Iran Tuding AS Tulis Ulang Sejarah Perang, Salahkan Revolusi Islam 1979

Teheran menuding Amerika Serikat menulis ulang sejarah untuk menutupi kegagalan perangnya melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menolak klaim Washington yang menyebut Revolusi Islam 1979 sebagai pemicu konflik, bukan agresi militer AS.

Dalam unggahan di platform X pada Sabtu (14/11/2026), Baghaei menyatakan Washington berupaya menghindari tanggung jawab atas dampak kemanusiaan, ekonomi, dan geopolitik dari agresi yang ia sebut ilegal terhadap Republik Islam Iran. Tudingan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyalahkan Revolusi Islam 1979 sebagai awal perang.

Kronologi Agresi Militer AS-Israel

Menurut keterangan Baghaei, serangan militer gabungan AS-Israel dimulai pada 28 Februari 2026. Operasi itu menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Serangan juga menimbulkan korban di kalangan perempuan dan anak-anak serta menghancurkan infrastruktur sipil yang vital.

Baghaei menegaskan bahwa agresi tersebut terjadi kurang dari sembilan bulan sebelum pernyataannya, tepat di tengah berlangsungnya negosiasi diplomatik. “Agresi militer memiliki definisi yang jelas,” ujarnya, dikutip dari Press TV.

“Betapapun kerasnya para pejabat Amerika mencoba mengelak, mereka tidak akan bisa menghapus fakta dari benak rakyat Amerika maupun dunia bahwa Amerika Serikat-lah yang—dalam kurun waktu kurang dari sembilan bulan—melakukan agresi tanpa provokasi terhadap Iran, tepat di tengah berlangsungnya negosiasi diplomatik,” lanjut Baghaei.

Pernyataan itu menjadi bantahan langsung atas narasi baru Gedung Putih yang menempatkan Iran sebagai pihak yang memulai perang. Trump sebelumnya menyebut Revolusi Islam 1979 sebagai titik awal permusuhan Iran terhadap AS.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Esmail Baghaei menjadi corong utama Iran dalam membantah klaim AS. Ia menegaskan bahwa Revolusi Islam 1979 adalah perjuangan sah rakyat Iran untuk merebut kembali kedaulatan, kebebasan, dan martabat kemanusiaan setelah puluhan tahun campur tangan asing.

Baghaei secara khusus merujuk pada kudeta tahun 1953 yang didukung CIA, yang menggulingkan pemerintahan demokratis Mohammad Mosaddegh. Peristiwa itu menjadi luka sejarah yang masih dikenang di Iran dan menjadi dasar argumen Teheran bahwa revolusi adalah respons atas intervensi asing, bukan agresi.

Di sisi lain, Donald Trump bersikeras bahwa Iran-lah yang memulai perang. Klaim ini muncul setelah AS dan Israel melancarkan bombardir pada Februari lalu yang memicu perang meluas di Timur Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi Gedung Putih atas pernyataan Baghaei.

Pemerintah Israel, yang disebut terlibat dalam operasi gabungan, belum mengeluarkan komentar terpisah. Sejumlah pejabat Gedung Putih sebelumnya membela serangan tersebut sebagai tindakan pertahanan, meski Iran menegaskan operasi itu terjadi saat negosiasi diplomatik sedang berjalan.

Latar Belakang: Revolusi 1979 dan Kudeta 1953

Revolusi Islam 1979 menggulingkan monarki Pahlavi dan mengubah lanskap politik Iran. Bagi Teheran, revolusi itu adalah momen rakyat merebut kembali kedaulatan dari pengaruh asing yang telah berlangsung puluhan tahun.

Rujukan pada kudeta 1953 bukan tanpa alasan. Saat itu, CIA bersama dinas intelijen Inggris mendukung penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh, yang dianggap terlalu independen dan telah menasionalisasi industri minyak Iran. Peristiwa itu meninggalkan trauma kolektif yang kemudian menjadi salah satu akar retorika anti-AS dalam revolusi.

Baghaei memakai latar sejarah ini untuk membalik narasi Washington. Jika AS menuduh revolusi sebagai pemicu perang, Iran justru menempatkan revolusi sebagai respons sah atas intervensi asing yang dimulai jauh sebelum 1979.

Dalam konteks inilah pernyataan Baghaei menyebut Washington berupaya menulis ulang sejarah. Ia menilai klaim Trump mengabaikan rangkaian peristiwa yang mendahului revolusi, termasuk kudeta yang didukung CIA.

Dampak Agresi: Korban dan Infrastruktur

Baghaei merinci sejumlah dampak agresi militer AS-Israel. Selain menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, serangan itu juga menimbulkan korban di kalangan perempuan dan anak-anak Iran. Infrastruktur sipil yang vital dilaporkan hancur.

Dampak kemanusiaan ini menjadi dasar argumen Iran bahwa AS harus bertanggung jawab. Baghaei menegaskan Washington tidak bisa lepas dari konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang timbul akibat operasi tersebut.

Perang yang meluas di Timur Tengah juga memengaruhi stabilitas kawasan. Serangan pada 28 Februari disebut memicu eskalasi yang lebih luas, meski rincian dampak regional tidak dijelaskan secara spesifik dalam pernyataan Baghaei.

Berikut poin-poin utama pernyataan Iran:

• Agresi militer AS-Israel dimulai 28 Februari 2026.
• Serangan menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran.
• Korban meliputi perempuan dan anak-anak; infrastruktur sipil vital hancur.
• Operasi terjadi di tengah negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung.
• Iran menolak klaim AS bahwa Revolusi Islam 1979 memicu perang.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi Internasional

Iran menegaskan akan terus membantah narasi AS di forum internasional. Baghaei menekankan bahwa fakta agresi tidak bisa dihapus dari ingatan publik Amerika maupun dunia.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah negara lain yang menanggapi langsung pertukaran pernyataan ini. Namun, isu agresi militer tanpa provokasi di tengah negosiasi diplomatik berpotensi menjadi sorotan di forum multilateral.

Pernyataan Baghaei juga menyiratkan bahwa Iran akan merujuk pada hukum internasional untuk menuntut tanggung jawab AS. Ia menyebut agresi militer memiliki definisi yang jelas, yang secara implisit mengacu pada kerangka hukum internasional tentang penggunaan kekuatan bersenjata.

Bagi AS, klaim bahwa Iran memulai perang lewat Revolusi 1979 menjadi upaya membingkai ulang konflik. Namun, Iran menilai framing itu tidak akan mengubah fakta bahwa operasi militer pada 28 Februari-lah yang memicu perang. Baca juga liputan terkait di BBC.

Analisis Redaksi

Pertarungan narasi antara Teheran dan Washington bukan sekadar perang pernyataan. Keduanya sedang membangun fondasi legitimasi di mata publik domestik dan internasional. AS ingin menempatkan Iran sebagai pihak yang memulai permusuhan, sementara Iran ingin menegaskan bahwa operasi militer 28 Februari adalah agresi tanpa provokasi.

Yang menarik, Iran memilih argumen sejarah: Revolusi 1979 sebagai respons atas kudeta 1953. Ini strategi retoris yang cerdas karena membalik logika AS—jika ada yang memulai permusuhan, maka itu intervensi asing puluhan tahun lalu, bukan revolusi rakyat Iran. Namun, argumen ini juga punya batas: hukum internasional tentang agresi biasanya fokus pada tindakan militer aktual, bukan akar sejarah.

Karena itu, kunci sesungguhnya ada pada fakta di lapangan: apakah benar operasi 28 Februari terjadi saat negosiasi diplomatik berlangsung? Jika ya, klaim AS bahwa Iran memulai perang akan sulit dipertahankan. Sebaliknya, jika AS dapat membuktikan adanya provokasi Iran lebih dulu, narasi Trump punya pijakan. Hingga saat ini, publik hanya mendengar klaim kedua pihak tanpa bukti yang dipaparkan secara terbuka. Di sinilah peran pers dan forum internasional menjadi penting untuk menguji siapa yang sebenarnya menulis ulang sejarah.