Polda Jateng Ungkap 46 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi, 61 Tersangka dan 63 Ribu Liter Disita

Polda Jawa Tengah menetapkan 61 tersangka dalam 46 kasus penyelewengan BBM subsidi. Modusnya beragam, dari memodifikasi tangki hingga memalsukan QR Code MyPertamina dan pelat nomor untuk membeli BBM berulang kali di SPBU.

Kronologi Pengungkapan dan Barang Bukti

Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan mengumumkan hasil pengungkapan itu di Markas Komando Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Dalam konferensi pers tersebut, ia merinci jumlah perkara dan barang bukti yang disita.

"Total 46 perkara, dengan mengamankan 61 tersangka, kemudian menyita 51 kendaraan dan 63 ribu liter yang terdiri dari BBM solar dan BBM Pertalite," kata Roy.

Kasus ini tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hanya tiga wilayah yang tidak tercatat memiliki kasus, yakni Demak, Purworejo, dan Solo. Menurut Roy, para pelaku membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar secara berulang di SPBU untuk ditampung, lalu dijual kembali.

Penyidikan dilakukan secara maraton. Polisi tidak hanya mengejar pembeli dan pengecer, tetapi juga menelusuri aliran keuntungan dari praktik tersebut. Roy menegaskan pihaknya akan mengembangkan kasus ini ke pihak-pihak yang menikmati hasil penyelewengan.

Modus: Modifikasi Tangki hingga QR Code MyPertamina

Ada beberapa cara yang digunakan para tersangka untuk mengelabui petugas SPBU. Roy menyebut modifikasi tangki kendaraan sebagai salah satu modus utama. Tangki diperbesar agar kapasitas penampungan BBM lebih banyak dari standar.

"Memodifikasi tangki kendaraan guna memperbesar kapasitas penampungan BBM. Modus lain menggunakan QR Code MyPertamina dan pelat nomor kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang," ucapnya.

Selain itu, pelaku menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Ada pula yang menyedot BBM subsidi dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, atau tempat penampungan lain.

Modus berikutnya adalah penimbunan, pengangkutan, dan penjualan kembali BBM subsidi. Bahkan, sebagian pelaku mencampur solar subsidi dengan minyak olahan agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik ini merugikan konsumen dan negara karena BBM bersubsidi seharusnya dinikmati kalangan yang berhak.

Dari 46 perkara, polisi menyita 51 kendaraan dan 63 ribu liter BBM. Jumlah itu terdiri dari solar dan Pertalite yang diduga hasil penyelewengan. Barang bukti dipamerkan dalam konferensi pers, termasuk jeriken dan drum berisi BBM.

Ancaman Hukuman dan Sanksi bagi Pengguna Industri

Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ancaman hukumannya paling lama enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar.

Roy juga mengingatkan bahwa perusahaan atau industri yang menggunakan BBM subsidi hasil penyelewengan bisa dikenai sanksi. Menurutnya, penelusuran tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Polisi akan menelusuri siapa saja yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

"Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar," kata Roy.

Dalam konteks penegakan hukum, pasal ini memang kerap dipakai untuk menjerat pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, penerapannya menuntut pembuktian aliran barang dan transaksi. Polisi perlu menunjukkan bahwa BBM yang dibeli secara subsidi tidak digunakan sesuai peruntukan.

Pertamina: Transaksi Tercatat, Nopol Bisa Diblokir

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jateng DIY, Fanda Chrismianto, menegaskan seluruh transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU dapat dimonitor dan tercatat. Sistem digital memungkinkan Pertamina melacak pembelian berdasarkan QR Code dan nomor polisi.

"Tapi yang dilakukan para pelaku adalah menggunakan QR Code atau nopol yang diganti-ganti. Mereka bisa pindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain untuk ngangsu istilahnya," kata Fanda.

Fanda meminta masyarakat melaporkan jika menemukan dugaan pembelian BBM subsidi secara tidak wajar. Laporan bisa disampaikan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan Pertamina 135. Dengan begitu, Pertamina dapat memblokir nomor polisi yang terindikasi melakukan pelanggaran.

"Supaya kami lakukan blokir terhadap nopol yang terindikasi melakukan hal yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Fanda menunjukkan bahwa pengawasan BBM subsidi tidak sepenuhnya bergantung pada petugas SPBU. Teknologi pencatatan menjadi kunci, tetapi pelaku terus mencari celah dengan berpindah-pindah SPBU dan mengganti identitas kendaraan.

Dampak Penyelewengan BBM Subsidi dan Langkah Selanjutnya

Penyelewengan BBM subsidi berdampak langsung pada keuangan negara. Subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru dinikmati pelaku yang menjual kembali dengan harga pasar. Masyarakat yang berhak juga dirugikan karena pasokan di SPBU bisa terganggu.

Di Jawa Tengah, kasus ini tersebar di banyak wilayah. Hanya Demak, Purworejo, dan Solo yang tidak tercatat. Artinya, praktik ini bukan fenomena tunggal, melainkan jaringan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Polisi akan terus mengembangkan kasus ini. Penelusuran mencakup pihak yang menikmati hasil penyelewengan, termasuk kemungkinan keterlibatan industri. Jika BBM subsidi digunakan untuk perusahaan, sanksi akan dijatuhkan kepada pengguna.

Masyarakat diminta berperan aktif. Laporan melalui layanan Pertamina 135 atau aparat penegak hukum bisa menjadi pintu masuk untuk memblokir kendaraan yang mencurigakan. Pengawasan bersama menjadi kunci agar BBM subsidi sampai ke tangan yang berhak.

Analisis Redaksi

Pengungkapan 46 kasus dengan 61 tersangka di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelewengan BBM subsidi bukan lagi aksi perorangan. Modusnya sistematis: tangki dimodifikasi, QR Code diganti-ganti, pelat nomor dipalsukan, dan pelaku berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain. Ini adalah bisnis ilegal yang terorganisasi.

Pertamina mengklaim transaksi tercatat dan bisa diblokir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pelaku masih bisa lolos dengan mengganti identitas. Pertanyaan kritisnya: seberapa cepat sistem mendeteksi pola pembelian berulang? Jika deteksi baru dilakukan setelah laporan masyarakat, pengawasan masih bersifat reaktif.

Penegakan hukum dengan Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi memang memberi efek jera. Tetapi tanpa penelusuran aliran keuntungan hingga ke pengepul besar dan pengguna industri, penindakan hanya menyentuh lapisan bawah. Polisi perlu membuktikan bahwa kasus ini tidak berhenti pada pembeli di SPBU.

Bagi masyarakat, laporan melalui layanan 135 adalah cara sederhana untuk ikut mengawasi. Namun, pemerintah dan Pertamina harus memastikan sistem digital benar-benar menjadi tembok pertama, bukan sekadar pencatat transaksi. Subsidi BBM adalah uang rakyat; pengawasannya tidak boleh bergantung pada ketelitian petugas SPBU semata.

Sumber: detik.com, pertamina.com