Parkiran Padel Kemang Longsor, Pramono Anung Ancam Tutup Bangunan Tanpa PBG

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan ditutup. Pernyataan itu muncul setelah parkiran lapangan padel di Kemang Selatan X, Jakarta Selatan, longsor dua kali dan menimbun akses gang warga.

"Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu," ujar Pramono usai Rapat Terbatas Gubernur Tingkat Kecamatan Kramat Jati, di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Jumat (13/11).

Pernyataan itu disampaikan Pramono di hadapan awak media setelah rapat terbatas. Ia menekankan aturan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk jika lapangan dimiliki politisi atau pejabat. Insiden longsor di Kemang menjadi pemicu peringatan keras tersebut.

Kronologi Longsor Parkiran Padel di Kemang Selatan X

Parkiran lapangan padel di Kemang Selatan X, Jakarta Selatan, menjadi sorotan warga setelah mengalami longsor dua kali. Material longsoran menutup akses gang dan berdampak pada lima rumah warga serta empat sepeda motor.

Longsor pertama membuat warga sekitar langsung mengingatkan pemilik lahan dan kontraktor. Mereka menduga dinding penahan tanah tidak cukup kuat menopang beban timbunan lahan yang ditinggikan untuk area parkir.

Perbaikan setelah longsor pertama disebut belum rampung. Warga masih menunggu pertemuan dengan pemilik lahan dan kontraktor untuk membahas penanganan kerusakan. Namun, sebelum pertemuan itu terlaksana, longsor kedua terjadi dan memperparah kondisi di lokasi.

Berdasarkan keterangan warga, material longsor menutup jalan gang yang menjadi akses sehari-hari. Lima rumah terdampak, sementara empat sepeda motor tertimbun material. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, tetapi kerugian material warga nyata.

Lokasi di Kemang Selatan X dikenal sebagai kawasan padat permukiman yang berbatasan langsung dengan sejumlah usaha komersial. Pembangunan area parkir yang meninggikan lahan tanpa penguatan dinding penahan menjadi sorotan utama warga.

Pramono Anung: Tidak Ada Kompromi untuk Bangunan Tanpa PBG

Pramono menegaskan Pemprov DKI sudah berulang kali memberi peringatan soal kewajiban PBG. Ia menyebut sekitar enam hingga tujuh bulan lalu pemerintah memberikan kelonggaran bagi pembangun lapangan padel, dengan syarat semuanya wajib mengantongi PBG.

"Kami sudah berulang kali memberikan peringatan, termasuk meminta siapa pun yang ingin membangun lapangan padel pada waktu yang mungkin enam sampai tujuh bulan yang lalu. Kita memberikan relaksasi, tetapi syaratnya semuanya harus punya PBG," kata Pramono.

Menurut Pramono, aturan itu berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali. Ia bahkan menyinggung kemungkinan lapangan padel dimiliki politisi atau pejabat. "Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup," tegasnya.

Sikap tegas Pramono menjadi sinyal bahwa penertiban bangunan komersial di Jakarta akan diperketat. Ia meminta jajarannya bergerak cepat menindak bangunan yang belum mengantongi izin.

Apa Itu PBG dan Mengapa Wajib bagi Lapangan Padel?

PBG adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan sebelum konstruksi dimulai. Izin ini memastikan rencana bangunan memenuhi standar teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan.

Dalam konteks lapangan padel, PBG mencakup sejumlah aspek penting:

• Kekuatan struktur bangunan, termasuk dinding penahan tanah dan timbunan lahan.
• Drainase dan pengelolaan air agar tidak memicu longsor di kawasan permukiman.
• Kesesuaian tata ruang dan batas lahan dengan permukiman warga.
• Akses jalan umum dan dampak lalu lintas di sekitar lokasi.
• Standar keselamatan pengunjung dan pekerja.

Tanpa PBG, sebuah bangunan komersial tidak memiliki dasar hukum dan tidak melalui verifikasi teknis. Pembangunan area parkir yang meninggikan lahan tanpa perhitungan struktur berisiko merugikan warga sekitar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan menertibkan bangunan tanpa izin. Penertiban bisa berupa penyegelan, penghentian konstruksi, hingga pembongkaran jika ditemukan pelanggaran berat.

Dampak Longsor bagi Warga dan Lingkungan Sekitar

Warga Kemang Selatan X menanggung dampak langsung dari longsor yang terjadi dua kali. Akses gang tertutup material, lima rumah terdampak, dan empat sepeda motor menjadi korban.

Selain kerugian fisik, warga kehilangan rasa aman. Longsor pertama seharusnya menjadi peringatan bagi pemilik lahan dan kontraktor. Namun, perbaikan yang belum tuntas membuat longsor kedua terjadi.

Warga mengaku sudah mengingatkan pemilik lahan dan kontraktor soal pembangunan area parkir tersebut. Mereka menduga dinding penahan tanah tidak cukup kuat menopang beban timbunan lahan yang ditinggikan.

Jika penertiban tidak segera dilakukan, risiko longsor susulan tetap ada, terutama saat hujan deras. Kawasan permukiman padat dengan kontur tanah yang ditinggikan menjadi titik rawan.

Kasus ini juga mencoreng citra pengelolaan tata ruang Jakarta. Pembangunan fasilitas olahraga yang sedang naik daun seharusnya tetap mengikuti aturan, bukan mengorbankan keselamatan warga.

Langkah Selanjutnya: Penertiban dan Pengawasan Lapangan Padel

Pramono meminta lapangan padel tanpa PBG segera ditutup. Instruksi itu menjadi dasar bagi Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan pengecekan ke lapangan.

Pemprov DKI perlu mendata seluruh lapangan padel di Jakarta, terutama yang berdiri di kawasan permukiman. Pendataan mencakup status izin, struktur bangunan, dan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Warga masih menunggu pertemuan dengan pemilik lahan dan kontraktor untuk membahas penanganan kerusakan. Pertemuan itu menjadi momen penting untuk memastikan perbaikan dilakukan secara tuntas dan aman.

Penertiban tidak cukup berhenti pada penutupan. Pemerintah perlu memastikan proses perizinan berjalan transparan dan tidak memberi ruang bagi praktik pembangunan tanpa izin.

Untuk informasi lebih lanjut soal aturan PBG, masyarakat dapat merujuk pada pemberitaan kumparan dan laman resmi Pemprov DKI Jakarta.

Analisis Redaksi: Penertiban PBG Harus Konsisten, Bukan Hanya Reaktif

Pernyataan Pramono Anung soal penutupan lapangan padel tanpa PBG layak diapresiasi. Namun, sikap tegas itu muncul setelah longsor dua kali terjadi dan warga menjadi korban. Publik tentu bertanya: mengapa penertiban baru dilakukan setelah ada insiden?

Kasus Kemang Selatan X menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Jika pemerintah benar-benar disiplin, pembangunan area parkir yang meninggikan lahan tanpa izin seharusnya sudah dihentikan sejak awal. Warga sudah mengingatkan, tetapi peringatan itu tidak direspons cepat.

Penertiban yang hanya reaktif berisiko menimbulkan korban berikutnya. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan berkelanjutan, termasuk audit struktur bangunan komersial di kawasan permukiman. Tanpa itu, pernyataan tegas hanya menjadi retorika sesaat.

Yang paling penting, warga harus dilibatkan dalam proses pengawasan. Mereka adalah pihak pertama yang merasakan dampak. Suara warga semestinya menjadi alarm bagi pemerintah sebelum bencana terjadi, bukan setelah material longsor menimbun rumah dan motor.

Sumber: jakarta.go.id