Legislator Kotim Minta Kesiapsiagaan Banjir Diperkuat Jelang Musim Hujan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir seiring datangnya musim hujan. Ketua Komisi IV DPRD Kotim Mariani menyoroti warga di kawasan permukiman sepanjang bantaran sungai yang paling rentan terdampak.

Permintaan itu disampaikan Mariani di Sampit, Jumat (13/11/2026). Ia menilai warga bantaran sungai tidak bisa dipisahkan begitu saja dari kawasan tempat mereka tinggal karena sungai menjadi sumber penghidupan.

Dorongan Mariani agar pemerintah siap sebelum air naik

Bagi sebagian masyarakat Kotim, tinggal di tepi sungai sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mariani memahami kondisi itu dan menilai kebijakan penanganan banjir harus mempertimbangkan realitas sosial warga.

"Apalagi yang berprofesi sebagai nelayan, sungai merupakan sumber penghidupan. Karena itu, tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan kawasan tersebut," ucap Mariani.

Ia menjelaskan, langkah antisipasi perlu dipersiapkan sejak dini dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Kesiapan pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya berfokus pada pembenahan infrastruktur.

Pendampingan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat saat banjir terjadi juga harus masuk dalam skenario penanganan. Mariani menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menunggu air menggenangi permukiman baru bergerak.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi perlu dibangun sebelum musim hujan berlangsung. Dengan begitu, mekanisme penanganan, pendataan warga berisiko, hingga penyaluran bantuan bisa berjalan lebih cepat ketika dibutuhkan.

"Maka dari itu, upaya relokasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama terhadap seluruh warga, melainkan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat," ujarnya.

Prediksi BMKG Kotim dan rentang musim hujan yang panjang

Dorongan peningkatan kesiapsiagaan ini berkaitan dengan prediksi BMKG Kotim mengenai periode musim hujan yang diperkirakan berlangsung mulai November 2026 hingga Mei atau Juni 2027. Rentang waktu itu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah.

Permukiman yang berada di sekitar aliran sungai menjadi titik paling rawan. Musim hujan yang panjang membuat ketinggian air bisa bertahan lama dan memperbesar peluang dampak yang lebih luas.

Mariani menegaskan, meskipun sebagian masyarakat sudah terbiasa menghadapi banjir, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan keselamatan warga. Kondisi banjir berpotensi berbeda setiap tahun sehingga perlu diantisipasi.

"Walaupun masyarakat sudah terbiasa menghadapi banjir, bukan berarti mereka tidak membutuhkan perhatian. Pemerintah tetap harus hadir dan menyiapkan bantuan apabila terjadi banjir," tambahnya.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini menilai penanganan banjir tidak boleh hanya mengandalkan langkah darurat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario sebelum musim hujan tiba.

Pemetaan kawasan rawan dan pemantauan lingkungan berkala

Kesiapan menghadapi banjir, menurut Mariani, perlu didukung pemetaan kawasan rawan banjir serta pemantauan kondisi lingkungan secara berkala. Langkah itu memungkinkan pemerintah mengetahui wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Dengan pemetaan yang rapi, penanganan bisa disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing kawasan. Data warga berisiko juga bisa dipakai untuk mempercepat evakuasi dan penyaluran bantuan.

Mariani menyoroti sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah:

• Pemetaan kawasan rawan banjir di seluruh wilayah Kotim.
• Pemantauan kondisi lingkungan dan ketinggian air secara berkala.
• Pendataan warga berisiko, terutama yang tinggal di bantaran sungai.
• Kesiapan personel, sarana penanganan darurat, dan stok bantuan.
• Koordinasi lintas instansi sebelum musim hujan berlangsung.

Ia menilai infrastruktur yang memadai harus diimbangi kesiapan personel dan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak. Tanpa itu, upaya pengurangan risiko banjir tidak akan berjalan optimal.

Drainase Sampit dan genangan yang belum tuntas

Mariani juga mengingatkan pembenahan sistem drainase di wilayah perkotaan, khususnya Sampit, tetap harus menjadi perhatian. Persoalan genangan akibat kapasitas drainase yang belum optimal perlu ditangani bersamaan dengan perlindungan warga bantaran sungai.

"Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh. Pembenahan drainase perlu berjalan, tetapi kesiapan membantu masyarakat di bantaran sungai juga tidak boleh diabaikan," ungkapnya.

Kedua persoalan itu dinilai saling mendukung. Upaya pengurangan risiko banjir tidak boleh terpusat pada satu kawasan saja, karena genangan di kota dan luapan sungai sama-sama berdampak pada warga.

Mariani berharap pemerintah daerah mengoptimalkan langkah pencegahan melalui pemeliharaan infrastruktur, penguatan koordinasi, dan kesiapan penanganan bencana. Perhatian terhadap warga bantaran sungai juga perlu diberikan secara berkelanjutan.

"Selain menjaga keselamatan masyarakat, kesiapsiagaan sejak dini juga penting untuk memastikan aktivitas sosial dan ekonomi warga tetap dapat berlangsung meskipun menghadapi ancaman banjir selama musim hujan," demikian Mariani.

Isu kesiapsiagaan banjir ini muncul di tengah sejumlah persoalan lain di Kotim yang juga menjadi perhatian DPRD, seperti kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan berbagai persoalan layanan publik di daerah. Pemerintah Kabupaten Kotim belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan legislator ini.

Publikasi ANTARA Kalimantan Tengah juga mencatat sejumlah peristiwa kebencanaan dan sosial di Kotim yang menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk penanganan dampak musim hujan di kawasan rawan. Informasi terkait perkembangan cuaca dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG.

Analisis Redaksi: kesiapsiagaan yang sering berhenti di rapat koordinasi

Permintaan Mariani bukan hal baru. Hampir setiap tahun, jelang musim hujan, muncul seruan serupa dari legislator di daerah rawan banjir. Persoalannya bukan pada retorika, melainkan pada seberapa cepat seruan itu berubah menjadi daftar periksa yang benar-benar dijalankan.

Yang menarik dari pernyataan Mariani adalah penekanannya pada pendekatan sosial, bukan sekadar infrastruktur. Warga bantaran sungai di Kotim bertahan bukan karena keras kepala, tetapi karena sungai adalah sumber penghidupan. Kebijakan relokasi yang mengabaikan fakta itu hampir pasti gagal di lapangan.

Karena itu, ujian sesungguhnya ada pada detail: apakah data warga berisiko sudah diperbarui, apakah posko dan jalur evakuasi sudah ditentukan, apakah stok bantuan sudah tersedia sebelum air naik. Musim hujan November 2026 hingga Mei 2027 memberi waktu yang cukup panjang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesiapsiagaan itu bukan sekadar pernyataan di media.