Reses di Jagakarsa: Yuke Yurike Tampung Keluhan Banjir hingga Anak Putus Sekolah

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menampung sejumlah keluhan warga saat reses di RT 07/RW 01, Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2026). Persoalan saluran air yang belum tuntas hingga anak terancam putus sekolah mendominasi aspirasi yang masuk.

Warga yang hadir menyampaikan empat keluhan utama: saluran air yang belum rampung, jalan rusak, penumpukan sampah, dan anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Reses ini menjadi saluran langsung bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang selama ini belum tertangani.

Baca juga: Polda Gorontalo Kerahkan 60 Personel Tangani Banjir Dulamayo Selatan

Saluran Air Belum Tuntas, Genangan Masih Berulang

Yuke menyebut saluran air menjadi keluhan paling menonjol. Sejumlah kawasan di Jagakarsa masih kerap tergenang setiap kali hujan turun. Pembangunan saluran di beberapa titik juga belum selesai.

"Rata-rata saluran air, karena memang di sini masih banyak daerah yang suka tergenang banjir. Salurannya juga belum tuntas karena wilayahnya cukup luas," kata legislator DPRD DKI Jakarta tiga periode tersebut.

Luasnya wilayah Jagakarsa membuat penanganan saluran tidak bisa dilakukan sekaligus. Menurut Yuke, persoalan bertambah karena ada dugaan ketidaksesuaian elevasi saluran yang membuat air tidak mengalir semestinya dan memicu genangan.

Ia juga menyoroti kualitas pengerjaan infrastruktur. Sejumlah jalan dilaporkan kembali rusak setelah pembangunan saluran. Persoalan ini, kata dia, perlu dicek langsung ke lapangan agar perbaikan tidak berulang tanpa hasil.

Baca juga: Banjir Kembali Landa Aceh Tamiang: "Kado" Tahunan Usai Banjir Bandang 2025

"Kami komunikasikan dengan Satpel untuk mengecek dan melaporkan kepada Sudin terkait. Kalau memang ada kendala, sama-sama kita dorong penyelesaiannya," ujarnya.

TPS Jalan Jawa Dinilai Tak Memadai, Warga Usul Lahan Transit

Soal sampah, warga mengeluhkan kapasitas tempat penampungan sementara (TPS) di Jalan Jawa yang dinilai tidak memadai. Tumpukan sampah menjadi pemandangan yang sulit dihindari ketika volume kiriman melebihi daya tampung.

Warga mengusulkan pemanfaatan lahan milik Dinas Pertamanan sebagai tempat transit sampah sebelum diangkut ke TPST Bantargebang. Usulan ini muncul karena TPS yang ada tidak lagi mampu menampung volume sampah harian.

Dalam reses itu, Yuke mencatat usulan tersebut sebagai bahan koordinasi dengan dinas terkait. Ia memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan kelurahan, kecamatan, dan satuan pelaksana (Satpel).

Anak Putus Sekolah dan Harapan Festival Ciganjur Berlanjut

Selain infrastruktur, Yuke menerima pengaduan mengenai anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah. Persoalan ekonomi keluarga menjadi penyebab utama, sehingga bantuan pendidikan dinilai mendesak.

Warga juga berharap Festival Kolaborasi Ciganjur dapat berlanjut sebagai agenda tahunan. Kegiatan itu dinilai penting untuk melestarikan kebudayaan lokal sekaligus menjaga ruang kreatif bagi warga Ciganjur.

Dua aspirasi ini menunjukkan bahwa keluhan warga tidak hanya soal fisik lingkungan. Persoalan sosial dan budaya ikut masuk dalam daftar yang disampaikan kepada wakil rakyat.

Keterbatasan Anggaran dan Skala Prioritas

Yuke mengakui keterbatasan anggaran dan kondisi fiskal menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas agar penanganan persoalan berjalan maksimal.

"Kalau optimistis ya harus optimistis. Kami sampaikan apa adanya kepada masyarakat. Kalau ada keterlambatan, bukan berarti kami mengabaikan. Bisa jadi belum dialokasikan anggarannya atau memang membutuhkan perencanaan yang matang," ungkapnya.

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa tidak semua usulan bisa langsung dieksekusi. Sebagian membutuhkan perencanaan teknis, sebagian lain menunggu alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

• Saluran air belum tuntas dan diduga ada ketidaksesuaian elevasi.
• Jalan rusak kembali setelah pembangunan saluran.
• TPS Jalan Jawa dinilai tidak memadai, warga usul lahan transit sampah.
• Anak dari keluarga kurang mampu terancam putus sekolah.
• Festival Kolaborasi Ciganjur diharapkan menjadi agenda tahunan.

Platform laporyuke.com untuk Pengaduan Warga

Untuk mempermudah penyampaian aspirasi di luar kegiatan reses, Yuke memperkenalkan platform laporyuke.com. Layanan itu masih dalam tahap uji coba dan dirancang agar warga bisa mengirim pengaduan disertai foto atau video.

"Melalui laporyuke.com, kami ingin kapan pun dan siapa pun bisa menyampaikan laporan. Mereka juga bisa melihat apakah laporannya sudah dibaca atau sudah ditindaklanjuti," tuturnya.

Platform itu diharapkan memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memberi kepastian informasi soal penanganan pengaduan. Dengan begitu, warga tidak hanya menunggu jadwal reses berikutnya untuk menyampaikan keluhan.

Dalam kesempatan itu, Yuke juga menerima penghargaan dari masyarakat atas responsnya terhadap berbagai keluhan warga. Reses di Ciganjur menjadi salah satu dari rangkaian penjaringan aspirasi yang ia lakukan di wilayah Jakarta Selatan. Informasi soal kegiatan DPRD DKI Jakarta dapat dipantau melalui pemberitaan GoNews, sementara urusan persampahan Jakarta berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Analisis Redaksi

Reses seharusnya bukan sekadar seremoni mendengarkan keluhan. Ketika persoalan saluran air, jalan rusak, dan sampah muncul berulang dari tahun ke tahun di wilayah yang sama, pertanyaannya bukan lagi soal aspirasi yang belum terserap, melainkan soal mengapa perbaikan tidak pernah tuntas.

Jawaban Yuke soal keterbatasan anggaran masuk akal, tetapi belum menyentuh akar masalah. Ketidaksesuaian elevasi saluran dan jalan yang kembali rusak setelah pembangunan menunjukkan persoalan kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek. Ini bukan soal uang semata, melainkan soal bagaimana proyek direncanakan, dijalankan, dan diperiksa.

Kehadiran laporyuke.com bisa menjadi terobosan jika benar-benar berjalan. Namun platform pengaduan hanya bermakna jika ada tindak lanjut yang terukur dan bisa dipantau publik. Tanpa itu, laporan warga hanya berpindah tempat, dari ruang reses ke kanal digital, tanpa perubahan nyata di lapangan.