14 Mahasiswa Gugat UU Lalu Lintas: Frasa 'Segera' Perbaikan Jalan Rusak ke MK

Sebanyak 14 mahasiswa mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan frasa 'segera' dalam pasal perbaikan jalan rusak yang dinilai tidak memberikan kepastian waktu dan standar penanganan.

Permohonan teregistrasi dengan nomor 419/PUU-XXIV/2026 dan diajukan pada 11 November 2026. Para pemohon menyoroti Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi, "Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas."

Dalam permohonan yang dikutip dari laman resmi MK, para mahasiswa menilai frasa 'segera' belum memberikan ukuran waktu dan standar pelaksanaan yang jelas. Akibatnya, penyelenggara jalan berpotensi menunda perbaikan tanpa parameter yang objektif.

Kronologi dan Isi Permohonan Uji Materiil

Permohonan ini berangkat dari pengalaman langsung para pemohon. Aisyah Nurul Fajri, Pemohon I, mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di kawasan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Insiden itu menyebabkan luka pada lutut dan harus dijahit dua jahitan.

Aisyah juga menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di Klinik Pratama Medika, memperoleh surat keterangan dokter, serta resep pengobatan. Kejadian tersebut menjadi bukti kerugian aktual yang dialami pemohon.

Pemohon lain menyoroti kondisi jalan berlubang di Jalan Raya Bandung-Soreang, Kabupaten Bandung. Empat pemohon mengaku rutin melintasi ruas tersebut dan menghadapi risiko kecelakaan akibat kerusakan permukaan jalan.

"Pemohon I mendalilkan telah mengalami kerugian aktual, berupa kecelakaan dan cedera fisik ketika melintasi jalan berlubang, sedangkan sejumlah Pemohon lainnya menerangkan, bahwa mereka secara berulang menggunakan ruas jalan yang mengalami kerusakan, sehingga menghadapi risiko kecelakaan dalam aktivitas perjalanan," demikian salah satu poin dalam permohonan.

Meski tidak seluruh pemohon pernah mengalami kecelakaan, mereka menganggap risiko tersebut sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan pribadi karena harus melewati jalan yang sama secara berulang.

Pihak yang Terlibat dan Dalil Pemohon

Para pemohon mendalilkan frasa 'segera' dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mereka menilai ketentuan itu, sepanjang dimaknai memberi keleluasaan menunda penanganan, melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan rasa aman.

Menurut para pemohon, ketidakpastian tersebut merugikan hak masyarakat atas keselamatan, perlindungan kesehatan, serta kepastian hukum yang adil. Mereka menekankan bahwa jalan rusak yang membahayakan nyawa memerlukan respons cepat dan terukur, bukan penundaan tanpa alasan.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa 'segera' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

• Tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diketahui atau patut diketahui.
• Kewajiban bagi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya untuk melakukan penilaian tingkat risiko keselamatan secara objektif dan terdokumentasi.
• Mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan selama perbaikan belum dapat dilaksanakan.
• Menetapkan prioritas dan melaksanakan perbaikan jalan dalam tenggang waktu yang terukur berdasarkan tingkat bahaya dan standar teknis yang berlaku.
• Ketentuan bahwa ketiadaan atau keterbatasan anggaran tidak menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk menangani kondisi jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Permohonan ini menempatkan MK sebagai penentu apakah frasa 'segera' perlu diberi tafsir baru yang lebih tegas dan operasional.

Latar Belakang: Jalan Rusak dan Keselamatan Pengguna

Jalan rusak telah menjadi persoalan kronis di berbagai daerah. Lubang dan permukaan jalan yang tidak rata meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Data kepolisian sering mencatat kecelakaan akibat infrastruktur jalan yang tidak memadai, meski angka pastinya bervariasi tiap wilayah.

Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ sebenarnya mewajibkan penyelenggara jalan memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Namun, frasa 'segera' sering ditafsirkan secara longgar. Tidak ada batas waktu baku, tidak ada standar prioritas, dan tidak ada sanksi tegas bagi yang lalai.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran di sejumlah daerah. Perbaikan jalan kerap tertunda karena proses pengadaan, birokrasi, atau prioritas pembangunan yang lain. Akibatnya, pengguna jalan menanggung risiko setiap hari.

Kasus Aisyah di Cirebon dan keluhan para pemohon di Bandung bukan isolasi. Keduanya merepresentasikan pengalaman banyak pengguna jalan di Indonesia yang harus berhadapan dengan infrastruktur rusak tanpa jaminan keselamatan.

Dampak dan Reaksi terhadap Permohonan

Permohonan ini berpotensi menjadi preseden penting bagi tata kelola jalan di Indonesia. Jika MK mengabulkan, penyelenggara jalan wajib memiliki mekanisme penilaian risiko, tindakan pengamanan sementara, dan tenggat perbaikan yang jelas. Ketiadaan anggaran tidak lagi bisa dijadikan alasan untuk membiarkan jalan rusak.

Bagi masyarakat, kepastian ini berarti perlindungan hukum yang lebih nyata ketika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak. Mereka dapat menuntut pertanggungjawaban berdasarkan standar yang terukur, bukan sekadar imbauan moral.

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu bersiap menyesuaikan regulasi teknis, prosedur penganggaran, dan sistem pelaporan jalan rusak. Beban ini tidak ringan, tetapi menjadi konsekuensi dari kewajiban konstitusional melindungi keselamatan warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Perhubungan terkait permohonan tersebut. MK juga belum menjadwalkan sidang pendahuluan.

Langkah Selanjutnya di Mahkamah Konstitusi

Setelah permohonan teregistrasi, MK akan memeriksa kelengkapan berkas dan menjadwalkan sidang pendahuluan. Dalam sidang itu, pemohon memaparkan dalil, sementara pemerintah dan DPR memberikan keterangan.

MK juga dapat meminta keterangan ahli untuk menilai apakah frasa 'segera' cukup jelas atau perlu diberi tafsir baru. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa bulan sebelum putusan dibacakan.

Jika permohonan dikabulkan sebagian, MK dapat merumuskan tafsir konstitusional atas frasa 'segera' sesuai petitum pemohon. Putusan itu akan mengikat semua penyelenggara jalan di Indonesia.

Bagi para mahasiswa, ini adalah langkah hukum untuk mendorong perubahan nyata. Mereka tidak menuntut ganti rugi, melainkan kepastian bahwa negara hadir ketika jalan rusak mengancam nyawa.

Analisis Redaksi

Gugatan ini menyentuh titik lemah regulasi lalu lintas yang selama ini luput dari perhatian. Frasa 'segera' memang terdengar tegas, tetapi tanpa parameter waktu dan standar teknis, ia mudah ditafsirkan sesuai kepentingan penyelenggara jalan. Akibatnya, perbaikan jalan rusak sering berjalan lambat, bahkan hanya setelah korban berjatuhan.

Yang menarik, para pemohon tidak sekadar menuntut ganti rugi atas kecelakaan yang mereka alami. Mereka mempersoalkan desain undang-undang yang membiarkan ketidakpastian. Ini adalah bentuk kesadaran hukum yang jarang muncul dari kalangan muda, dan patut diapresiasi.

Namun, MK perlu berhati-hati. Menetapkan standar waktu perbaikan secara kaku bisa berbenturan dengan keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, rumusan conditionally unconstitutional yang diajukan pemohon—dengan penekanan pada penilaian risiko dan tindakan pengamanan sementara—tampak lebih realistis. Jika dikabulkan, putusan ini bisa menjadi titik balik tata kelola jalan di Indonesia, asalkan ada pengawasan dan sanksi yang jelas.

Sumber: oto.detik.com, mkri.id