PKB Tolak Usulan Dosen ASN Cukup Nonaktif untuk Nyaleg: Itu Lemahkan Pelembagaan Partai

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menolak usulan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) cukup berstatus nonaktif sementara, tanpa harus mengundurkan diri secara permanen. Usulan yang disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Valina Singka, tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan standar ganda dalam penerapan aturan pencalonan anggota legislatif.

Penolakan itu disampaikan Zainul di Jakarta, merespons wacana yang mencuat di tengah pembahasan aturan pencalonan. Menurutnya, ketentuan yang ada sudah jelas dan tidak perlu dilunakkan hanya untuk kelompok profesi tertentu.

Pasal 240 UU Pemilu Dinilai Sudah Tegas

Zainul mengatakan, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah secara tegas mengatur kewajiban pengunduran diri bagi ASN, anggota TNI/Polri, direksi BUMN/BUMD, kepala daerah, serta jabatan lain yang ditentukan undang-undang apabila hendak menjadi caleg.

“Negara tidak melarang ASN berpolitik. Tetapi, ketika seseorang memilih menjadi ASN, dia juga mengikatkan diri pada prinsip netralitas dan profesionalisme birokrasi. Negara meminta ASN memilih: tetap menjadi birokrat yang netral atau keluar dan menjadi politisi yang berpihak,” tegas Zainul.

Ia menambahkan, jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak berarti menghapus konsekuensi dari pilihan profesi yang telah diambil seseorang. Menurutnya, hak politik tetap dijamin, tetapi ada konsekuensi etis dan administratif yang melekat pada status ASN.

“Kalau niatnya menjadi politisi, ya harus berani mundur permanen. Agar totalitas membangun partai dan memperjuangkan gagasan. Kalau bisa keluar-masuk seenaknya, tidak akan ada insentif untuk pelembagaan partai,” ujarnya.

Zainul menilai skema nonaktif sementara justru berpotensi melemahkan pelembagaan partai politik. Sebab, seseorang bisa menjadikan pencalonan legislatif sekadar percobaan politik, sementara posisi sebagai ASN tetap menjadi pilihan aman apabila gagal terpilih.

Standar Ganda dan Konsistensi Antarlembaga

Selain soal netralitas ASN, Zainul menyoroti pentingnya konsistensi aturan antarlembaga. Ia mencontohkan pengurus partai politik yang ingin menjadi anggota komisioner penyelenggara pemilu harus memenuhi persyaratan bebas dari kepengurusan partai politik selama lima tahun.

“Pengurus partai yang ingin menjadi komisioner penyelenggara pemilu saja diwajibkan bersih dari partai selama lima tahun. Masa ASN bisa keluar-masuk politik seenaknya? Jangan sampai ada standar ganda dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara,” tandasnya.

Ia menegaskan, penolakannya bukan bentuk penolakan terhadap kalangan akademisi yang ingin berkiprah di dunia politik. Sebaliknya, ia menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Namun, menurutnya, kesetaraan harus diwujudkan melalui pemberlakuan aturan yang konsisten bagi semua pihak. Dengan demikian, profesionalisme ASN, marwah akademisi, kehormatan lembaga DPR, serta integritas penyelenggaraan pemilu dapat dijaga secara bersamaan.

“Indonesia tidak kekurangan politisi dengan latar belakang pendidikan tinggi. Tetapi politik membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan akademik: komitmen, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesungguhan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Latar Belakang Usulan Valina Singka

Usulan agar dosen ASN cukup nonaktif sementara disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Valina Singka. Gagasan itu muncul sebagai jalan tengah bagi akademisi yang ingin berkontribusi di dunia politik tanpa harus kehilangan status ASN secara permanen.

Namun, dalam pandangan Zainul, usulan tersebut perlu diuji dengan prinsip netralitas birokrasi dan desain kelembagaan partai. Sebab, aturan pencalonan bukan sekadar soal hak individu, tetapi juga menyangkut integritas proses politik dan kompetisi yang sehat antarcaleg.

Pasal 240 UU Pemilu sendiri telah menjadi rujukan utama dalam penetapan syarat pencalonan. Ketentuan itu mengikat tidak hanya ASN, tetapi juga anggota TNI/Polri, direksi BUMN/BUMD, kepala daerah, serta jabatan lain yang ditentukan undang-undang.

Dalam konteks itu, perdebatan soal dosen ASN nyaleg menjadi penting karena menyentuh dua hal sekaligus: hak berpolitik warga negara dan prinsip netralitas aparatur. Zainul menilai keduanya bisa berjalan seiring hanya jika aturan diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian.

Dampak pada Pelembagaan Partai dan Netralitas ASN

Menurut Zainul, skema nonaktif sementara berpotensi menciptakan politisi yang tidak sepenuhnya berkomitmen membangun partai. Jika calon gagal terpilih, ia bisa kembali ke posisi ASN, sehingga pencalonan menjadi sekadar eksperimen politik.

“Kalau bisa keluar-masuk seenaknya, tidak akan ada insentif untuk pelembagaan partai,” ujarnya.

Pelembagaan partai, kata Zainul, menuntut kesediaan kader untuk menanggung risiko politik secara penuh. Partai yang kuat lahir dari kader yang totalitas, bukan dari mereka yang menjaga jalan mundur ke birokrasi.

Dari sisi netralitas ASN, ia menilai aturan pengunduran diri permanen merupakan konsekuensi logis dari pilihan profesi. ASN yang ingin berpolitik praktis harus melepaskan statusnya agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber daya birokrasi.

“Negara tidak melarang ASN berpolitik. Tetapi ketika memilih menjadi ASN, dia mengikatkan diri pada prinsip netralitas dan profesionalisme birokrasi,” tegasnya.

Langkah Selanjutnya dan Sikap Fraksi PKB

Zainul menegaskan, Fraksi PKB di Komisi II DPR akan konsisten pada aturan yang berlaku. Penolakan terhadap usulan nonaktif sementara bukan berarti menutup ruang bagi akademisi, melainkan memastikan semua pihak tunduk pada aturan yang sama.

Ia berharap diskusi soal pencalonan tidak berhenti pada kepentingan kelompok, tetapi diarahkan pada penguatan kelembagaan partai dan integritas pemilu. Menurutnya, aturan yang jelas akan melindungi marwah akademisi, kehormatan DPR, dan profesionalisme ASN sekaligus.

“Kesetaraan harus diwujudkan melalui pemberlakuan aturan yang konsisten bagi semua pihak,” ujarnya.

Dengan sikap itu, wacana dosen ASN cukup nonaktif untuk nyaleg kemungkinan besar akan menghadapi jalan terjal di Komisi II DPR. Fraksi PKB menempatkan konsistensi Pasal 240 UU Pemilu sebagai garis merah.

Analisis Redaksi

Penolakan Zainul Munasichin menyentuh inti persoalan yang sering terlewat dalam debat hak politik ASN: kelembagaan partai. Selama ini, diskursus lebih banyak berputar pada hak individu untuk mencalonkan diri, sementara dampaknya terhadap pelembagaan partai jarang dibahas serius. Padahal, partai yang kuat bukanlah partai yang dipenuhi calon musiman, melainkan partai yang memiliki kader dengan komitmen jangka panjang.

Argumen standar ganda juga sulit dibantah. Jika pengurus partai yang ingin menjadi komisioner penyelenggara pemilu wajib bersih dari kepengurusan selama lima tahun, maka tuntutan pengunduran diri permanen bagi ASN yang nyaleg bukanlah permintaan yang berlebihan. Konsistensi antarlembaga adalah ujian bagi kualitas aturan pemilu.

Namun, penolakan ini perlu diimbangi dengan solusi. Jika ASN yang ingin berpolitik harus mundur permanen, negara perlu memastikan prosesnya transparan dan tidak menimbulkan stigmatisasi. Pada saat yang sama, partai politik dituntut membuka ruang kaderisasi yang lebih serius agar akademisi yang benar-benar ingin berkiprah tidak terjebak pada pencalonan musiman.

Yang paling penting, aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Netralitas ASN dan integritas pemilu hanya bisa dijaga jika semua pihak—termasuk akademisi—tunduk pada konsekuensi yang sama. Di titik itu, debat soal dosen ASN nyaleg sebenarnya bukan soal siapa yang boleh masuk politik, melainkan seberapa serius negara menjaga kualitas demokrasi.

Sumber: suarainvestor.com, dpr.go.id