Jatim Peringkat 3 Penipuan Digital Nasional: 99 Ribu Laporan, OJK Imbau Korban Lapor

Jawa Timur berada di posisi ketiga provinsi dengan laporan penipuan keuangan digital terbanyak di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 99.347 laporan penipuan dari Jatim sepanjang periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026.

Kronologi dan Sebaran Laporan Penipuan Digital Jatim

Angka 99.347 laporan itu menempatkan Jawa Timur di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Data berasal dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), pusat pelaporan yang diinisiasi OJK bersama kementerian dan lembaga terkait.

Dari jumlah tersebut, laporan paling banyak berasal dari tiga wilayah: Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Ketiganya merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi dan literasi digital yang relatif tinggi, sehingga paparan terhadap transaksi daring juga lebih besar.

Modus yang mendominasi meliputi penipuan belanja atau jual beli daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain (fake call), serta penipuan investasi. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah paling dasar: kepercayaan korban pada transaksi yang terlihat normal.

Periode pencatatan yang hampir dua tahun itu memperlihatkan bahwa laporan tidak surut. Ia bertahan sebagai persoalan struktural, bukan insiden musiman.

Pernyataan OJK Jatim dan Data Satgas PASTI

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran menyebut tingginya laporan penipuan menjadi perhatian pihaknya. Menurut dia, perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan penguatan pelindungan konsumen.

"Perluasan akses keuangan harus diiringi dengan penguatan pelindungan konsumen agar masyarakat tidak hanya semakin mudah menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami risiko dan terhindar dari berbagai modus kejahatan keuangan," kata Horas, Sabtu (14/11/2026).

Horas juga membeberkan capaian nasional Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI). Satgas telah menghentikan 1.222 entitas ilegal.

Rinciannya: 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya. Angka-angka itu memberi gambaran bahwa ekosistem keuangan ilegal tetap aktif meski penindakan berjalan.

Untuk mempercepat penanganan, OJK bersama anggota Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC. Tujuannya mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening yang dipakai dalam tindak penipuan.

Latar Belakang: Mengapa Jatim Menjadi Wilayah Rawan

Jawa Timur adalah provinsi dengan populasi besar dan aktivitas ekonomi yang padat. Surabaya sebagai ibu kota provinsi, Sidoarjo sebagai kawasan industri dan permukiman, serta Kota Malang sebagai kota pendidikan, semuanya memiliki basis pengguna layanan keuangan digital yang luas.

Kemudahan transaksi memang meningkat. Namun, menurut data OJK, kemudahan itu tidak selalu dibarengi pemahaman risiko. Di sinilah celah penipuan bekerja: korban merasa transaksi yang dilakukan adalah hal biasa.

Penipuan belanja daring, misalnya, sering kali tidak terlihat sebagai kejahatan pada awalnya. Korban baru menyadari setelah barang tidak dikirim atau rekening pelaku tidak lagi aktif. Sementara itu, fake call memanfaatkan rasa panik korban dengan mengaku sebagai pihak berwenang atau institusi tertentu.

Penipuan investasi bergerak lebih halus. Pelaku menawarkan imbal hasil tinggi dengan skema yang terlihat meyakinkan, sering kali melalui grup percakapan dan testimoni palsu.

OJK menilai literasi keuangan menjadi kunci. Karena itu, edukasi diperkuat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sejak Agustus 2024 hingga Oktober 2026, sebanyak 6.467 kegiatan edukasi keuangan telah digelar dan menjangkau 1,43 juta peserta di Jawa Timur. Jumlah itu besar, tetapi masih berhadapan dengan laju modus penipuan yang terus berubah.

Dampak dan Respons Kelembagaan

Bagi korban, dampak penipuan tidak berhenti pada kerugian uang. Ada rasa malu, kehilangan kepercayaan pada layanan keuangan digital, dan dalam kasus tertentu, tekanan psikologis.

Dari sisi industri, laporan penipuan yang tinggi menambah beban kerja penelusuran dan pemblokiran rekening. Perbankan dan penyelenggara sistem pembayaran harus bergerak cepat sebelum dana berpindah tangan.

OJK menempatkan IASC sebagai simpul percepatan. Masyarakat yang menjadi korban diminta segera melapor melalui kanal resmi IASC agar proses penelusuran hingga pemblokiran rekening bisa dilakukan lebih cepat.

Selain itu, Satgas PASTI terus melakukan penindakan terhadap entitas ilegal. Namun, penindakan saja tidak cukup jika masyarakat masih mudah tergoda tawaran yang tidak masuk akal.

Respons kelembagaan juga terlihat dari perluasan edukasi. GENCARKAN dan TPAKD menyasar kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh informasi keuangan.

Langkah Selanjutnya: Lapor Cepat, Blokir Cepat

OJK mengimbau korban penipuan keuangan agar tidak menunda pelaporan. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang dana diselamatkan.

Masyarakat dapat melapor melalui kanal resmi IASC. OJK juga mendorong pemahaman risiko sebelum bertransaksi, terutama untuk transaksi daring dan tawaran investasi.

Ke depan, penguatan kolaborasi antara OJK, Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran akan terus dilakukan. Fokusnya bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan.

Bagi warga Jawa Timur, angka 99.347 laporan adalah pengingat bahwa penipuan digital bukan peristiwa jauh. Ia bisa menimpa siapa saja yang bertransaksi tanpa kewaspadaan.

Analisis Redaksi

Angka 99.347 laporan dari Jawa Timur bukan sekadar statistik. Ia menunjukkan bahwa penipuan keuangan digital telah menjadi persoalan yang menyentuh banyak rumah tangga, bukan hanya kalangan tertentu.

Posisi ketiga nasional di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta bisa dibaca dari sisi populasi dan aktivitas ekonomi. Namun, penjelasan itu tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Selama laporan terus mengalir, ada celah yang belum tertutup.

Edukasi yang menjangkau 1,43 juta peserta dalam dua tahun adalah capaian yang layak dicatat. Tetapi, efektivitasnya perlu diukur dengan penurunan laporan, bukan hanya jumlah kegiatan. Jika laporan tetap tinggi, metode edukasi perlu dievaluasi.

Yang paling mendesak adalah kecepatan. Penipuan bekerja dalam hitungan menit. Karena itu, percepatan penelusuran dan pemblokiran rekening melalui IASC harus terus diuji, termasuk kemudahan akses bagi korban di daerah.

Tanpa itu, imbauan untuk melapor akan berhenti sebagai seruan. Padahal, yang dibutuhkan korban adalah respons cepat dan kepastian bahwa dana mereka masih bisa diselamatkan.

Sumber: detik.com, ojk.go.id