Banjir Subulussalam Meluas: 15 Desa Terendam, 1.897 KK Terdampak

Banjir di Kota Subulussalam, Aceh, meluas ke 15 desa di Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng pada Sabtu (14/11/2026). Sebanyak 1.897 kepala keluarga atau 7.703 jiwa terdampak, dan warga menunggu bantuan serta penanganan serius dari pemerintah kota.

Informasi yang dihimpun Penarakyat.com dari warga menyebutkan, intensitas hujan sedang hingga tinggi membuat pemukiman di dua kecamatan masih terendam. Debit air Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meningkat hingga meluap ke jalan desa, kebun warga, dan jalan nasional di dataran rendah serta bantaran sungai.

Kronologi Banjir di Sultan Daulat dan Rundeng

Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur Kota Subulussalam sepanjang hari. Air dari dua sungai utama, Lae Souraya dan Rikit, tidak tertampung sehingga meluap ke permukiman.

Banjir pertama kali dilaporkan merendam desa-desa di Kecamatan Sultan Daulat. Tiga desa yang terdampak adalah Jabi-Jabi, Sigrun, dan Suka Maju. Di Kecamatan Rundeng, genangan meluas ke 12 desa.

Data Pusdalops BPBD Subulussalam mencatat rincian dampak di Kecamatan Sultan Daulat:

• Desa Jabi-Jabi: 292 KK / 1.100 jiwa
• Desa Sigrun: 116 KK / 464 jiwa
• Desa Suka Maju: 260 KK / 1.040 jiwa

Di Kecamatan Rundeng, dampak tersebar di Desa Suak Jampak (102 KK/404 jiwa, 70 KK/278 jiwa mengungsi), Panglima Sahman (125 KK/515 jiwa), Sibungke (148 KK/588 jiwa), Mandilam (56 KK/224 jiwa), Tanah Tumbuh (98 KK/490 jiwa), Sibuasan (135 KK/434 jiwa), Lae Mate (145 KK/379 jiwa), Oboh (115 KK/460 jiwa), Dah (94 KK/353 jiwa), Kuta Beringin (40 KK/170 jiwa), Siperkas (101 KK/404 jiwa), dan Tualang (70 KK/678 jiwa).

Total keseluruhan mencapai 1.897 KK atau 7.703 jiwa. Angka ini bersumber dari Pusdalops BPBD Kota Subulussalam yang melakukan kajian cepat di lapangan.

Respons BPBD dan Status Tanggap Darurat

BPBD Kota Subulussalam bergerak cepat. Tim Reaksi Cepat (TRC) dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pendataan. Pos komando penanganan banjir didirikan sebagai pusat koordinasi.

BPBD juga menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam rapat itu diputuskan penetapan status tanggap darurat bencana banjir.

Selain itu, BPBD mendorong logistik ke desa-desa terdampak. Namun, warga di lapangan mengaku masih menunggu bantuan dan penanganan serius dari Pemerintah Kota Subulussalam.

“Warga berharap walikota dapat mendengar dan turun ke lokasi,” ujar seorang warga yang dikutip dari laporan Penarakyat.com.

Wali Kota Rasyid Bancin Belum Turun ke Lokasi

Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin belum turun meninjau lokasi banjir. Informasi itu diperoleh dari warga yang memantau langsung kondisi di lapangan.

Ketiadaan kunjungan itu menjadi sorotan warga. Mereka menilai kehadiran kepala daerah penting untuk memastikan distribusi bantuan berjalan dan kebutuhan mendesak terpenuhi.

Sejumlah desa dilaporkan lumpuh aktivitasnya. Jalan desa dan jalan nasional terendam, sehingga akses warga dan kendaraan terganggu. Kebun warga juga ikut terendam.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Subulussalam terkait jadwal kunjungan maupun tambahan bantuan.

Dampak Banjir: Aktivitas Lumpuh dan Warga Mengungsi

Banjir membuat aktivitas warga di 15 desa terhenti. Warga di dataran rendah dan bantaran sungai menjadi kelompok paling terdampak karena air lebih cepat naik.

Di Desa Suak Jampak, sebanyak 70 KK atau 278 jiwa terpaksa mengungsi. Data Pusdalops BPBD mencatat angka itu sebagai satu-satunya pengungsian yang terverifikasi sejauh ini.

Desa Tualang mencatat jumlah jiwa terdampak paling besar, yakni 678 jiwa dari 70 KK. Sementara Desa Jabi-Jabi mencatat 1.100 jiwa dari 292 KK.

Kerugian material belum dihitung. Namun, genangan di jalan desa, kebun, dan jalan nasional berpotensi mengganggu distribusi pangan dan aktivitas ekonomi warga.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga

BPBD Kota Subulussalam menyatakan akan terus melakukan pendataan dan evaluasi di lokasi. Pos komando penanganan banjir tetap beroperasi untuk mengoordinasikan bantuan.

Status tanggap darurat bencana banjir yang ditetapkan diharapkan mempercepat penyaluran logistik dan penanganan darurat. Namun, warga menuntut lebih dari itu: kehadiran langsung wali kota di lokasi.

Warga juga berharap pemerintah kota menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan drainase di dataran rendah. Sebab, banjir di Subulussalam bukan kali ini saja terjadi.

Informasi terkini dari Penarakyat.com menyebutkan banjir masih menggenangi dua kecamatan. Kepala Desa Oboh bahkan mengingatkan gagasan wali kota untuk membangun kanal di desanya sebagai upaya mitigasi.

Bagi warga, prioritas sekarang adalah bantuan pangan, air bersih, dan tempat pengungsian yang layak. Sementara itu, pemerintah diminta memastikan pendataan akurat agar bantuan tepat sasaran.

Analisis Redaksi

Banjir di Subulussalam memperlihatkan pola yang berulang: hujan deras, sungai meluap, permukiman terendam. Data Pusdalops BPBD yang menyebut 1.897 KK terdampak seharusnya menjadi alarm bahwa kapasitas sungai dan drainase kota tidak lagi memadai.

Yang paling menonjol dari laporan ini bukan hanya angka, tetapi absennya kepala daerah di lokasi. Dalam situasi tanggap darurat, kehadiran wali kota bukan sekadar simbol. Ia menentukan kecepatan koordinasi, memastikan logistik sampai, dan memberi kepastian kepada warga bahwa negara hadir.

BPBD sudah bergerak: TRC dikerahkan, pos komando didirikan, status tanggap darurat ditetapkan, logistik didorong. Namun, penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat. Gagasan pembangunan kanal di Desa Oboh yang pernah disampaikan wali kota perlu dibuktikan dengan anggaran dan eksekusi, bukan sekadar wacana yang muncul setiap kali banjir datang.

Warga di 15 desa kini menunggu. Mereka tidak butuh janji baru, tetapi bantuan yang tiba tepat waktu dan solusi yang membuat mereka tidak kembali terendam pada musim hujan berikutnya.

Sumber: bnpb.go.id