Sertifikat Kecakapan Nelayan Sasar 2.886 Pekerja Pesisir di 16 Provinsi

Penerapan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) menyasar 2.886 pekerja pesisir di 16 provinsi. Program ini menargetkan penurunan risiko kecelakaan laut lewat standar kompetensi yang terukur, bukan lagi sekadar pengalaman turun-temurun.

Sertifikasi itu terintegrasi dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Melansir laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Sabtu (14/11/2026), infrastruktur fisik kawasan pesisir dinilai butuh kesiapan sumber daya manusia agar fasilitas penangkapan ikan tidak mangkrak.

"Jadi, KNMP perlu ditopang sumber daya manusia yang kompeten agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kronologi dan Dasar Hukum Penerbitan SKN

Penerbitan SKN berlandaskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi itu mengatur standar kompetensi dasar pelayaran bagi awak kapal perikanan, sekaligus menyeragamkan kemampuan teknis di seluruh zona tangkap nasional.

Kurikulum pengujiannya mencakup pengetahuan dasar pelayaran, teknik operasi penangkapan ikan, keselamatan kerja, hingga pertolongan pertama pada kecelakaan. Peserta yang lolos tahapan evaluasi teknis berhak mengantongi dokumen legalitas kompetensi.

Prosesnya tidak berhenti di ruang kelas. Pelatihan teknis disebar ke sejumlah unit pelaksana di wilayah kepulauan. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Joni Haryadi D, merinci pelaksanaan program melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, BPPP Bitung, serta BPPP Ambon.

Sebaran titik pelaksanaannya menyentuh kawasan KNMP Lhok Pawoh Aceh Barat Daya, KNMP Ciwaru Sukabumi, KNMP Lateng Banyuwangi, KNMP Banyutowo Pati, KNMP Angkue Bone, KNMP Supu Halmahera Utara, hingga KNMP Samber Binyeri Biak. Total ada 16 provinsi yang menjadi sasaran.

Dengan skema itu, standar kelayakan melaut bergeser. Bukan lagi soal hafal lokasi ikan atau warisan kebiasaan orang tua, tetapi soal penguasaan prosedur keselamatan yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga nama yang muncul di depan program ini. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menempatkan kompetensi nelayan sebagai prasyarat produktivitas. Baginya, modernisasi pelabuhan dan armada tangkap berisiko gagal mendorong ekonomi lokal bila kualitas teknis pekerja tidak ikut naik.

Pandangan itu diperkuat I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Ia menyoroti kebiasaan melaut turun-temurun yang membuat pekerja kerap abai terhadap prosedur mitigasi bencana dan penanganan darurat di tengah laut.

"Keselamatan nelayan adalah prioritas utama, setiap yang berangkat melaut harus kembali dengan selamat kepada keluarganya," tutur Nyoman.

Karena itu, evaluasi kelayakan kompetensi tidak lagi berorientasi pada kuantitas dokumen legalitas semata. Yang dibidik adalah perubahan perilaku kerja di atas kapal. Penguasaan teknis pengoperasian alat tangkap dan navigasi dasar disebutnya mutlak untuk meminimalkan fatalitas kerja.

Joni Haryadi D melengkapi gambaran operasionalnya. Koordinasi lintas unit pelaksana teknis menjadi kunci karena jangkauan pelatihan tersebar dari Aceh hingga Biak. Tanpa koordinasi itu, distribusi pelatihan di wilayah kepulauan berisiko timpang.

Latar Belakang: Pergeseran Standar Kelayakan Melaut

Selama puluhan tahun, kelayakan seorang nelayan diukur dari pengalaman. Semakin lama melaut, semakin dipercaya. Pola itu punya logika sendiri, tetapi menyimpan celah besar: pengetahuan keselamatan tidak otomatis tumbuh bersama jam terbang.

KNMP mengubah logika tersebut. Pembangunan infrastruktur fisik kawasan pesisir—pelabuhan, fasilitas pengolahan, armada—memerlukan operator yang paham prosedur. Fasilitas mahal tanpa SDM terlatih hanya menghasilkan kapasitas menganggur.

Di sisi lain, sertifikasi ini menjawab persoalan lama sektor perikanan tangkap: tingginya kerentanan keselamatan kerja. Kecelakaan di laut jarang terdokumentasi rapi, tetapi dampaknya nyata pada keluarga pesisir. Satu kapal tenggelam berarti kehilangan penghasilan sekaligus nyawa pencari nafkah.

Kurikulum yang menyeragamkan kemampuan dasar awak kapal juga bertujuan menyamakan standar antarwilayah. Nelayan Bitung dan nelayan Sukabumi menghadapi karakter perairan berbeda, tetapi prosedur dasar keselamatan seharusnya sama.

Dampak yang Diharapkan dan Titik Kritisnya

Bila berjalan sesuai rencana, SKN berdampak pada tiga hal. Pertama, penurunan fatalitas kerja lewat penguasaan mitigasi risiko. Kedua, efisiensi operasional penangkapan ikan karena awak kapal memahami teknik operasi alat tangkap. Ketiga, pemanfaatan fasilitas KNMP yang lebih optimal.

Namun ada titik kritis yang sulit diabaikan. Legalitas formal tidak otomatis menurunkan angka kecelakaan laut. Sertifikat hanya bekerja bila beriringan dengan pengawasan ketat terhadap kelaikan kapal dan ketersediaan alat keselamatan di lapangan.

Tanpa penegakan standar operasional yang konsisten pascapelatihan, sertifikasi kompetensi berisiko berhenti sebagai pemenuhan syarat administratif di atas kertas. Nelayan lulus uji, tetapi kapal tetap tanpa pelampung, tanpa radio, dan tanpa prosedur evakuasi yang dipraktikkan.

Faktor lain yang menentukan adalah jangkauan. Pelatihan menyasar 2.886 pekerja di 16 provinsi, sementara populasi nelayan Indonesia jauh lebih besar. Skala ini cukup untuk percontohan, belum untuk perubahan menyeluruh.

Langkah Selanjutnya: dari Sertifikat ke Budaya Kerja

Tahap berikutnya ada di tangan unit pelaksana teknis dan pemerintah daerah. BPPP di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon bersama Poltek KP Bone harus memastikan pelatihan berjalan sesuai kurikulum, bukan sekadar mengejar jumlah peserta.

Pengawasan pascapelatihan menjadi pekerjaan rumah terberat. Diperlukan mekanisme pemeriksaan berkala terhadap kapal dan alat keselamatan, plus evaluasi apakah prosedur yang diajarkan benar-benar dipraktikkan di laut.

Yang juga perlu dijawab: bagaimana sertifikat ini diperlakukan di lapangan. Jika menjadi syarat administratif untuk melaut, nelayan akan mengejarnya. Jika tidak, sertifikat berisiko jadi dokumen yang disimpan di lemari.

Keberhasilan transformasi sektor perikanan tangkap bergantung pada sejauh mana regulasi mampu mengubah budaya kerja berisiko tinggi menjadi praktik melaut yang terukur dan aman. Itu bukan pekerjaan satu pelatihan, melainkan kerja panjang lintas kementerian dan daerah.

Analisis Redaksi

Angka 2.886 pekerja pesisir di 16 provinsi terlihat ambisius, tetapi patut dibaca sebagai percontohan, bukan solusi menyeluruh. Persoalan keselamatan nelayan Indonesia terlalu besar untuk diselesaikan lewat satu skema sertifikasi. Yang menarik dari SKN justru pengakuannya bahwa pengalaman turun-temurun punya batas. Itu pergeseran cara berpikir yang sehat.

Namun ada bahaya yang sudah terlihat dari desain programnya. Sertifikasi cenderung diukur dari jumlah peserta lulus, sementara faktor yang benar-benar menurunkan kecelakaan—kelaikan kapal, alat keselamatan, pengawasan—berada di luar kendali pelatihan. Bila KKP dan dinas daerah tidak menyiapkan mekanisme pemeriksaan pascapelatihan, SKN hanya menambah lapisan dokumen tanpa mengubah apa pun di atas kapal.

Pemerintah juga perlu jujur soal biaya. Nelayan yang harus meninggalkan melaut beberapa hari untuk pelatihan kehilangan pendapatan harian. Tanpa kompensasi atau penjadwalan yang tidak mengganggu musim tangkap, partisipasi akan bergantung pada tekanan administratif, bukan kesadaran. Di titik itu, sertifikat berhenti menjadi alat keselamatan dan berubah menjadi beban baru bagi pekerja pesisir.

Sumber: afu.id, kkp.go.id