Jabatan Wapres Kosong: Fraksi MPR Ingin Pengisian Cepat dan Kondusif

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman menyatakan lintas fraksi menginginkan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong berjalan kondusif dan cepat. Ia menegaskan posisi Wapres bukan sekadar "ban serep" sehingga tidak boleh dibiarkan lowong terlalu lama.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, partai-partai politik ingin prosesnya lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan.

"Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya enggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan Wakil Presiden bukan sekedar 'ban serep'," kata Habiburokhman.

Kronologi dan Tahapan Pengisian Jabatan Wapres

Proses pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong memiliki alur konstitusional yang berlapis. Tahapan ini dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Yusril, tahapan diawali oleh MPR RI yang mengadakan rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kevakuman wakil presiden. Setelah keputusan itu diambil, MPR menulis surat resmi kepada Presiden.

Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa telah terjadi kekosongan wakil presiden sekaligus permintaan agar Presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden. Dua nama itu nantinya diverifikasi oleh tim MPR RI sebelum masuk ke tahap pemilihan.

Yusril menyebut Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI. Tenggat ini menjadi penanda bahwa proses pengisian tidak dirancang berlarut-larut.

Di sisi lain, Habiburokhman menyebut tenggat keseluruhan proses mencapai 60 hari. Namun ia menilai angka itu bukan alasan untuk memperlambat langkah. Pembahasan lintas fraksi, katanya, sudah mengarah pada keinginan bersama agar pengisian berjalan sigap.

Sejumlah laporan menyebut kekosongan jabatan Wapres terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat. Informasi resmi mengenai detail peralihan tersebut belum diuraikan dalam keterangan yang disampaikan di kompleks parlemen.

Pernyataan Habiburokhman soal Beban Tugas Presiden

Habiburokhman menjelaskan alasan di balik desakan agar pengisian jabatan Wapres tidak molor. Selama ini, menurut dia, Presiden Prabowo berbagi tugas dengan Gibran Rakabuming Raka ketika masih menjabat.

Pembagian kerja itu mencakup sejumlah kunjungan ke daerah. Gibran, kata Habiburokhman, menjalankan beberapa kegiatan kunjungan semasa menjadi Wapres ke sejumlah wilayah.

"Ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," ujar Habiburokhman.

Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kekosongan jabatan membuat beban kerja Presiden menumpuk. Agenda internasional dan agenda besar di tingkat nasional tetap berjalan, sementara posisi pendamping tidak terisi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kecepatan tanpa mengorbankan ketenangan proses politik. "Fraksi-fraksi ingin pengisian jabatan Wapres kondusif dan cepat," demikian garis besar pernyataannya.

Habiburokhman juga menyebut posisi Wapres memiliki fungsi konstitusional yang jelas. Presiden Prabowo, menurutnya, pernah memaparkan fakta konstitusional tersebut sehingga wacana "ban serep" tidak lagi relevan untuk menggambarkan jabatan itu.

Pelantikan Menyesuaikan Jadwal Presiden Prabowo

Meski banyak pihak ingin prosesnya cepat, jadwal pelantikan Wakil Presiden akan disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo. Alasannya, Sidang Paripurna MPR RI yang akan melantik Wapres perlu dihadiri oleh Presiden.

"Kalau enggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan," kata Habiburokhman.

Keterangan itu memberi gambaran bahwa percepatan proses tidak sepenuhnya berada di tangan MPR. Kalender kenegaraan Presiden menjadi variabel yang menentukan kapan pelantikan bisa digelar.

Habiburokhman tidak merinci tanggal pasti agenda luar negeri Prabowo. Ia hanya menyebut penyesuaian jadwal sebagai hal yang wajar dalam proses politik yang melibatkan lembaga kepresidenan dan MPR.

Artinya, dua jalur berjalan bersamaan: MPR menyiapkan mekanisme rapat dan surat resmi, sementara Istana menyusun dua nama calon untuk diajukan. Titik temu keduanya adalah Sidang Paripurna yang harus dihadiri Presiden.

Latar Belakang Konstitusional dan Batas Waktu 60 Hari

Pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam mekanisme konstitusional yang memberi batas waktu kepada penyelenggara negara. Tenggat 60 hari disebut Habiburokhman sebagai rentang maksimal yang seharusnya tidak dihabiskan sampai detik terakhir.

Di dalam rentang itu, ada tenggat lebih pendek: 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR. Angka ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra sebagai bagian dari tahapan resmi.

Verifikasi menjadi tahap krusial berikutnya. Tim MPR RI akan memeriksa persyaratan dua nama yang diajukan sebelum proses pemilihan di tingkat parlemen berjalan.

Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh tahapan ini dibahas lintas fraksi. Partai-partai politik, menurut dia, memiliki kepentingan yang sama: proses selesai tanpa kegaduhan politik yang melebar.

Dalam kerangka itu, tiga hal menjadi penentu kecepatan:

• Rapat MPR yang menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
• Surat resmi MPR kepada Presiden dan pengajuan dua nama calon dalam 14 hari.
• Verifikasi tim MPR serta penjadwalan Sidang Paripurna yang dihadiri Presiden.

Pembahasan mengenai nama calon belum diungkap secara terbuka. Habiburokhman hanya berbicara soal mekanisme dan keinginan lintas fraksi agar proses berjalan mulus.

Dampak Kekosongan Jabatan bagi Pemerintahan

Kekosongan jabatan Wapres berdampak langsung pada pembagian kerja di lingkungan eksekutif. Habiburokhman menyoroti kunjungan daerah yang selama ini dijalankan Gibran sebagai bagian dari tugas Wapres.

Tanpa sosok yang mengisi posisi itu, agenda tersebut tidak memiliki pelaksana. Sementara Presiden Prabowo memiliki jadwal internasional dan agenda nasional yang padat.

Dampak berikutnya menyangkut kepastian politik. Fraksi-fraksi di MPR ingin proses pengisian selesai cepat agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan di ruang publik.

Desakan agar proses kondusif juga mencerminkan keinginan menjaga stabilitas. Habiburokhman menyebut partai-partai politik tidak menginginkan kegaduhan selama tahapan berlangsung.

Bagi publik, tahapan yang perlu dicermati adalah kapan MPR menggelar rapat, kapan surat resmi dikirim ke Presiden, dan kapan dua nama calon diajukan. Ketiga titik itu akan menentukan kecepatan keseluruhan proses.

Informasi resmi lebih lanjut dapat dipantau melalui pemberitaan ANTARA News Sultra serta laporan dari kanal Antaranews.com.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Rapat MPR dan Agenda Prabowo

Tahap berikutnya berada di tangan MPR RI. Lembaga itu perlu menggelar rapat untuk menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden sebelum surat resmi dikirim ke Presiden.

Setelah surat diterima, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Tim MPR kemudian memverifikasi kelengkapan persyaratan kedua nama tersebut.

Penjadwalan Sidang Paripurna menjadi bagian yang menunggu kepastian. Habiburokhman menyebut agenda Prabowo ke APEC dan China sebagai faktor yang perlu diperhitungkan.

Dengan demikian, kecepatan pengisian jabatan Wapres bergantung pada sinkronisasi antara kalender MPR dan kalender kepresidenan. Keduanya harus bertemu pada satu tanggal pelantikan.

Yang jelas, lintas fraksi telah menyampaikan sikapnya. Mereka ingin pengisian jabatan Wapres berjalan kondusif, cepat, dan tanpa kegaduhan politik.

Analisis Redaksi

Pernyataan Habiburokhman memperlihatkan satu hal yang jarang terdengar terbuka: tekanan waktu dalam pengisian jabatan Wapres bukan semata soal konstitusi, tetapi soal beban kerja riil di lapangan. Kunjungan daerah yang selama ini dijalankan Gibran adalah pekerjaan yang hilang begitu posisi itu kosong. Presiden tetap punya agenda internasional dan nasional yang padat, sementara pendampingnya belum ada.

Yang menarik, desakan agar proses cepat datang bersamaan dengan catatan bahwa pelantikan harus menyesuaikan jadwal Prabowo ke APEC dan China. Di sinilah letak paradoksnya. Semua fraksi sepakat soal urgensi, tetapi kalender kenegaraan tetap menjadi penentu. Tenggat 60 hari dan 14 hari menjadi angka di atas kertas yang fleksibilitasnya bergantung pada kesediaan semua pihak menyesuaikan agenda.

Karena itu, publik sebaiknya tidak hanya menunggu nama. Yang lebih penting dipantau adalah ritme tahapannya: kapan MPR rapat, kapan surat resmi dikirim, kapan dua nama diajukan, dan kapan verifikasi tuntas. Jika tahapan itu berjalan terbuka, klaim bahwa proses berlangsung kondusif dan cepat bisa diuji dengan fakta, bukan hanya dengan pernyataan di depan wartawan.