Anggaran Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Rp23 Triliun, Juknis Belum Terbit

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan anggaran pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mencapai Rp23 triliun. Namun hingga Jumat (13/11), juklak dan juknis kebijakan itu belum diterima DPR.

"Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini," kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Angka itu disebut sudah disepakati dalam pembahasan anggaran. Persoalannya, kebijakan yang menyentuh nasib ratusan ribu guru ini masih menunggu aturan pelaksana.

Kronologi dan Isi Kesepakatan Anggaran Rp23 Triliun

Kesepakatan Rp23 triliun itu muncul di tengah pembahasan anggaran di parlemen. Lalu menyebut angka tersebut sebagai hasil persetujuan bersama, bukan usulan sepihak.

"Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan seusai dirinya berada di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menegaskan anggaran sebesar itu harus dipakai dengan benar, bukan sekadar tersedia di atas kertas.

Lalu juga meminta proses pengangkatan tidak dipersulit administrasi dan birokrasi yang berlarut-larut. Baginya, kepastian status adalah kebutuhan mendesak para guru.

"Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian," kata dia.

Persoalan juklak dan juknis menjadi catatan penting. Hingga Jumat (13/11), Lalu mengaku belum menerima dokumen itu.

"Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima," ucapnya.

Ia pun mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana agar guru bisa bersiap. "Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan," jelas Lalu.

Pernyataan Komisi X DPR dan Desakan agar Juknis Segera Terbit

Komisi X DPR memegang mandat pengawasan di sektor pendidikan. Karena itu, pernyataan Lalu bukan sekadar komentar politik, melainkan bagian dari fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Ia menempatkan persoalan administrasi sebagai hambatan utama. Menurutnya, proses pengangkatan jangan sampai tersendat oleh prosedur yang panjang.

"Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian," kata Lalu, mengulang penekanannya.

Desakan berikutnya menyangkut komitmen pemerintah. Lalu berharap kebijakan yang sudah disepakati dijalankan, bukan berhenti sebagai janji.

Dalam konteks pengawasan, DPR membutuhkan juklak dan juknis sebagai dasar menilai pelaksanaan. Tanpa dokumen itu, fungsi pengawasan sulit dijalankan secara rinci.

Permintaan senada juga muncul dari kalangan guru yang menunggu kejelasan status. Mereka membutuhkan rujukan resmi untuk menyiapkan berkas, mulai dari dokumen kepegawaian hingga bukti pemenuhan syarat administrasi.

Beberapa poin yang ditekankan Komisi X DPR:

• Anggaran Rp23 triliun sudah disepakati untuk peralihan status PPPK paruh waktu ke penuh waktu.
• Proses pengangkatan tidak boleh dipersulit administrasi dan birokrasi berkepanjangan.
• Juklak dan juknis belum diterima DPR hingga Jumat (13/11).
• Pemerintah diminta segera menerbitkan aturan agar guru bisa menyiapkan persyaratan.
• Pemerintah diharapkan berkomitmen menjalankan kebijakan yang telah disepakati.

Latar Belakang: Pengumuman Pemerintah soal Status Penuh Waktu per 1 Januari 2027

Kebijakan ini bermula dari pengumuman Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah akan mengangkat status pegawai PPPK (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Menurut Prasetyo, pengangkatan tidak hanya berlaku untuk guru. Kebijakan itu mencakup lintas profesi lain.

"Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," ucap Prasetyo.

Dengan cakupan itu, kebijakan menyentuh beberapa sektor sekaligus: pendidikan, ketertiban umum, kesehatan, serta tenaga teknis dan pelayanan. Skala penerimanya pun lebih luas daripada urusan guru semata.

Karena itu, kebutuhan juklak dan juknis menjadi krusial. Aturan pelaksana menentukan siapa yang berhak, dokumen apa yang harus disiapkan, dan bagaimana mekanisme verifikasinya.

Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai titik mulai. Artinya, waktu efektif untuk menerbitkan aturan pelaksana tinggal beberapa pekan setelah pernyataan Lalu pada Jumat (13/11).

Bagi guru PPPK paruh waktu, perubahan status ini berdampak langsung pada kepastian kerja dan penghasilan. Karena itu, keterlambatan juknis bukan perkara teknis semata, melainkan menyangkut perencanaan hidup banyak keluarga.

Pemerintah sendiri belum merinci teknis pelaksanaannya secara terbuka. Informasi yang beredar masih sebatas pengumuman status dan tanggal mulai, seperti disampaikan Prasetyo.

Dampak bagi Guru PPPK Paruh Waktu dan Sektor Lain

Bagi guru, peralihan status berarti kejelasan yang lebih baik dibanding kontrak paruh waktu. Namun tanpa juknis, para guru belum bisa memastikan langkah administratif yang harus diambil.

Keterlambatan aturan pelaksana berisiko menimbulkan kesimpangsiuran di lapangan. Dinas pendidikan daerah, sekolah, dan guru bisa menafsirkan syarat secara berbeda-beda.

Dampak lain menyangkut perencanaan anggaran daerah. Meski anggaran Rp23 triliun disebut sudah disepakati di tingkat pusat, pelaksanaannya tetap butuh rujukan teknis yang seragam.

Lalu menegaskan agar anggaran itu digunakan dengan baik. Ia juga meminta pengangkatan tidak dipersulit administrasi dan birokrasi yang berkepanjangan.

Kebijakan lintas profesi menambah kompleksitas. Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelayanan memiliki karakter kerja serta syarat administrasi yang berbeda.

Karena itu, juklak dan juknis idealnya memuat mekanisme yang jelas per kategori. Tanpa itu, proses verifikasi berpotensi menimbulkan antrean panjang dan keluhan di daerah.

Bagi guru yang saat ini berstatus paruh waktu, kepastian tanggal 1 Januari 2027 menjadi patokan. Mereka membutuhkan dokumen resmi untuk mempersiapkan segala persyaratan, sebagaimana diminta Komisi X DPR.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Juklak, Juknis, dan Komitmen Pemerintah

Setelah kesepakatan anggaran Rp23 triliun, bola ada di tangan pemerintah. Yang ditunggu adalah penerbitan juklak dan juknis sebagai dasar pelaksanaan.

Lalu meminta aturan itu segera keluar. "Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan," katanya.

Ia juga berharap pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama. Komitmen itu akan diuji lewat kecepatan penerbitan aturan dan kelancaran proses di lapangan.

Dengan tenggat 1 Januari 2027, sisa waktu menjadi penentu. Jika juknis terlambat, proses pengangkatan berisiko mundur dari jadwal yang sudah diumumkan.

Komisi X DPR akan mengawal tahapan ini. Namun tanpa dokumen pelaksana, pengawasan hanya bisa berjalan pada level kebijakan umum.

Untuk informasi resmi terkait kebijakan kepegawaian, pembaca dapat merujuk laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara informasi pendidikan dan guru dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Analisis Redaksi: Rp23 Triliun yang Menunggu Aturan Main

Angka Rp23 triliun terdengar besar dan melegakan. Tapi anggaran tanpa aturan pelaksana hanyalah angka di atas kertas. Di sinilah persoalan sebenarnya berada: pemerintah sudah mengumumkan tanggal mulai 1 Januari 2027, sementara juklak dan juknis belum sampai ke DPR hingga Jumat (13/11).

Komisi X DPR menempatkan persoalan ini sebagai soal kepastian. Pernyataan Lalu bahwa guru membutuhkan kepastian bukan retorika. Bagi guru PPPK paruh waktu, status menentukan penghasilan dan perencanaan keluarga. Menunda aturan pelaksana berarti menunda kepastian itu, meski anggarannya sudah disepakati.

Yang perlu dicermati, kebijakan ini lintas profesi. Ada Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelayanan. Satu juknis yang terlalu umum berisiko menyulitkan verifikasi di daerah. Sebaliknya, aturan yang terlalu rumit justru menciptakan birokrasi yang oleh Komisi X DPR justru diminta dihindari.

Ujian berikutnya adalah komitmen. Pemerintah sudah menyebut tanggal, DPR sudah menyepakati anggaran. Kini publik menunggu dokumen resmi yang bisa dipegang guru untuk menyiapkan berkas. Jika juknis baru terbit mendekati 1 Januari 2027, proses pengangkatan berpotensi tidak berjalan mulus. Di titik itu, Rp23 triliun tidak lagi soal nominal, melainkan soal apakah janji status penuh waktu benar-benar sampai ke tangan guru.