BPBD Banjarmasin Kirim Surat Mitigasi Banjir ke Wali Kota, Ini Isi Langkahnya

BPBD Banjarmasin mengirim surat mitigasi banjir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Isinya langkah teknis menghadapi musim hujan 2026/2027, dan kini mereka menunggu instruksi kesiapsiagaan turun ke seluruh perangkat daerah hingga masyarakat.

Surat itu bernomor 300.2.3/527/BPBD/2026 tentang Langkah Teknis Mitigasi Musim Hujan 2026/2027. Pengiriman dilakukan setelah hujan mulai mengguyur kota yang selama ini akrab dengan persoalan air pasang dan genangan.

"Surat itu nantinya menjadi dasar kepala daerah untuk membuat surat edaran maupun surat imbauan, baik kepada SKPD terkait maupun kepada masyarakat Kota Banjarmasin," ujar Sekretaris BPBD Banjarmasin, Budi Fitriadi, seperti dikutip dari Radar Banjarmasin.

Kronologi dan Dasar Hukum Surat Mitigasi

Langkah BPBD Banjarmasin bukan inisiatif yang berdiri sendiri. Budi menjelaskan bahwa pihaknya menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027.

Dari edaran pusat itu, BPBD Banjarmasin menyusun surat daerah yang ditujukan kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Alurnya berjenjang: BNPB mengeluarkan edaran, BPBD menerjemahkannya menjadi langkah teknis, lalu kepala daerah menerbitkan instruksi resmi.

Peran wali kota menjadi kunci. Tanpa surat edaran atau imbauan dari kepala daerah, langkah mitigasi hanya berhenti di level dinas teknis dan sulit menjangkau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, camat, lurah, sampai warga.

"Surat itu nantinya menjadi dasar kepala daerah untuk membuat surat edaran maupun surat imbauan," kata Budi menegaskan posisi surat tersebut dalam rantai koordinasi.

Banjarmasin punya catatan panjang soal banjir. Sejumlah kawasan di kota ini terendam banjir pada tahun-tahun sebelumnya, dan dokumentasi foto kejadian lama masih dipakai sebagai pengingat betapa rutinnya persoalan tersebut datang setiap musim hujan.

Isi Langkah Teknis Mitigasi yang Diusulkan BPBD

Dalam surat itu, BPBD menekankan sejumlah langkah penting yang harus dijalankan seluruh pihak terkait. Cakupannya luas, dari pemetaan wilayah sampai edukasi warga.

• Pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan cuaca ekstrem.
• Kesiapan personel, peralatan, dan logistik di setiap lini.
• Peningkatan pemantauan cuaca serta penyebaran informasi peringatan dini.
• Penguatan koordinasi lintas sektor antarinstansi.
• Kesiapan posko selama 24 jam.
• Edukasi kepada masyarakat soal risiko dan langkah evakuasi.
• Memastikan sistem peringatan dini dan mekanisme pelaporan kejadian bencana berjalan optimal.

Pemetaan menjadi fondasi. BPBD akan memperbarui peta rawan banjir dan bencana lain di setiap kelurahan melalui sistem WebGIS.

Pembaruan itu mengacu pada kajian risiko bencana, data InaRISK, hasil wawancara dengan pihak kelurahan, serta catatan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, peta tidak sekadar administratif, tetapi berpijak pada pengalaman lapangan.

Dari sisi peralatan, BPBD memastikan pengadaan perahu beserta kelengkapannya yang direalisasikan pada 2026 sudah tersedia dan dalam kondisi siaga. Perahu karet lama yang masih layak juga menjadi penopang kesiapan.

Selain itu, BPBD tengah menyelesaikan dok kapal hibah dari BNPB. Targetnya rampung pada Desember 2026, sehingga armada penanganan banjir bertambah pada fase puncak musim hujan.

Karhutla Masih Menyita Perhatian BPBD

Ada catatan penting soal kapasitas. Saat ini BPBD masih memfokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pos lapangan di tiga kecamatan.

Aktivitas itu bersifat kondisional. Artinya, penanganan karhutla akan dievaluasi jika curah hujan mulai meningkat dan ancaman banjir mengambil alih prioritas.

Kondisi ini menunjukkan Banjarmasin dan sekitarnya berada di fase transisi kebencanaan. Karhutla belum sepenuhnya pergi, sementara banjir mulai mengintai. Dua ancaman itu bisa berjalan berdekatan.

Pola serupa terlihat di daerah lain di Kalimantan Selatan. Radar Banjarmasin mencatat BPBD Balangan memperbarui peta rawan bencana karena Lampihong masuk zona waspada banjir, imbas pertemuan aliran Sungai Balangan dan Pitap.

Di Balangan pula, status karhutla belum dicabut saat ancaman banjir bandang mulai dibicarakan. Kombinasi itu membuat kesiapsiagaan tidak bisa ditangani setengah hati.

Mengapa Koordinasi Lintas Sektor Menentukan

Banjir di Banjarmasin bukan persoalan tunggal. Ada faktor curah hujan, pasang air laut, kondisi drainase, tata kelola kawasan, hingga perilaku warga membuang sampah.

Karena itu, surat mitigasi menyoroti penguatan koordinasi lintas sektor. BPBD tidak bisa bekerja sendiri ketika harus mengerahkan personel, menyiapkan logistik, dan menyebarkan peringatan dini.

Posko 24 jam menjadi ujian nyata. Posko hanya efektif jika ada personel bergilir, jalur komunikasi jelas, dan mekanisme pelaporan kejadian bencana yang cepat dari kelurahan ke BPBD.

Edukasi masyarakat juga tidak kalah penting. Warga perlu tahu ke mana melapor, apa yang harus disiapkan, dan kapan harus mengungsi. Informasi peringatan dini yang sampai terlambat sama saja dengan tidak ada peringatan.

Pembaruan WebGIS di setiap kelurahan memberi manfaat langsung. Data yang rapi memudahkan penentuan titik evakuasi, penempatan perahu, dan prioritas bantuan saat genangan meluas.

Yang Menunggu Setelah Surat Terkirim

Sekarang bola berada di tangan pemerintah kota. BPBD sudah mengirim surat, menyusun daftar langkah teknis, dan menyiapkan armada. Yang ditunggu adalah penerbitan surat edaran atau instruksi kesiapsiagaan oleh wali kota.

Instruksi itu akan menentukan seberapa cepat camat, lurah, dan SKPD bergerak. Tanpa payung instruksi, koordinasi cenderung menunggu perintah dan respons melambat.

Ada pula pekerjaan rumah teknis yang masih berjalan: penyelesaian dok kapal hibah BNPB pada Desember 2026. Tenggat itu berdekatan dengan periode curah hujan tinggi, sehingga penyelesaiannya layak dipantau publik.

Evaluasi pos lapangan karhutla di tiga kecamatan juga menunggu tanda-tanda alam. Begitu hujan meningkat, fokus personel dan logistik harus bergeser ke penanganan banjir tanpa kehilangan kendali di titik lain.

Analisis Redaksi

Surat mitigasi ini memperlihatkan prosedur yang rapi, tetapi juga membuka pertanyaan soal kecepatan. BPBD sudah menjalankan bagiannya dengan menerjemahkan edaran BNPB menjadi langkah teknis yang terukur. Persoalannya, mitigasi banjir tidak berhenti pada dokumen. Ia baru bermakna ketika instruksi turun dan bergerak di lapangan.

Banjarmasin tidak punya kemewahan menunda. Setiap musim hujan, kota ini berhadapan dengan kombinasi hujan lebat dan pasang air. Peta rawan banjir per kelurahan, posko 24 jam, dan peringatan dini seharusnya sudah dalam kondisi siap sebelum genangan pertama datang, bukan disiapkan bersamaan dengan datangnya banjir.

Karena itu, publik layak menuntut dua hal. Pertama, surat edaran wali kota terbit cepat dan isinya operasional, bukan sekadar imbauan umum. Kedua, BPBD membuka informasi soal titik rawan dan kesiapan armada, termasuk status dok kapal hibah BNPB yang ditargetkan rampung Desember 2026. Kesiapsiagaan yang transparan jauh lebih berguna daripada janji yang baru diumumkan setelah air naik.