Harga Asli Pertalite Rp 18.102 per Liter, Selisihnya Ditanggung Pembayar Pajak

Harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 sudah menyentuh Rp 18.102 per liter, sementara di SPBU masih dijual Rp 10 ribu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut selisih Rp 8.102 per liter itu ditanggung APBN, artinya dibayar oleh para pembayar pajak.

Angka itu dipaparkan Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026), seperti dikutip detikOto. Pemerintah menegaskan beban subsidi dan kompensasi energi membengkak sejak April 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu eskalasi geopolitik dan perang.

Kronologi: Dari Rp 10 Ribu ke Harga Keekonomian Rp 18.102

Suahasil membeberkan pergerakan harga keekonomian Pertalite dalam tiga tahun terakhir. Sepanjang 2024, 2025, hingga Maret 2026, harga keekonomian bahan bakar bersubsidi itu hanya sedikit di atas Rp 10 ribu per liter.

"Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026. Harga keekonomian Pertalite itu hanya sedikit di atas harga Rp 10 ribu, dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah," kata Suahasil.

Titik balik terjadi pada April 2026. Sejak bulan itu, harga keekonomian melesat dan kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi energi ikut membengkak. "Kenapa meningkat? tentu karena dampak perang," ujar dia.

Pemicunya adalah harga minyak mentah dunia. Setelah sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel, harga minyak melonjak hampir menyentuh puncak di US$ 115-116 per barel. Lonjakan itu langsung merambat ke harga keekonomian BBM di dalam negeri, termasuk Pertalite dan Solar.

Solar mengalami tekanan serupa. Harga jual pemerintah berada di Rp 6.800 per liter, sementara harga keekonomiannya per Oktober 2026 mencapai Rp 21.457 per liter. Selisihnya bahkan jauh lebih lebar dibanding Pertalite.

"Untuk solar kira-kira harga pemerintahnya adalah Rp 6.800, harga keekonomiannya ada di atas Rp 6.800 namun relatif cukup dekat. Namun mulai bulan Maret dia mulai meningkat ke atas harga keekonomiannya (Rp 21.457 per liter) karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," sambung Suahasil.

Siapa yang Menanggung Selisih Harga Pertalite dan Solar

Selisih antara harga jual dan harga keekonomian tidak hilang begitu saja. Pemerintah menutupnya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena APBN bersumber dari penerimaan negara, Suahasil menyebut beban itu pada akhirnya dipikul bersama oleh masyarakat.

"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ditanggung APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada pembayar pajak Indonesia, karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," kata Menteri Keuangan.

Pernyataan itu menempatkan pembayar pajak sebagai pihak yang paling terdampak secara tidak langsung. Konsumen BBM menikmati harga murah di SPBU, tetapi beban fiskalnya dialihkan ke kas negara yang diisi dari pajak, bea, dan penerimaan lainnya.

Hingga akhir Oktober 2026, pemerintah sudah mengucurkan anggaran belanja subsidi dan kompensasi senilai Rp 415,8 triliun. Salah satu komponennya adalah subsidi BBM sebanyak 15.244 ribu kiloliter, naik 9,5% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu 13.916 kiloliter.

Kenaikan volume subsidi itu menunjukkan konsumsi BBM bersubsidi tetap tumbuh, sementara harga keekonomiannya melambung. Kombinasi keduanya membuat pos belanja subsidi dan kompensasi menjadi salah satu tekanan terbesar pada APBN 2026.

Latar Belakang: Eskalasi Geopolitik dan Harga Minyak Dunia

Lonjakan harga keekonomian BBM tidak berdiri sendiri. Menurut paparan Suahasil, tren kenaikan sejalan dengan eskalasi geopolitik dan perang yang mengganggu pasar energi global. Harga minyak yang sempat stabil di US$ 60 per barel berbalik arah dengan cepat.

Dalam pasar minyak, pergerakan harga dipengaruhi oleh risiko pasokan, bukan hanya permintaan. Ketika konflik meningkat, pasar memberi premi risiko pada setiap barel yang diperdagangkan. Premi itulah yang kemudian tercermin pada harga keekonomian BBM domestik.

Pemerintah memilih tidak menaikkan harga jual Pertalite dan Solar. Keputusan ini menjaga daya beli masyarakat, tetapi konsekuensinya fiskal: selisih harga harus ditutup dari APBN. Pilihan ini juga menjelaskan mengapa angka subsidi dan kompensasi melonjak meski harga di SPBU tidak berubah.

Sejumlah faktor yang membuat tekanan fiskal makin berat:

• Harga minyak dunia melonjak dari sekitar US$ 60 menjadi US$ 115-116 per barel.
• Harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 mencapai Rp 18.102 per liter, sementara harga jual Rp 10 ribu.
• Harga keekonomian Solar mencapai Rp 21.457 per liter, jauh di atas harga jual Rp 6.800.
• Volume subsidi BBM naik 9,5% menjadi 15.244 ribu kiloliter.
• Realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga akhir Oktober 2026 menembus Rp 415,8 triliun.

Data itu memperlihatkan dua tekanan sekaligus: harga satuan yang naik dan volume yang bertambah. Keduanya bergerak searah, sehingga beban APBN membesar lebih cepat dari perkiraan awal.

Dampak ke APBN dan Konsumen BBM Bersubsidi

Bagi konsumen, harga Pertalite di angka Rp 10 ribu per liter masih menjadi penopang utama biaya transportasi harian. Namun bagi APBN, setiap liter yang terjual menyimpan selisih yang harus dibayar negara. Semakin tinggi konsumsi, semakin besar pula tanggungannya.

Bagi pembayar pajak, implikasinya lebih luas. Ruang fiskal yang tersedot ke subsidi dan kompensasi energi mengurangi keleluasaan pemerintah membiayai program lain, mulai dari infrastruktur hingga perlindungan sosial. Pemerintah juga menghadapi risiko pelebaran defisit bila harga minyak bertahan tinggi lebih lama.

Suahasil secara terbuka mengakui bahwa kenaikan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi terjadi sejak April 2026. "Mulai bulan April. Mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," ujarnya.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa tekanan fiskal bukan fenomena sesaat. Selama harga minyak dunia belum kembali ke level normal, pos subsidi dan kompensasi akan tetap menjadi beban berat di APBN.

Langkah Selanjutnya: Menjaga Harga Jual atau Mengoreksi Subsidi

Pemerintah belum mengisyaratkan perubahan harga jual Pertalite maupun Solar. Yang ditekankan Suahasil adalah transparansi soal siapa yang menanggung selisih harga, yaitu APBN yang bersumber dari pajak masyarakat.

Ke depan, ada beberapa opsi yang biasanya dipertimbangkan ketika harga keekonomian bertahan tinggi. Pemerintah bisa memperluas cakupan penerima subsidi agar lebih tepat sasaran, mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi, atau menyesuaikan harga jual secara bertahap. Setiap opsi punya konsekuensi politik dan sosial masing-masing.

Yang jelas, angka Rp 18.102 per liter untuk Pertalite dan Rp 21.457 per liter untuk Solar menjadi penanda bahwa harga murah di SPBU saat ini bukan mencerminkan biaya sebenarnya. Selisihnya dibayar negara, dan negara membiayainya dari kontribusi wajib pajak.Informasi resmi soal realisasi APBN dan belanja subsidi dapat dipantau melalui kanal Kementerian Keuangan. Pemaparan Suahasil menutup dengan catatan bahwa pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak untuk menutup selisih tersebut.

Analisis Redaksi

Paparan Suahasil membuka kotak yang jarang dibicarakan terbuka: harga BBM bersubsidi di Indonesia tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Ketika harga keekonomian Pertalite menyentuh Rp 18.102 per liter sementara harga jual tetap Rp 10 ribu, yang terjadi bukan keajaiban ekonomi, melainkan transfer beban dari konsumen ke pembayar pajak. Sayangnya, transfer itu tidak pernah tertulis di struk SPBU.

Kritik yang paling mendasar bukan pada keputusan menahan harga, tetapi pada cara pemerintah mengomunikasikannya. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM dibingkai sebagai bentuk keberpihakan negara, padahal mekanismenya adalah menambal selisih dengan uang pajak. Ketika harga minyak melonjak ke US$ 115-116 per barel, barulah angka aslinya muncul ke permukaan. Publik berhak tahu angka itu lebih awal, bukan setelah belanja subsidi dan kompensasi menembus Rp 415,8 triliun dalam sepuluh bulan.

Ada pula persoalan keadilan. Subsidi yang melekat pada komoditas, bukan pada orang, membuat konsumen besar ikut menikmati harga murah yang dibiayai bersama. Volume subsidi BBM yang naik 9,5% menjadi 15.244 ribu kiloliter menunjukkan konsumsi bersubsidi justru tumbuh saat fiskal tertekan. Tanpa pembenahan penargetan, pembayar pajak akan terus menanggung selisih yang makin lebar setiap kali geopolitik memanas. Transparansi angka keekonomian adalah langkah awal yang baik. Langkah berikutnya adalah memastikan subsidi benar-benar sampai ke pihak yang membutuhkan, bukan sekadar menjaga harga tetap terlihat murah.

Sumber: kemenkeu.go.id