dan permukiman di bawahnya.

Faktor lain adalah sedimentasi. Sungai yang dangkal karena endapan material membuat daya tampung air menurun. Ketika hujan deras datang bersamaan dengan pasang air laut, air sulit keluar ke hilir dan akhirnya mengenangi permukiman lebih lama.

Kondisi ini menjelaskan mengapa status pengungsian bisa bertahan meski hujan sudah mereda. Air di permukiman butuh waktu untuk meresap atau mengalir, terutama di kawasan yang lebih rendah dari permukaan sungai.

Risiko Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Pengungsi

Pengungsian yang berlangsung lama selalu membawa risiko lanjutan. Selain kebutuhan makan dan air bersih, persoalan sanitasi menjadi titik rawan.

• Air bersih: sumur warga yang terendam berpotensi terkontaminasi, sehingga pasokan air bersih harus didatangkan.
• Sanitasi: toilet darurat dan pengelolaan limbah di lokasi pengungsian perlu dijaga agar tidak memicu penyakit.
• Kesehatan: penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan umumnya meningkat di pengungsian yang padat.
• Kelompok rentan: bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lansia membutuhkan perhatian khusus.
• Pendidikan: sekolah yang terendam atau dipakai sebagai lokasi pengungsian membuat kegiatan belajar terhenti.

Pemerintah daerah biasanya menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pengerahan sumber daya. Status ini juga membuka akses pendanaan darurat dari pemerintah pusat, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pola Bencana Hidrometeorologi yang Berulang di Aceh

Aceh termasuk provinsi yang rutin menghadapi banjir dan tanah longsor setiap musim hujan. Kombinasi topografi berbukit, curah hujan tinggi, dan perubahan tata guna lahan membuat risiko itu menetap.

Data historis bencana menempatkan banjir sebagai jenis bencana paling sering terjadi di Indonesia, jauh melampaui gempa dan letusan gunung. Karena itu, isu yang muncul bukan sekadar evakuasi, tetapi kesiapan daerah menghadapi siklus banjir tahunan.

Di tingkat kabupaten/kota, kesiapan itu diukur dari beberapa hal: peta rawan bencana yang mutakhir, jalur evakuasi yang jelas, tempat pengungsian yang layak, serta sistem peringatan dini di daerah aliran sungai.

Yang sering terlewat adalah aspek pascabanjir. Setelah air surut, warga kembali ke rumah yang berlumpur, rusak, dan kehilangan harta benda. Proses pemulihan inilah yang menentukan berapa lama kualitas hidup mereka turun.

Yang Perlu Dipantau dalam Beberapa Hari ke Depan

Perkembangan situasi akan bergantung pada cuaca dan kecepatan penanganan di lapangan. Beberapa hal yang layak dicermati:

1. Apakah jumlah pengungsi turun signifikan atau justru bertambah seiring hujan susulan.
2. Apakah bantuan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan menjangkau seluruh titik pengungsian.
3. Apakah pemerintah daerah menetapkan atau memperpanjang status tanggap darurat.
4. Apakah ada laporan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah.
5. Apakah ada korban jiwa atau warga hilang yang belum dilaporkan.

Sampai laporan terbaru, angka 1.380 warga dan 552 KK menjadi patokan utama. Angka ini bisa berubah cepat, tergantung kondisi di lapangan dan verifikasi data oleh petugas.

Analisis Redaksi

Angka 1.380 pengungsi di Subulussalam dan Aceh Tamiang sebaiknya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar laporan rutin musim hujan. Banjir yang bertahan hingga memaksa ratusan keluarga tinggal di pengungsian menandakan bahwa masalahnya bukan hanya curah hujan, melainkan juga kemampuan wilayah menyerap dan mengalirkan air.

Selama bertahun-tahun, respons bencana di Indonesia cenderung berhenti pada tahap tanggap darurat. Bantuan datang, tenda didirikan, lalu perhatian berpindah ke bencana berikutnya. Padahal, pekerjaan yang menentukan ada di hilir kebijakan: memperbaiki daerah tangkapan air, menormalisasi sungai, dan mengatur tata ruang agar tidak lagi membangun di kawasan rawan genangan.

Untuk Subulussalam dan Aceh Tamiang, pertanyaan yang paling mendesak bukan berapa lama air akan surut, tetapi seberapa cepat warga bisa kembali ke rumah yang layak. Selama itu belum terjawab, status pengungsian akan terus diperbarui setiap hari, dan angka 552 KK akan tetap menjadi pengingat bahwa penanganan banjir di Aceh belum tuntas.