Dari HGU hingga HGB: Sistem Pertanahan RI Dipelajari Timor-Leste

Sistem administrasi dan pendaftaran tanah Indonesia menjadi bahan pembelajaran bagi delegasi Kementerian Kehakiman Timor-Leste. Kajian itu mencakup ragam hak atas tanah yang dikenal di Indonesia, mulai dari Hak Guna Usaha (HGU) hingga Hak Guna Bangunan (HGB).

Kabar tersebut pertama dilaporkan Kompas.com melalui kanal Properti. Delegasi dari negara tetangga itu datang untuk melihat langsung bagaimana Indonesia menata catatan kepemilikan tanah yang tersebar di seluruh wilayah.

Perhatian Timor-Leste masuk akal. Negara yang resmi merdeka pada 2002 itu masih merapikan warisan sengketa tanah kolonial dan konflik internal. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan puluhan juta bidang tanah terdaftar, dianggap punya pengalaman panjang mengelola persoalan serupa.

Mengapa Sistem Pertanahan Indonesia Jadi Rujukan Timor-Leste

Timor-Leste menghadapi persoalan klasik pasca-konflik: banyak bidang tanah tanpa dokumen resmi, tumpang tindih klaim antarwarga, dan batas administrasi yang belum tuntas. Kondisi ini membuat pemerintahnya butuh model pendaftaran tanah yang bisa dijalankan cepat dan murah.

Indonesia sudah melewati fase itu. Sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Indonesia membangun satu sistem hukum tanah nasional yang menyatukan beragam aturan warisan kolonial. UUPA menjadi dasar lahirnya jenis-jenis hak atas tanah yang kini dipelajari delegasi Timor-Leste.

Selain soal regulasi, Indonesia juga punya pengalaman teknis. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengelola kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota, dengan arsip fisik maupun digital. Struktur berjenjang ini yang memungkinkan pemerintah pusat memantau kepemilikan tanah sampai level desa.

Mengenal HGU, HGB, dan Hak Atas Tanah Lain di Indonesia

Dalam sistem pertanahan Indonesia, tanah negara dapat diberikan kepada pihak tertentu melalui sejumlah hak. Perbedaan tiap hak terletak pada subjek pemegang, jangka waktu, dan peruntukannya.

• Hak Milik (HM) — hak terkuat yang dapat dimiliki perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu, berlaku tanpa batas waktu.
• Hak Guna Usaha (HGU) — diberikan untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dengan jangka waktu maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang.
• Hak Guna Bangunan (HGB) — untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, berlaku maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang.
• Hak Pakai — hak menggunakan tanah negara untuk keperluan tertentu, dengan jangka waktu terbatas.
• Hak Sewa — untuk bangunan, diberikan kepada pihak yang berhak menyewakan tanah.

Skema inilah yang membuat Indonesia bisa memisahkan kepemilikan tanah dari hak memanfaatkannya. Negara tetap memegang kendali atas tanah, sementara masyarakat dan dunia usaha mendapat kepastian hukum untuk berinvestasi.

Bagi Timor-Leste, pembedaan semacam ini relevan. Sektor pertanian dan pariwisata yang sedang tumbuh membutuhkan kepastian atas lahan, tanpa harus melepas seluruh aset ke tangan swasta.

Bagaimana Pendaftaran Tanah Dijalankan di Indonesia

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Prosesnya mencakup pengukuran bidang tanah, pencatatan hak, penerbitan sertifikat, hingga pemeliharaan data secara berkelanjutan.

Sejak 2017, pemerintah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini mendaftarkan bidang tanah secara massal di suatu wilayah, dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding pendaftaran individual. Hasilnya, puluhan juta sertifikat telah diterbitkan.

Digitalisasi menjadi babak baru. Arsip pertanahan kini dialihkan ke sistem elektronik, dan sertifikat tanah mulai diterbitkan dalam bentuk digital. Langkah ini mempersingkat waktu layanan serta menutup celah pemalsuan dokumen.

Data pertanahan juga terhubung dengan instansi lain, termasuk catatan pajak dan perizinan. Keterhubungan ini memungkinkan pemerintah menelusuri kepemilikan tanah lintas sektor, sesuatu yang masih sulit dilakukan Timor-Leste.

Kendala yang Masih Dihadapi Indonesia

Meski menjadi rujukan, sistem pertanahan Indonesia belum sepenuhnya bersih. Sengketa tanah masih sering muncul, terutama di kawasan perkebunan dan kawasan hutan. Tumpang tindih antara izin HGU dan klaim masyarakat adat menjadi salah satu pemicu utama.

Kasus mafia tanah juga berulang. Pemalsuan sertifikat dan pendudukan lahan tanpa hak dilaporkan ke berbagai kantor pertanahan. Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani persoalan ini, meski penyelesaiannya kerap lambat.

Keterbatasan sumber daya manusia di daerah turut memperlambat layanan. Sejumlah kantor pertanahan kekurangan juru ukur dan petugas pengolah data, sehingga antrean sertifikasi menumpuk.

Persoalan ini penting dicatat oleh delegasi Timor-Leste. Sistem yang matang tidak otomatis bebas masalah. Keberhasilan Indonesia lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga konsistensi data dan menegakkan hukum di lapangan.

Langkah Selanjutnya bagi Timor-Leste dan Kerja Sama Kawasan

Kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Timor-Leste membuka peluang kerja sama teknis yang lebih luas. Pelatihan bagi aparat pertanahan, pertukaran data, hingga bantuan penyusunan regulasi bisa menjadi agenda lanjutan.

Dalam konteks regional, kerja sama ini sejalan dengan upaya ASEAN memperkuat tata kelola lahan. Kepastian hak atas tanah menjadi prasyarat investasi, sekaligus kunci mencegah konflik sosial di negara yang baru membangun institusi.

Indonesia sendiri berkepentingan menjaga hubungan baik dengan tetangga terdekat. Pengalaman pertanahan dapat menjadi salah satu instrumen diplomasi yang konkret, bukan sekadar simbol.

Yang belum jelas, apakah kunjungan ini akan berlanjut ke kesepakatan formal. Sumber pemberitaan hanya menyebut kajian sistem administrasi dan pendaftaran tanah, tanpa merinci bentuk kerja sama yang disepakati.

Analisis Redaksi

Pilihan Timor-Leste mempelajari sistem pertanahan Indonesia masuk akal secara praktis. Kedua negara berbagi warisan hukum kolonial yang rumit, dan sama-sama harus menyelesaikan sengketa tanah pasca-konflik. Indonesia sudah mencoba berbagai pendekatan, dari pendaftaran massal hingga digitalisasi, sehingga pengalamannya relevan.

Namun, ada risiko jika Timor-Leste hanya meniru kerangka hukum tanpa menimbang kapasitas institusi. Indonesia punya puluhan ribu pegawai pertanahan dan jaringan kantor yang luas. Timor-Leste belum tentu memiliki sumber daya serupa. Menyalin aturan tanpa menyiapkan pelaksana bisa berujung pada tumpukan berkas yang tak selesai.

Yang lebih berharga dari kunjungan ini justru pelajaran tentang kegagalan. Sengketa HGU, mafia tanah, dan tumpang tindih klaim menunjukkan bahwa sistem yang baik tetap rapuh bila pengawasan lemah. Jika Timor-Leste mau belajar dari sisi gelap itu, bukan hanya dari keberhasilan sertifikasi massal, hasilnya akan jauh lebih tahan lama.

Sumber: atrbpn.go.id