Pemprov Sulsel Petakan Titik Rawan Banjir Makassar, Drainase Jadi Sorotan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi banjir dan genangan di Makassar menjelang musim hujan. Sejumlah titik rawan dipetakan, mulai dari Jalan Urip Sumoharjo hingga kawasan depan Universitas Hasanuddin.

Langkah itu diambil setelah berbagai aduan masyarakat soal genangan mencuat. Pemicunya beragam, dari sampah yang menyumbat saluran hingga aktivitas bangunan yang diduga tanpa izin.

Kronologi Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026). Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengatakan pihaknya mengundang perwakilan dari 14 kecamatan di Kota Makassar serta sejumlah pihak dari Kabupaten Gowa.

“Ini perlu kerja sama antara semua pihak, termasuk bagaimana memberikan teguran kepada sejumlah penjual yang membuang sampah atau limbah ke drainase dan selokan,” kata Fahlevi seperti dikutip dari Infokini.id.

Pertemuan itu juga melibatkan BBWS Pompengan Jeneberang, BPJN Sulawesi Selatan, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Inspektorat. Menurut Fahlevi, koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas aduan warga mengenai genangan yang kerap muncul saat hujan deras.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak menjaga saluran air. Sampah dan limbah menjadi musuh utama. Tanpa pengawasan bersama, upaya pemerintah membersihkan drainase akan sia-sia.

Titik Rawan Banjir di Makassar yang Dipetakan

Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, mengungkapkan sejumlah lokasi yang selama ini langganan banjir dan genangan. Data itu menjadi dasar pemetaan awal.

• Jalan Urip Sumoharjo di depan Kantor Gubernur Sulsel
• Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kecamatan Rappocini
• Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya
• Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala
• Kawasan depan Universitas Hasanuddin

Menurut Rahayu, persoalan utama bukan kapasitas kanal. “Permasalahan sering terjadi karena air tidak bisa mengalir sehingga akhirnya tergenang. Sementara, setelah kami cek, di saluran utama atau kanal masih ada ruang untuk menampung air,” ujarnya.

Artinya, kata dia, masalahnya lebih pada aliran yang terhambat. Bisa karena sampah, sedimen, atau bangunan yang menutup saluran. Kanal sebenarnya masih mampu menampung, asalkan air lancar sampai ke sana.

Peran BBWS Pompengan Jeneberang dan Sinergi Antarlembaga

BBWS Pompengan Jeneberang akan melakukan pemeliharaan kanal dan saluran air. Tujuannya memastikan aliran tetap berfungsi baik saat musim hujan tiba. Pemeliharaan ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi puncak hujan.

Rahayu mengapresiasi koordinasi lintas instansi yang digelar Pemprov Sulsel. Menurutnya, sinergi antarlembaga penting agar penanganan dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Tidak ada tumpang tindih, tidak ada pekerjaan yang terlewat.

“Ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan tugas masing-masing, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi musim hujan,” tuturnya.

Selain BBWS, BPJN Sulawesi Selatan memiliki kewenangan atas jalan nasional yang melintasi Makassar. Dinas Tata Ruang mengawasi izin bangunan. Dinas Lingkungan Hidup menangani persoalan sampah dan limbah. Inspektorat mengawal akuntabilitas. Semua punya peran dalam rantai penanganan banjir.

Dampak Genangan dan Keluhan Warga Makassar

Genangan di sejumlah ruas jalan utama Makassar bukan hal baru. Saat hujan intensitas tinggi, arus lalu lintas sering tersendat. Aktivitas warga terganggu, ekonomi harian ikut terhambat.

Kawasan depan Universitas Hasanuddin, misalnya, menjadi titik yang kerap dikeluhkan. Begitu juga Jalan Andi Pangeran Pettarani di Rappocini. Genangan di sana bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan pengendara.

Fahlevi menyebut aduan masyarakat soal bangunan yang diduga tidak memiliki izin turut menjadi perhatian. Bangunan seperti itu berpotensi mengganggu sistem drainase. Karena itu, penertiban dan pengawasan menjadi bagian dari solusi.

Pemerintah berharap pengawasan terhadap drainase, saluran air, dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan rawan genangan semakin ditingkatkan. Tanpa itu, pemetaan titik rawan hanya akan menjadi dokumen tanpa efek.

Prakiraan BMKG dan Langkah Selanjutnya

Berdasarkan prakiraan BMKG, Kota Makassar dan sekitarnya diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari 2027. Artinya, waktu persiapan tidak lama lagi.

Pemprov Sulsel berharap persoalan yang berpotensi memicu banjir dapat diantisipasi lebih awal. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci, terutama karena kewenangan atas drainase, kanal, dan jalan tersebar di beberapa lembaga.

Langkah berikutnya adalah memastikan pemeliharaan kanal berjalan sesuai jadwal. Pengawasan terhadap pembuangan sampah ke saluran air juga perlu diperketat. Teguran kepada pedagang yang membuang limbah ke drainase, seperti disampaikan Fahlevi, harus diikuti tindakan nyata. Informasi lebih lanjut soal penanganan banjir bisa dipantau melalui kanal resmi BMKG.

Analisis Redaksi: Koordinasi Tanpa Penegakan Hukum Hanya Jadi Rutinitas

Rapat koordinasi lintas instansi memang penting. Tapi persoalan banjir Makassar bukan soal kurang rapat. Persoalannya adalah apakah keputusan di ruang rapat itu berubah menjadi tindakan di lapangan. Selama bertahun-tahun, titik-titik yang disebut Rahayu sudah akrab dengan genangan. Artinya, masalahnya bukan pada ketidaktahuan, melainkan pada konsistensi penanganan.

Pernyataan Rahayu bahwa kanal masih punya ruang tampung seharusnya menjadi alarm. Jika kapasitas kanal cukup tetapi air tidak mengalir, maka yang perlu dibenahi adalah hulu saluran: sampah, sedimen, dan bangunan yang menutup aliran. Di sinilah penegakan hukum diuji. Teguran kepada pedagang yang membuang limbah ke drainase tidak boleh berhenti sebagai wacana. Tanpa sanksi yang jelas, praktik itu akan berulang setiap tahun.

Pengawasan bangunan yang diduga tanpa izin juga tidak bisa dilepas dari Dinas Tata Ruang. Jika benar ada bangunan yang mengganggu drainase, pembiaran hanya akan memindahkan beban ke warga. Pemprov Sulsel punya momentum sebelum Desember 2026. Publik akan menilai bukan dari banyaknya rapat, tetapi dari apakah genangan di Jalan Urip Sumoharjo dan Pettarani benar-benar berkurang saat puncak hujan Januari 2027 tiba.