DPRD Kalsel Minta Anggaran Khusus Mitigasi Banjir: Jangan Tunggu Bencana

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PAN, Adrizal, meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk mitigasi banjir. Ia menegaskan persiapan tidak boleh menunggu banjir datang lebih dulu.

Permintaan itu disampaikan saat wilayah Kalsel memasuki musim hujan. Menurut Adrizal, pencegahan harus menjadi prioritas agar dampak bencana terhadap warga bisa ditekan seminimal mungkin.

"Pemerintah tidak boleh menunggu banjir terjadi baru melakukan persiapan," kata Adrizal, dikutip dari laporan kalselpos.com, Jumat (13/11/2026).

Adrizal Soroti Anggaran Mitigasi yang Belum Jadi Prioritas

Adrizal menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi anggaran. Ia menyoroti perlunya pos anggaran khusus yang bisa dipakai instansi terkait untuk menjalankan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.

Anggaran itu, menurutnya, bukan sekadar pos belanja tambahan. Dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai pekerjaan yang sering terabaikan karena baru diurus setelah banjir melanda, seperti normalisasi saluran air, pembersihan drainase, dan pengecekan titik rawan genangan.

Politikus Fraksi PAN itu juga meminta instansi terkait memperkuat koordinasi. Baginya, mitigasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri antar dinas. "Dengan bekerja setulus hati dengan tujuan kemaslahatan, keselamatan masyarakat dan lingkungan permukiman dapat lebih terlindungi," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah ingatan kolektif warga Kalsel tentang banjir besar yang pernah menerjang sejumlah kabupaten dan kota. Foto-foto kawasan tergenang masih tersimpan rapi di arsip media, menjadi pengingat bahwa ancaman itu nyata dan berulang.

Komisi II DPRD Kalsel sendiri membidangi sejumlah urusan, termasuk pekerjaan umum dan penataan ruang. Dari posisi itu, Adrizal punya akses langsung untuk menagih kesiapan dinas teknis di lingkungan pemerintah provinsi.

Kronologi dan Konteks: Kalsel Masuk Fase Rawan Banjir

Permintaan Adrizal tidak lahir di ruang kosong. Kalsel secara geografis punya banyak daerah aliran sungai dan kawasan rendah yang rentan tergenang ketika curah hujan meningkat.

Banjarmasin, sebagai ibu kota provinsi, dikenal sebagai kota yang berada di dataran rendah. Kondisi itu membuat persoalan drainase dan limpasan air menjadi isu tahunan, terutama saat puncak musim hujan.

Dalam siklus tahunan, musim hujan biasanya memicu tiga jenis persoalan sekaligus:

• Genangan lokal akibat saluran air yang tersumbat sampah dan sedimentasi.
• Banjir kiriman dari kawasan hulu ketika intensitas hujan tinggi dalam waktu lama.
• Rob atau naiknya air pasang yang memperparah genangan di kawasan pesisir dan tepi sungai.

Karena itu, Adrizal menilai langkah antisipasi harus dimulai sejak dini, bukan saat air sudah masuk ke permukiman. Ia berharap pemerintah daerah menjadikan mitigasi banjir sebagai perhatian serius, bukan agenda musiman yang muncul setahun sekali.

Seruan senada sebenarnya bukan hal baru di Kalsel. Berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif, berulang kali meminta pemerintah menata ulang sistem drainase dan memperkuat kesiapan logistik di titik rawan. Namun, tanpa dukungan anggaran yang jelas, permintaan itu kerap berhenti sebagai wacana.

Konteks kebijakan nasional juga relevan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara rutin mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi musim hujan, termasuk penyiapan anggaran dan sumber daya di tingkat lokal. Rujukan kebijakan itu bisa dilihat di situs resmi BNPB.

Siapa yang Diminta Bergerak dan Apa Isi Permintaannya

Adrizal tidak menyebut nama instansi secara spesifik dalam pernyataannya. Ia hanya menyebut "instansi terkait" yang perlu memperkuat koordinasi dan menjadikan mitigasi banjir sebagai prioritas.

Kendati begitu, arah permintaannya cukup jelas. Pemerintah provinsi bersama dinas teknis diminta menyiapkan pos anggaran, sementara perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut bergerak di wilayah masing-masing.

Ada tiga poin utama dari pernyataan Adrizal:

1. Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran khusus untuk mitigasi banjir.
2. Persiapan tidak boleh menunggu banjir terjadi lebih dulu.
3. Koordinasi antar instansi harus diperkuat agar keselamatan warga dan lingkungan permukiman lebih terlindungi.

Dari sisi mekanisme, penyiapan anggaran khusus berarti pemerintah harus memasukkan pos mitigasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. Artinya, permintaan Adrizal pada akhirnya bermuara pada pembahasan anggaran bersama DPRD.

Di titik itu, posisi Komisi II menjadi kunci. Sebagai anggota komisi yang membidangi pekerjaan umum, Adrizal berada di jalur yang bisa menagih komitmen pemerintah dalam pembahasan anggaran, bukan hanya menyampaikan imbauan di ruang publik.

Dampak yang Dipertaruhkan: Warga dan Lingkungan Permukiman

Bagi warga, perbedaan antara banjir yang diantisipasi dan banjir yang dibiarkan datang lebih dulu terasa sangat nyata. Kerugian bisa berupa kerusakan rumah, terhentinya aktivitas ekonomi, hingga terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Adrizal menempatkan keselamatan masyarakat dan lingkungan permukiman sebagai tujuan akhir dari permintaannya. Frasa itu menegaskan bahwa mitigasi bukan sekadar proyek teknis, melainkan soal perlindungan warga.

Kawasan permukiman padat di tepi sungai dan area rendah menjadi kelompok paling rentan. Ketika banjir datang, kelompok ini biasanya paling lambat pulih karena keterbatasan akses dan sumber daya.

Mitigasi yang dijalankan sejak dini, di sisi lain, bisa menekan biaya penanganan darurat. Pemerintah tidak perlu menggelontorkan dana besar sekaligus ketika banjir sudah meluas. Logikanya sederhana: biaya pencegahan selalu lebih murah dibanding biaya pemulihan.

Namun, efektivitas mitigasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Anggaran yang dialokasikan tanpa pemetaan titik rawan hanya akan menjadi belanja rutin tanpa hasil yang terukur.

Langkah Selanjutnya: Dari Imbauan ke Alokasi Anggaran

Setelah pernyataan Adrizal, perhatian publik akan tertuju pada dua hal: apakah pemerintah daerah benar-benar menyiapkan pos anggaran khusus, dan seberapa cepat langkah itu dieksekusi sebelum puncak musim hujan.

Adrizal berharap instansi terkait memperkuat koordinasi. Harapan itu perlu diterjemahkan menjadi jadwal kerja yang jelas, misalnya pengecekan rutin saluran air, pembersihan drainase, dan penyiapan peralatan serta personel di titik rawan.

Dari sisi legislatif, pembahasan anggaran menjadi momen uji komitmen. Komisi II DPRD Kalsel bisa memastikan pos mitigasi banjir tidak hanya tertulis di dokumen, tetapi punya alokasi yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan.

Yang paling menentukan, menurut Adrizal, adalah cara kerja pemerintah. "Dengan bekerja setulus hati dengan tujuan kemaslahatan, keselamatan masyarakat dan lingkungan permukiman dapat lebih terlindungi," katanya.

Musim hujan tidak menunggu rapat selesai. Karena itu, permintaan ini akan diuji dalam beberapa pekan ke depan, ketika curah hujan meningkat dan titik-titik rawan mulai menunjukkan tanda-tanda.

Analisis Redaksi: Mitigasi Butuh Angka, Bukan Hanya Imbauan

Permintaan Adrizal sulit dibantah secara prinsip. Semua pihak sepakat pencegahan lebih baik daripada penanganan. Persoalannya, di Kalsel seruan seperti ini sudah sering muncul, terutama menjelang musim hujan, dan publik mulai lelah mendengar janji yang sama.

Yang membedakan sebuah imbauan dari kebijakan adalah angka. Selama mitigasi banjir tidak punya pos anggaran yang jelas, pekerjaan seperti normalisasi drainase dan pembersihan saluran akan terus bergantung pada sisa dana atau program dadakan. Akibatnya, kerja pencegahan berhenti menjadi proyek musiman.

Kritik lain yang perlu diajukan: koordinasi antar instansi sering menjadi titik lemah. Ketika kewenangan tersebar antara provinsi, kabupaten, dan kota, titik rawan bisa jatuh di celah administrasi. Di sinilah DPRD punya alat untuk menagih, lewat pembahasan anggaran dan pengawasan berkala, bukan hanya pernyataan di media.

Adrizal sudah meletakkan gagasannya di ruang publik. Kini bola berada di tangan pemerintah daerah, dan ukurannya bukan lagi kata-kata, melainkan rupiah yang dialokasikan sebelum air naik.